DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

JAKARTA, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna setelah melalui proses pembahasan yang panjang.

Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum meminta persetujuan anggota Dewan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses perjalanan dan pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota yang hadir untuk mengesahkan RUU tersebut.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” kata Puan.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.

Dari unsur pemerintah, pengesahan tersebut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (detik)