Lensa Madura

Tag: Dinkes Pamekasan

  • Dugaan Malapraktik di RS Larasati Pamekasan, BPJS Kesehatan Bakal Panggil Direktur untuk Klarifikasi

    Dugaan Malapraktik di RS Larasati Pamekasan, BPJS Kesehatan Bakal Panggil Direktur untuk Klarifikasi

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Dugaan malapraktik yang menyeret dokter Tatik Sulistyowati di RS Larasati Pamekasan kini turut menjadi perhatian BPJS Kesehatan.

    Selain diproses oleh kepolisian, kasus tersebut juga diadukan ke BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan karena pasien yang bersangkutan merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Pasien bernama Salamah (30), warga Desa Rekkerrek, Kecamatan Proppo, Pamekasan, diketahui memperoleh layanan kesehatan menggunakan kepesertaan BPJS Kesehatan.

    Atas dasar itu, BPJS Kesehatan menerima laporan dari pihak keluarga terkait dugaan pelayanan medis yang dipersoalkan.

    Sebagai tindak lanjut, BPJS Kesehatan menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur RS Larasati Pamekasan untuk meminta klarifikasi mengenai penanganan pasien tersebut.

    Salah seorang pegawai BPJS Kesehatan membenarkan adanya agenda klarifikasi itu. Menurutnya, pertemuan semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026, namun ditunda karena Direktur RS Larasati berhalangan hadir.

    “Rencananya dipanggil kemarin. Namun, karena Direktur RS Larasati sedang ada halangan, sehingga pertemuan masih ditunda,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Direktur RS Larasati Pamekasan, Khoirul Umam, menjelaskan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit menjalani prosedur pelayanan sesuai standar, baik untuk kondisi darurat (emergency) maupun tidak darurat (non-emergency).

    Ia membenarkan bahwa Salamah sebelumnya telah memperoleh surat rujukan dari RSUD Smart Pamekasan untuk melanjutkan pengobatan ke rumah sakit di Surabaya. Namun, menurutnya, rujukan tersebut diberikan dalam kondisi non-emergency.

    Khoirul menjelaskan, sebelum tindakan medis dilakukan, rumah sakit menerapkan dua tahapan persetujuan dari pasien atau keluarga. Tahap pertama adalah general consent, yakni persetujuan umum saat pasien mendaftar sebagai dasar pemberian layanan kesehatan.

    Selanjutnya, pasien atau keluarga diminta memberikan informed consent, yaitu persetujuan tindakan medis setelah dokter menjelaskan diagnosis, manfaat, risiko, serta alternatif penanganan yang dapat dipilih.

    Menurut Khoirul, kedua persetujuan tersebut merupakan syarat wajib sebelum tindakan medis dilakukan sehingga dokter tidak dapat mengambil keputusan tanpa persetujuan pasien maupun keluarganya.

    “Dokter tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tindakan. Tanpa persetujuan pasien, dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter hanya memberikan opsi-opsi penanganan,” ujarnya.

    Sebelumnya, kasus dugaan malapraktik ini juga telah ditangani Satreskrim Polres Pamekasan. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam penanganan medis terhadap pasien.

    Di sisi lain, Dinas Kesehatan Pamekasan menyatakan hasil telaah internal menunjukkan pelayanan medis yang diberikan RS Larasati telah sesuai dengan prosedur.

    Meski demikian, proses hukum di kepolisian maupun klarifikasi yang dilakukan BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing. (*)

  • Dinkes Pamekasan Klarifikasi Dugaan Malapraktik di RS Larasati, Direksi dan Dokter Dipanggil

    Dinkes Pamekasan Klarifikasi Dugaan Malapraktik di RS Larasati, Direksi dan Dokter Dipanggil

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan memanggil jajaran direksi RS Larasati beserta dokter yang menangani pasien bernama Salamah (30), warga Desa Rekkerrek, Kecamatan Proppo.

    Langkah itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan malapraktik yang kini ditangani Satreskrim Polres Pamekasan.

    Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifuddin, mengatakan pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus upaya memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai penanganan medis terhadap pasien.

    “Kami sudah memanggil direksi RS Larasati beserta dokter yang menangani pasien untuk menjelaskan kronologi penanganan yang dilakukan,” kata Saifuddin, Rabu, 29 Juli 2026.

    Dari hasil klarifikasi, Dinkes memperoleh informasi bahwa sebelum menjalani operasi di RS Larasati, pasien lebih dahulu mendapatkan perawatan di RSUD Smart Pamekasan. Saat itu, pasien disarankan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit di Surabaya.

    Namun, sebelum berangkat ke Surabaya, pasien memilih berkonsultasi dengan dokter di Pamekasan hingga akhirnya menjalani tindakan operasi di RS Larasati.

