SUMENEP, LensaMadura.com – Perubahan desil data sosial ekonomi masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian Pemuda Muhammadiyah.
Organisasi tersebut meminta proses pemutakhiran data dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ludianto, mengatakan perubahan desil tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan data dalam sistem. Menurut dia, status tersebut dapat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial.
“Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal persoalan perubahan desil di beberapa kecamatan. Kami ingin memastikan bahwa data masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pendataan yang tidak akurat,” kata Ludianto, Jumat, 4 September 2026.
Ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten Sumenep, hingga pemerintah desa memastikan proses pendataan, verifikasi, dan validasi dilakukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga.
Ludianto juga mengingatkan agar proses pendataan tidak dipengaruhi kepentingan di tingkat lokal. Ia meminta seluruh pihak menjaga objektivitas agar perubahan status sosial ekonomi masyarakat benar-benar berdasarkan kondisi faktual.
“Jangan sampai karena politik desa, rakyat miskin menjadi korban carut-marut pendataan. Status sosial ekonomi seseorang harus ditentukan berdasarkan kondisi nyata, bukan karena kedekatan, pilihan politik, ataupun kepentingan kelompok,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai perlu mendapatkan ruang untuk melakukan klarifikasi dan mengajukan verifikasi ulang. Pemerintah juga dinilai perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses warga.
“Kami tidak menolak pembaruan data. Yang kami tuntut adalah akurasi dan transparansi. Kalau datanya benar, tentu tidak ada alasan untuk takut diverifikasi. Tetapi kalau ada kesalahan, pemerintah harus berani memperbaikinya,” katanya.
Ludianto menilai akurasi data sosial ekonomi penting karena kesalahan dalam pendataan dapat berpengaruh terhadap ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Pemuda Muhammadiyah Sumenep, kata dia, akan terus menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami persoalan terkait perubahan desil. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan mendorong adanya verifikasi dan perbaikan data.
“Kami akan terus mengawal. Kalau ditemukan persoalan di lapangan, kami akan menyampaikan dan mendorong agar dilakukan verifikasi serta perbaikan. Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari data yang tidak akurat,” ujarnya.
Ia menegaskan pengawalan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial organisasi untuk mendorong kebijakan publik yang berbasis data dan berpihak kepada masyarakat.
“Data kemiskinan bukan alat politik dan bukan sekadar angka statistik. Data harus menjadi dasar menghadirkan keadilan,” pungkas Ludianto. (*)
