JOMBANG, LensaMadura.com – Pernyataan yang menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin” dinilai perlu disikapi secara proporsional. Klaim politik tersebut tidak semestinya disamakan dengan sikap kelembagaan Nahdlatul Ulama (NU).
Sekretaris Ikatan Alumni Al Azhar Mesir Indonesia (IAAI) Wilayah Jawa Timur, Dr. H. Muhyidin, Lc., M.M., mengatakan terdapat perbedaan mendasar antara posisi organisasi dengan pilihan politik warga NU secara individual.
Muhyidin yang merupakan alumni Tambakberas sekaligus panitia Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, menegaskan bahwa secara kelembagaan NU dan badan otonomnya memiliki prinsip netral aktif dalam politik praktis.
“Secara kelembagaan, PBNU maupun badan otonomnya seperti GP Ansor secara konsisten menegaskan posisi netral aktif. Struktur organisasi tidak semestinya digunakan untuk kepentingan praktis partai politik tertentu,” ujar Muhyidin, Selasa, 8 September 2026.
Menurut dia, prinsip tersebut sejalan dengan semangat khittah NU yang menempatkan organisasi sebagai wadah keumatan dan kebangsaan, bukan kendaraan bagi kepentingan partai politik tertentu.
Di sisi lain, warga NU sebagai individu tetap memiliki hak politik yang dijamin negara. Karena itu, setiap Nahdliyin bebas menentukan pilihan politiknya, termasuk memilih PAN ataupun partai politik lainnya.
“Jangan sampai pilihan politik warga NU secara individual kemudian dianggap sebagai sikap resmi organisasi. Ini dua hal yang harus dibedakan,” tegasnya.
Muhyidin juga memandang penggunaan identitas kultural dalam komunikasi politik sebagai bagian dari dinamika politik yang perlu dibaca secara kritis. Penyebutan PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”, menurut dia, dapat dipahami sebagai strategi komunikasi untuk membangun kedekatan dengan kelompok masyarakat tertentu.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak merespons berbagai klaim politik secara emosional. Penilaian terhadap partai, kata dia, seharusnya didasarkan pada rekam jejak, program, serta keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa.
“Setiap klaim politik perlu dilihat sebagai bagian dari strategi elektoral. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat menilai rekam jejak, program kerja, serta keberpihakan partai terhadap kepentingan umat dan bangsa,” jelasnya.
Menurut Muhyidin, perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi dan tidak seharusnya berkembang menjadi pertentangan identitas keagamaan maupun organisasi.
Karena itu, ia berharap NU dan seluruh badan otonomnya tetap mengedepankan prinsip moderasi dalam menghadapi dinamika politik. Nilai tawazun atau keseimbangan dan tawasuth atau sikap moderat, menurutnya, relevan untuk menjaga hubungan sosial di tengah perbedaan pilihan.
“NU memiliki tradisi dan nilai-nilai luhur dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, dalam menghadapi dinamika politik maupun perbedaan pandangan, sebaiknya tetap mengedepankan tawazun, tawasuth, tasamuh dan prinsip-prinsip luhur lainnya,” katanya.
Ia menegaskan, sikap moderat tidak identik dengan sikap pasif terhadap persoalan. Kritik tetap diperlukan sepanjang disampaikan secara proporsional dan berbasis argumentasi.
“Berpolitik boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan kepentingan bangsa harus tetap menjadi titik temu. Jangan sampai perbedaan pilihan politik justru memecah hubungan sosial dan ukhuwah,” pungkas Muhyidin. (*)
