SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, meminta seluruh kepala sekolah dasar segera merampungkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2026.
Kepala Disdik Sumenep, Mohamad Iksan, mengatakan penyusunan laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban setiap sekolah penerima dana BOS. Sebab, dana tersebut bersumber dari anggaran negara sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“Tanggung jawab penyusunannya berada di tangan kepala sekolah masing-masing, termasuk laporan untuk program revitalisasi sekolah tahun 2026,” kata Iksan.
Dia meminta penyelesaian administrasi dilakukan sebelum pergantian tahun anggaran. Dengan begitu, kepala sekolah dapat lebih fokus menjalankan program pendidikan pada 2027 tanpa terbebani kewajiban pelaporan tahun sebelumnya.
Iksan juga mengingatkan bahwa penggunaan dana BOS yang telah dicairkan akan menjadi objek pemeriksaan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, setiap sekolah diminta memastikan kelengkapan dan ketepatan dokumen pertanggungjawaban.
“Kesiapan ini penting untuk menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Sumenep,” ujarnya.
Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan Refleksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2026 di Ruang Rapat Ar-Rahmi, Hotel Asmi Sumenep, Selasa, 3 November 2026.
Kegiatan itu diikuti perwakilan kepala sekolah dasar yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) serta pengawas pendidikan dari seluruh kecamatan di Sumenep.
Dalam forum tersebut, Disdik menghadirkan narasumber dari Inspektorat Sumenep untuk memberikan pembekalan mengenai penyusunan SPJ BOS 2026. (*)
