SUMENEP, LensaMadura.com – Perempuan didorong tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi juga mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan publik. Untuk itu, mereka perlu memiliki literasi politik, kemampuan komunikasi, serta keberanian menyampaikan aspirasi.
Pesan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Politik PAC Fatayat NU Pragaan di Auditorium Lantai II Kantor MWC NU Pragaan, Kabupaten Sumenep, Selasa, 27 Oktober 2026.
Mengusung tema “Menyemai Kesadaran Politik dan Kepemimpinan Perempuan”, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Santri NU Pragaan untuk memperingati Hari Santri Nasional 2026.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengatakan, politik tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan jabatan atau kekuasaan. Lebih dari itu, politik menjadi salah satu instrumen untuk mengawal kebijakan agar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Mau tidak mau proses demokrasi akan terus berjalan. Suka tidak suka ada DPD, DPR, dan sebagainya,” ujar politisi yang merupakan alumni Universitas Airlangga tersebut.
Menurut dia, perempuan memiliki ruang yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Karena itu, kader Fatayat NU perlu mempersiapkan diri agar mampu memanfaatkan peluang tersebut.
“Jangan sampai ada ruang-ruang, tapi kita nggak mengambil ruang itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ning Lia juga memperkenalkan filosofi “PEREMPUAN” sebagai sembilan karakter yang dinilai penting dalam membangun kepemimpinan perempuan. Kesembilan unsur tersebut meliputi Personality atau kepribadian, Empathy (kepedulian), Responsibility (tanggung jawab), Equity (keadilan), Motivation (kemampuan memotivasi), Positivity (pola pikir positif), Universal (sikap inklusif), Analytical (kemampuan berpikir kritis), dan Negotiation (kecakapan bernegosiasi).
Selain penguatan kapasitas individu, ia menekankan pentingnya solidaritas antarsesama perempuan melalui semangat woman support woman. Menurutnya, perempuan perlu saling mendukung, merangkul, dan membuka ruang agar dapat tumbuh bersama.
Ning Lia juga mengingatkan kader Fatayat NU agar memiliki kepekaan terhadap kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan kebijakan di sektor pendidikan yang perlu dicermati secara kritis agar penerapannya tidak menimbulkan ketimpangan bagi lembaga tertentu.
Ia mengajak para kader memahami substansi regulasi sebelum menyampaikan kritik. Dengan begitu, aspirasi yang disuarakan tidak berhenti pada penolakan, tetapi dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, Ning Lia turut mendorong kader Fatayat memanfaatkan media sosial, termasuk TikTok, sebagai ruang edukasi politik. Platform digital, menurutnya, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan gagasan politik secara kreatif dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, terutama generasi muda.
Melalui pendidikan politik tersebut, ia berharap kader Fatayat NU di Sumenep semakin siap mengambil peran dalam kehidupan demokrasi, sekaligus menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan para pengambil kebijakan. (*)