Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Lia Istifhama Raih Suara Indonesia Award 2026, Ini Pesannya soal Demokrasi

    Lia Istifhama Raih Suara Indonesia Award 2026, Ini Pesannya soal Demokrasi

    BATU, LensaMadura.com – Dr. Hj. Lia Istifhama menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Inspirator Demokrasi Inklusif dalam ajang Suara Indonesia Award 2026 yang digelar di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis, 22 Oktober 2026.

    Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-16 Media Suara Indonesia News di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel. L

    Tahun ini, Suara Indonesia Award mengangkat tema “Bersama Pers Membangun Negeri, Mengapresiasi Dedikasi dan Kontribusi untuk Indonesia”.

    Lia menyebut penghargaan itu bukan sekadar apresiasi terhadap dirinya. Menurut dia, penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan ruang partisipasi yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

    “Bagi saya, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi personal, tetapi juga pengingat bahwa demokrasi harus terus kita rawat bersama,” kata Lia.

    Ia menilai demokrasi yang sehat tidak berhenti pada proses politik untuk memilih pemimpin. Demokrasi, menurut dia, juga harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh kesempatan yang setara.

    “Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh kesempatan yang setara,” ujarnya.

    Lia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari praktik demokrasi inklusif. Menurut dia, keberagaman pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan publik.

    “Demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai proses memilih pemimpin. Lebih dari itu, demokrasi harus menghadirkan keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap perbedaan,” katanya.

    Ia berharap nilai inklusivitas tidak hanya menjadi gagasan, tetapi terus tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    “Semoga semangat inklusivitas ini terus tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.

    Sementara itu, Direktur Media Suara Indonesia News, Zaini, mengatakan Suara Indonesia Award merupakan bentuk apresiasi media terhadap tokoh yang dinilai memiliki kontribusi bagi masyarakat dan kehidupan berbangsa.

    Menurut Zaini, pers tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga dapat memberikan ruang apresiasi terhadap berbagai bentuk dedikasi dan kontribusi positif di tengah masyarakat.

    “Pers tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada publik, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam mengapresiasi dedikasi dan kontribusi tokoh yang membawa nilai positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Zaini.

    Penghargaan kepada Lia, lanjut dia, menjadi bagian dari upaya mengangkat nilai demokrasi inklusif dalam kehidupan publik.

    Peringatan 16 tahun Media Suara Indonesia News melalui Suara Indonesia Award 2026 turut mempertemukan insan pers, tokoh publik, dan masyarakat.

    Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk mendorong keterbukaan terhadap aspirasi, penghormatan terhadap perbedaan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. (*)

  • 64 Tahun Buya Said: Ultah di Momen Hari Santri, Menelisik Jejak Pengabdian Politisi PDI Perjuangan

    64 Tahun Buya Said: Ultah di Momen Hari Santri, Menelisik Jejak Pengabdian Politisi PDI Perjuangan

    Oleh: Abd. Muksidyanto, Jurnalis senior dan pengelola LensaMadura.com

    LENSAMADURA.COM – Buya MH Said Abdullah dikenal sebagai sosok yang menempuh perjalanan panjang dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pekerja serabutan, pendidik di lembaga pendidikan Islam, pengusaha, hingga menjadi politisi nasional. Sejak 2004, ia mengabdi sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura.

    Pria yang akrab disapa Buya Said itu lahir di Sumenep pada 22 Oktober 1962. Pada 22 Oktober 2026, usianya genap 64 tahun. Ada hal menarik dari tanggal kelahirannya. Hari ulang tahunnya bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional (HSN), sebuah momentum yang mengingatkan kembali pada peran santri dan pesantren dalam membangun karakter, pengetahuan, serta kehidupan kebangsaan.

    Bagi Buya Said, persinggungan dengan dunia pesantren bukan sekadar simbolik. Jejak masa mudanya memperlihatkan keterlibatan langsung dalam pendidikan keagamaan. Ia pernah menjadi ustaz, mengajar santri, sekaligus merintis lembaga pendidikan Islam di kawasan pesisir Sumenep.

    Sosok pekerja keras dan gemar membaca itu mulai membangun jalan hidupnya sejak usia muda. Kebiasaan membaca bahkan telah tumbuh ketika ia duduk di bangku SMP. Tulisan ini tidak bermaksud merangkum seluruh perjalanan hidupnya, tetapi menelusuri sejumlah fase penting yang membentuk karakter dan perjalanan pengabdiannya.

