PROBOLINGGO, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama meminta generasi muda tidak pasif menghadapi persoalan masyarakat. Ia mendorong mahasiswa berani menyampaikan kritik, mengawal kebijakan, dan mendorong perubahan regulasi melalui jalur konstitusional.
Pesan itu disampaikan Lia dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Probolinggo, Jumat, 11 September 2026.
Kegiatan tersebut diikuti antara lain kalangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta sejumlah penyelenggara pemilu.
Menurut Lia, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup dipahami sebagai konsep. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up. Kalau ada regulasi negara yang sudah terlanjur disahkan, kita harus berani berbicara apakah memungkinkan adanya ruang revisi,” kata Lia.
Ia menilai organisasi pergerakan mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai kemanusiaan. Karena itu, mahasiswa perlu memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial dan tidak sekadar menjadi penonton ketika menemukan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Lia kemudian menyinggung pengaduan masyarakat terkait dugaan praktik mafia tanah yang diterimanya. Ia mengatakan persoalan pertanahan tersebut memiliki kedekatan dengan keluarganya karena orang tuanya juga menghadapi kasus pertanahan yang masih berproses secara hukum.
“Tadi malam saya menerima tamu dari masyarakat yang menjadi korban mafia tanah atau mafia bersertifikat. Saya pun juga korban, orang tua saya menjadi korban dan sampai sekarang masih berproses hukum,” ujarnya.
Menurut Lia, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik serta peraturan perundang-undangan. Kritik maupun dorongan perubahan regulasi, kata dia, dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Namun, ia menekankan setiap upaya perubahan regulasi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan.
“Semua harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.
Dalam forum itu, Lia juga menyinggung pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurut dia, arah pembangunan jangka panjang diperlukan agar program strategis negara tetap berlanjut meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” katanya.
Lia juga menyampaikan pandangannya mengenai politik. Menurut dia, politik semestinya tidak berhenti pada perebutan jabatan atau kepentingan materi, melainkan menjadi ruang untuk mengambil posisi strategis dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Melalui Sosialisasi Empat Pilar, ia berharap generasi muda semakin peka terhadap persoalan sosial, berani menyampaikan gagasan, serta aktif mengawal kebijakan negara dengan tetap berpegang pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (*)