SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep mempertimbangkan menempuh jalur hukum terkait penggunaan nama dan atribut organisasi dalam surat permohonan bantuan dana yang beredar di sejumlah OPD dan desa.
Pertimbangan tersebut mengemuka dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor DPD KNPI Sumenep, Jalan Dr. Cipto Nomor 19, Kolor, Sabtu, 21 November 2026.
Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, mengatakan pihaknya telah mencermati dan mencocokkan dokumen yang beredar dengan dokumen legalitas AHU serta sertifikat merek KNPI yang dimiliki organisasi.
Hasil pencermatan itu menjadi salah satu dasar bagi pengurus untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap penggunaan identitas organisasi yang dinilai belum jelas legitimasi kelembagaannya.
“Setelah melakukan pencermatan dan pencocokan dengan dokumen legalitas AHU serta Sertifikat Merek KNPI yang kami miliki, kami memandang perlu mempertimbangkan langkah hukum terhadap penggunaan identitas dan atribut KNPI yang tidak memiliki kejelasan legitimasi organisasi,” kata Khairul Umam.
Meski demikian, keputusan mengenai langkah hukum selanjutnya masih akan dikoordinasikan dengan DPD KNPI Jawa Timur dan DPP KNPI. Pihaknya juga menunggu petunjuk serta arahan organisasi terkait mekanisme yang akan ditempuh.
Umam menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya menjaga marwah dan kehormatan organisasi. Ia juga menyatakan bahwa LSM KNPI tidak tercantum dalam struktur kelembagaan KNPI yang dipimpinnya.
“Setiap pihak tentu memiliki hak untuk mendirikan organisasi, tetapi tidak serta-merta memiliki kewenangan menggunakan atau mengatasnamakan struktur dan identitas kelembagaan KNPI,” ujarnya.
Sebelumnya, DPD KNPI Sumenep mempersoalkan surat permohonan bantuan dana tertanggal 20 November 2026 yang beredar di sejumlah OPD dan pemerintah desa. Surat tersebut menggunakan kop DPP KNPI, tetapi pada bagian pengesahan terdapat stempel LSM KNPI Indonesia dengan keterangan Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia. (*)