    Momentum ulang tahun yang bertepatan dengan Hari Santri menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana pengalaman hidup, pengabdian di dunia pendidikan, dan pergulatan politik membentuk sosok Buya Said seperti dikenal sekarang.

    Dari Keluarga Sederhana hingga Menempuh Pendidikan

    Mengutip informasi yang pernah dimuat Koran Madura pada 1 April 2014, MH Said Abdullah merupakan putra pasangan almarhum Abdullah Sechan Baghraf dan Fatimah binti Abdullah Gauzan.

    Pendidikan formalnya dimulai di SDN Kepanjin I Sumenep yang diselesaikannya pada 1974. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SLP Islam, yang kini dikenal sebagai SMP Ma’arif, dan lulus pada 1979. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 1 Sumenep hingga lulus pada 1982.

    Said juga pernah menimba ilmu pada jenjang diploma di Universitas Imam Said, Arab Saudi. Pengalaman pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan intelektualnya, terutama dalam memperkuat bekal pengetahuan agama dan bahasa.

    Namun, jalan yang ditempuh Said muda tidak selalu mulus. Di tengah keterbatasan, ia harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai pekerjaan dilakoninya, mulai dari menjadi tenaga penjualan keripik tempe hingga mencuci mobil di Jakarta.

    Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ia bersentuhan langsung dengan kerasnya kehidupan, menghadapi tuntutan untuk bertahan, dan belajar menjalani keadaan yang tidak selalu sesuai harapan.

    Dari fase inilah ketekunan dan daya juang menjadi bagian dari kisah Said Abdullah. Perjalanan menuju panggung politik nasional tidak berlangsung dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kerja keras, pendidikan, dan pengalaman di berbagai lingkungan.

    Menjadi Ustaz, Mengajar Santri, dan Menanamkan Disiplin

    Jauh sebelum dikenal sebagai politisi nasional, Said Abdullah telah bersentuhan dengan dunia politik sejak remaja. Ketertarikan itu berjalan beriringan dengan aktivitasnya di bidang pendidikan dan keagamaan.

    Sepulang dari Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) Jakarta pada 1984, Said kembali ke Sumenep. Ia tidak hanya melanjutkan aktivitas politik, tetapi juga terjun sebagai pendidik atau ustaz di lembaga pendidikan Islam yang diasuh Nyai Hj. Kholidah Thayyibah Baidawi di Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.

    Bersama Nyai Hj. Thayyibah, Said ikut mendirikan Madrasah Diniyah Lughatul Islamiyah. Ia mengajar di lembaga tersebut sejak 1984 hingga 1991.

    Pengalaman ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Di tengah aktivitas politik yang mulai dirintis, Said menghabiskan waktunya untuk mengajar, mendampingi santri, serta menanamkan kedisiplinan dalam proses belajar.

    Keterlibatannya di lembaga pendidikan tersebut pernah ia ceritakan ketika meresmikan Masjid Abdullah Sechan Baghraf di lingkungan Pondok Pesantren Darut Thayyibah, Desa Legung Timur, pada Jumat, 22 Oktober 2021. Kegiatan itu diberitakan melalui laman resmi PDI Perjuangan Jawa Timur pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

    “Saya tahun 1984 pernah jadi ustaz di sini. Saya yang memberi nama Darut Thayyibah. Saya memberi nama Madrasah Lughatul Islamiyah. Jadi, sudah kewajiban saya untuk mengembangkan Pondok Pesantren Darut Thayyibah,” ungkap Said saat itu.

    Kesaksian mengenai aktivitasnya sebagai pendidik juga disampaikan Emha Bayjoeri, salah seorang murid atau santri Said Abdullah di Madrasah Diniyah Lughatul Islamiyah.

    Menurut Bayjoeri, Said dikenal sebagai guru agama yang disiplin. Ia menerapkan kebiasaan berbahasa Arab atau Inggris kepada santri kelas V dan VI di ruang kelas. Pembiasaan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan bahasa para santri.

