Surat Bantuan Beratribut KNPI Beredar di Sumenep, Legalitas Penerbit Dipertanyakan

SUMENEP, LensaMadura.com – Surat permohonan bantuan dana yang menggunakan nama dan atribut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) beredar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa di Kabupaten Sumenep. Keberadaan surat tertanggal 20 November 2026 itu memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pihak penerbit.

Ketua KNPI Sumenep, Khairul Umam, mengatakan pihaknya perlu memberikan klarifikasi untuk mencegah kesalahpahaman terkait identitas dan legitimasi organisasi.

Menurut Umam, terdapat perbedaan identitas dalam dokumen tersebut. Kop surat mencantumkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI, sedangkan pada bagian pengesahan tertera stempel LSM KNPI Indonesia dengan keterangan jabatan Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.

Perbedaan itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kelembagaan dan kewenangan pihak yang menerbitkan surat.

“Kami tidak ingin berspekulasi secara sepihak, tetapi juga tidak dapat membenarkan penggunaan identitas KNPI tanpa kejelasan legitimasi,” kata Umam dalam keterangan tertulisnya, Jumat malam, 20 November 2026.

Umam menegaskan, setiap orang maupun kelompok memiliki hak mendirikan perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Namun, hak tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk mengklaim sebagai bagian dari struktur resmi KNPI tanpa dasar legalitas dan mekanisme organisasi yang jelas.

Selain identitas kelembagaan, dia juga menyoroti tata administrasi surat. Umam merujuk Peraturan Organisasi KNPI BAB IV Pasal 7 poin 6, 7, 8, dan 9 yang mengatur mekanisme penandatanganan surat resmi untuk pihak eksternal.

Dalam ketentuan tersebut, surat tingkat pusat ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sementara di tingkat daerah, penandatanganan dilakukan ketua dan sekretaris sesuai jenjang kepengurusan.

Adapun surat yang beredar hanya memuat satu tanda tangan atas nama Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia. Kondisi itu dinilai perlu mendapat penjelasan, terlebih kop suratnya mencantumkan identitas DPP KNPI.

Atas temuan tersebut, Umam mengimbau seluruh OPD dan kepala desa di Sumenep agar memverifikasi setiap permohonan bantuan yang mengatasnamakan KNPI.

“Verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan identitas kelembagaan, legalitas organisasi, keabsahan kepengurusan, hingga kewenangan pihak yang menandatangani surat,” ujarnya.

Meski demikian, Umam menegaskan bahwa klarifikasi tersebut bukan bentuk pembatasan terhadap kebebasan masyarakat dalam mendirikan organisasi. Hak berserikat dan berkumpul merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, kebebasan membentuk organisasi harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap identitas, legalitas, dan mekanisme kelembagaan organisasi lain.

Karena itu, pihaknya meminta penerbit surat menunjukkan dasar legalitas dan mandat organisasinya secara terbuka. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga diharapkan berhati-hati dalam menerima maupun menindaklanjuti surat yang mengatasnamakan organisasi kepemudaan.

“Klarifikasi ini kami sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi untuk menjaga marwah, kredibilitas, dan ketertiban administrasi kelembagaan,” kata Umam. (*)