 |
| Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron sambutan dihadapan para kepala daerah se Sumatera Barat Kamis 18 Maret 2021. Foto KPK ForLensaMadura.Com |
Sumatera Barat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar mengingatkan bahaya korupsi. Apalagi setelah pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 usai digelar pada 25 Februari 2021 yang lalu.
Dalam hal ini, KPK kembali turun ke setiap daerah untuk memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan mendorong setiap kepala daerah yang baru maupun yang lama agar bisa melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Salah satu daerah yang dikunjungi oleh KPK yakni Sumatera Barat.
“Kami melaksanakan koordinasi dengan beberapa kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota dan bupati se-Sumatera Barat,” kata Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan dalam keterangannya, Kamis 18 Maret 2021.
Dalam kunjugannya, diisi dengan pemaparan pengertian dan lingkup korupsi dan metode pencegahannya. Selain memberikan pengawasan dan monitoring, kehadiran KPK juga dalam rangka memastikan setiap program pembangunan yang digagas oleh setiap kepala daerah tidak mengandung penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara.
“Mengingat hingga saat ini telah terdapat 429 kepala daerah hasil Pilkada yang tertangkap melakukan korupsi,” ujar Nurul Ghufron mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) itu.
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa KPK dan kepala daerah merupakan partner bahkan sahabat. Tak ayal jika KPK melakukan pendampingan, dan memberikan arahan serta mencegah kepala daerah agar tidak terjerumus dalam korupsi.
Dirinya bersama seluruh elemen KPK berharap, melalui program tersebut pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah se-Sumatera Barat berjalan sesuai kepentingan publik.
“Demi terwujudnya pembangunan, KPK akan mendampingi, memberikan arahan dan peringatan agar pembangunan tidak malah menyimpang, sebelum semua terlanjur tertangkap karena korupsi,” pungkasnya (rif)