    Tidak hanya mengajar pada siang hari, Said juga terlibat dalam kegiatan pendidikan keagamaan pada malam hari. Pengajaran Al-Qur’an dan kitab menjadi bagian dari rutinitas santri. Ada pula kuliah Magrib dan kegiatan qiyamul lail yang diwajibkan bagi para santri.

    “Kalau malam, beliau mengelola sistem pengajaran Al-Qur’an dan kitab. Ada kuliah Magrib, ada qiyamul lail untuk sepertiga malam yang wajib diikuti semua santri. Saat itu, tempat istirahat Ustaz Said di musala, tak jauh dari tempat santri beraktivitas,” tutur Bayjoeri.

    Ia juga mengenang Said sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Ketika santri melanggar aturan, Said memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan kedisiplinan. Penguasaan bahasa Arab dan Inggris menjadi salah satu kemampuan yang menonjol dalam diri Said saat mengajar.

    Kesaksian tersebut memberikan gambaran bahwa pengalaman Said di dunia pendidikan bukan sekadar persinggahan. Selama beberapa tahun, ia menjalani peran sebagai pengajar yang berinteraksi langsung dengan santri dan lingkungan pesantren.

    Dalam konteks Hari Santri Nasional, pengalaman tersebut menjadi sisi lain yang menarik dari perjalanan seorang politisi. Sebelum menempati jabatan strategis di parlemen dan partai, Said pernah menjalani keseharian sebagai ustaz yang mendidik santri di sebuah desa pesisir Sumenep.

    Kekaguman kepada Bung Karno dan Jalan Politik

    Perjalanan politik Said Abdullah tidak dapat dilepaskan dari kekagumannya kepada Soekarno, Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia.

    Pemikiran Bung Karno tentang kebangsaan dan Indonesia menarik perhatian Said muda. Ketertarikan itu kemudian mempertemukannya dengan tradisi politik nasionalis yang berkembang melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

    Bagi Said, aktivitas di lingkungan pesantren dan ketertarikan terhadap gagasan kebangsaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru menjadi ruang yang membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    Namun, perjalanan politik pada masa Orde Baru bukan perkara mudah. PDI menghadapi dinamika dan tekanan politik dalam sistem kekuasaan saat itu. Said muda turut menjalani proses berpolitik di tengah situasi tersebut.

    Di tingkat lokal, ia mulai menempati sejumlah posisi organisasi. Said tercatat pernah menjadi Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumenep periode 1982–1985, Sekretaris DPC PDI Sumenep periode 1983–1988, serta Ketua DPC Majelis Muslimin Indonesia (MMI) Sumenep pada 1984.

    Ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua DPC PDI Sumenep periode 1988–1992.

    Jabatan-jabatan tersebut memperlihatkan bagaimana Said membangun karier politik dari tingkat kabupaten. Ia tidak langsung berada di panggung politik nasional, melainkan melewati proses organisasi dan mengembangkan jejaring politik di daerah.

    Perjalanan itu berlanjut ke tingkat provinsi. Pada 2005–2009, Said menjabat Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Ia kemudian menjadi Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2009–2014, sebelum dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bidang perekonomian periode 2014–2019.

    Kariernya di tingkat pusat terus berkembang. Pada 2019–2024, Said menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan bidang perekonomian. Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sejak 2023 dan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang strategis sejak 2024.

    Rangkaian jabatan itu menunjukkan perjalanan panjangnya dalam struktur partai. Dari organisasi kepemudaan dan kepengurusan tingkat kabupaten, Said terus memperoleh kepercayaan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi.

    Dari Dunia Usaha ke Senayan

    Sebelum dikenal luas sebagai anggota DPR RI, Said Abdullah juga menggeluti dunia usaha. Ia pernah menduduki posisi pimpinan di sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.

    Pengalaman sebagai pengusaha menjadi bagian lain dari perjalanan hidupnya. Dunia usaha dan politik merupakan dua ruang berbeda yang sama-sama menuntut kemampuan membaca situasi, membangun relasi, dan mengambil keputusan.

    Pada 2004, Said terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura melalui PDI Perjuangan. Sejak saat itu, ia terus memperoleh mandat untuk mewakili masyarakat Madura di parlemen.

    Pemilu demi pemilu menjadi bagian dari perjalanan politiknya. Hingga Pemilu 2024, Said tercatat telah terpilih selama lima periode. Ia juga dikenal sebagai salah satu anggota DPR RI dengan perolehan suara yang sangat besar secara nasional.

