SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 memberikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas kontribusi dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan proyek investasi perusahaan.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Kejati Jatim dalam memastikan berbagai proyek strategis Pelindo berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Pemberian penghargaan berlangsung dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertema “Adhyaksa Chambers sebagai Alternative Dispute Resolution” yang mempertemukan jajaran Pelindo Regional 3 dengan Kejati Jawa Timur, Senin, 17 November 2026.
Executive Director 3 Pelindo Regional 3, Wahyu Widodo, mengatakan pendampingan hukum dari Kejati Jatim berperan penting dalam mendukung kelancaran investasi sekaligus memberikan kepastian dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejati Jawa Timur atas profesionalisme dan pendampingan yang telah diberikan. Dukungan ini memberikan penguatan dari sisi kepastian hukum sekaligus keyakinan bagi manajemen dalam menjalankan berbagai proyek investasi secara akuntabel dan sesuai ketentuan,” kata Wahyu.
Menurut dia, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan dan logistik, Pelindo memiliki tanggung jawab mengembangkan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, kolaborasi dengan aparat penegak hukum dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Setelah penyerahan penghargaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai Adhyaksa Chambers sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR).
Forum tersebut membahas mekanisme penyelesaian persoalan hukum di luar jalur litigasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Abdul Qohar, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Pelindo. Menurut dia, kolaborasi antara institusi penegak hukum dan badan usaha diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta memberikan kepastian hukum.
“Melalui forum ini, kami berharap pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang. Sinergi antara Kejaksaan dan Pelindo diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan serta memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan investasi,” ujarnya.
Pelindo Regional 3 berharap kerja sama kelembagaan dengan Kejati Jawa Timur semakin kuat, terutama dalam pendampingan hukum, mitigasi risiko, konsultasi, serta pencegahan potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan proyek.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing. Dengan demikian, pembangunan dan investasi di wilayah kerja Pelindo Regional 3 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian nasional. (*)