    Saifuddin mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima, tindakan operasi dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pasien maupun keluarganya.

    “Ketika pasien atau keluarga setuju dilakukan tindakan, maka pihak RS Larasati melakukan tindakan. Itu merupakan solusi yang diberikan dokter karena pasien saat itu mengeluhkan kesakitan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, dalam praktik kedokteran setiap dokter memiliki clinical judgment atau pertimbangan profesional yang dapat berbeda dalam menentukan langkah penanganan pasien.

    Menurutnya, dokter maupun rumah sakit tidak mungkin melakukan tindakan operasi tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarga.

    Saat ini, lanjut Saifuddin, pasien telah dirujuk ke rumah sakit di Surabaya untuk menjalani penanganan lanjutan. Kondisinya disebut terus menunjukkan perkembangan yang membaik.

    “Pasien juga sudah dirujuk ke rumah sakit di Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan saat ini kondisinya dalam proses perbaikan,” katanya. (*)

  • dr Achmad Marzuki Akui Klinik Pratama Pipit Beauty Care Tak Terakreditasi

    dr Achmad Marzuki Akui Klinik Pratama Pipit Beauty Care Tak Terakreditasi

    PAMEKASAN, lensamadura.com – Kebijakan pemerintah agar seluruh fasilitas kesehatan (faskes) terakreditasi belum sepenuhnya terealisasi. Terbukti, tidak ada satu pun klinik kecantikan di Pamekasan yang terakreditasi.

    Salah satunya, Klinik Pratama Pipit Beauty Care (PBC) yang beralamat di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

    Penanggung Jawab Klinik Kecantikan Pipit Beauty Care (PBC) dr Achmad Marzuki mengakui bahwa klinik yang juga punya cabang di Sumenep itu belum terakreditasi.

    Menurut dia, akreditasi tersebut akan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Salah satunya, menunggu desk dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Desk itu semacam kesepakatan pelaksanaan (akreditasi),” kata Marzuki saat ditemui di Kusuma Hospital, Rabu, 26 Juni 2024.

    Marzuki menyampaikan, PBC baru beroperasi sebagai klinik pratama sekitar 1,5 tahun. Dengan demikian, akreditasinya masih menunggu proses dari Kemenkes.

    Sejauh ini, belum ada jadwal dari Kemenkes untuk melakukan akreditasi. Dengan demikian, pihaknya masih terus menunggu. “Tetap menunggu desk dengan kementerian,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr Saifuddin mengakui bahwa tidak ada satu pun klinik kecantikan di Pamekasan yang terakreditasi.

    Sesuai aturan dari Kemenkes, seluruh faskes termasuk Klinik Pratama yang di dalamnya ada layanan kecantikan harus terakreditasi.

    Pihaknya terus mendorong agar faskes mengurus akreditasi. Tujuannya, agar pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat tidak diragukan. “Pada akhirnya, semua harus terakreditasi,” tukasnya. (*/red)

  • Kadinkes Tegaskan Semua Klinik Kecantikan di Pamekasan Tak Terakreditasi

    Kadinkes Tegaskan Semua Klinik Kecantikan di Pamekasan Tak Terakreditasi

    PAMEKASAN, lensamadura.com – Pemerintah mengeluarkan regulasi ketat dalam dunia kesehatan. Salah satunya, seluruh fasilitas kesehatan (faskes) wajib terakreditasi. Tidak terkecuali klinik kecantikan.

    Ironisnya, tidak ada satu pun klinik kecantikan di Pamekasan yang terakreditasi. Pemerintah mengimbau agar klinik tersebut segera mengurus akreditasi.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr Saifuddin mengatakan, seluruh faskes termasuk klinik kecantikan yang beroperasi minimal dua tahun wajib terakreditasi.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD) dan tempat praktek mandiri dokter.

    Sejauh ini, faskes yang mengurus akreditasi baru puskesmas dan faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    Namun, untuk klinik kecantikan, belum ada satu pun yang terakreditasi. Dinkes Pamekasan terus berupaya dan mengimbau agar segera mengurus akreditasi.

    “Akreditasi ini menjadi persyaratan mutlak untuk faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Saifuddin, Selasa, 25 Juni 2024

    Saifuddin menjelaskan, klinik dibagi menjadi dua. Yakni, klinik pratama yang dilayani oleh dokter umum. Di dalamnya terdapat pelayanan rawat inap, rawat jalan dan layanan kecantikan.

    Kemudian, klinik utama yang pelayanannya dilakukan oleh dokter spesialis. Sesuai aturan, seluruh jenis klinik tersebut harus terakreditasi.

    “Dua tahun sejak berdiri kami imbau harus terakreditasi. Bagi yang belum terakreditasi, harus sudah mulai berproses,” tandasnya. (*/yan)