    Di parlemen, Said dipercaya menduduki jabatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Posisi tersebut menempatkannya dalam salah satu ruang strategis pembahasan kebijakan anggaran negara.

    Perjalanan dari Sumenep menuju Senayan menjadi penanda perubahan besar dalam kariernya. Dari seorang pemuda yang pernah menjalani pekerjaan serabutan dan mengajar di madrasah, Said berkembang menjadi politisi nasional dengan pengalaman panjang di partai dan parlemen.

    Meski demikian, perjalanan tersebut tidak dapat dibaca hanya melalui deretan jabatan. Ada proses panjang yang menyertainya: pengalaman menghadapi keterbatasan, keterlibatan dalam pendidikan, pembentukan jaringan organisasi, hingga konsistensi menjalani kehidupan politik.

    Membaca Makna Pengabdian di Usia 64 Tahun

    Bagi penulis, perjalanan MH Said Abdullah menyimpan sejumlah pelajaran yang relevan bagi generasi muda. Salah satunya adalah pentingnya memahami proses dalam membangun kehidupan dan karier.

    Said tidak memulai perjalanan dari posisi yang serba mudah. Ia pernah menjalani pekerjaan serabutan, menjadi pengajar di lembaga pendidikan Islam, dan merintis karier politik dari tingkat lokal. Setiap fase menghadirkan pengalaman berbeda yang turut membentuk perjalanan hidupnya.

    Ketekunan, kedisiplinan, dan kemauan belajar menjadi unsur penting dalam proses tersebut. Kebiasaan membaca sejak muda, pengalaman mengajar, serta keterlibatan dalam organisasi memperlihatkan bahwa pengembangan diri membutuhkan waktu dan kesungguhan.

    Perjalanan politiknya juga menunjukkan pentingnya proses organisasi. Sebelum menempati jabatan di tingkat pusat, Said menjalani sejumlah posisi di tingkat kabupaten dan provinsi. Kepercayaan yang diperolehnya berkembang seiring perjalanan panjang di dalam partai.

    Tentu, setiap orang memiliki jalan hidup dan tantangan yang berbeda. Namun, pengalaman Said dapat menjadi bahan refleksi bahwa pencapaian tidak selalu hadir secara instan. Ada kerja keras, kesempatan, pilihan, dan ketekunan yang saling berkelindan dalam membentuk perjalanan seseorang.

    Momentum ulang tahun ke-64 yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional memberikan ruang untuk melihat kembali sisi Said sebagai pendidik dan politisi. Pengalamannya di pesantren memperlihatkan bahwa perjalanan hidupnya pernah bersentuhan langsung dengan proses pembentukan karakter generasi muda.

    Pada akhirnya, usia bukan semata-mata hitungan tahun. Usia juga menjadi kesempatan untuk menilai kembali perjalanan yang telah ditempuh dan pengabdian yang telah diberikan.

    Bagi generasi muda, kisah Buya Said dapat menjadi pengingat bahwa membangun masa depan membutuhkan mental tangguh, pikiran kritis, kemauan belajar, dan kesediaan menjalani proses. Sebab, jalan menuju keberhasilan tidak selalu lurus, tetapi setiap fase dapat menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh.

    Di usia 64 tahun, perjalanan Buya MH Said Abdullah masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional dan kehidupan masyarakat Madura. Berbagai pengalaman yang telah dilaluinya menjadi catatan tersendiri tentang bagaimana seorang anak daerah menapaki jalan panjang hingga memperoleh tempat di panggung nasional. (*)

  • Suryadi: Hari Santri Bukan Sekadar Kopyah dan Sarung, tetapi tentang Etika dan Moral

    Suryadi: Hari Santri Bukan Sekadar Kopyah dan Sarung, tetapi tentang Etika dan Moral

    SUMENEP, LensaMadura.com – Peringatan Hari Santri Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini menjadi ruang refleksi untuk menilai sejauh mana nilai-nilai kesantrian hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Pandangan itu disampaikan Suryadi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang yang merupakan lulusan angkatan 2009 Pondok Pesantren Aqidah Usymuni, Sumenep.

    Baginya, santri tidak cukup dimaknai melalui identitas fisik, seperti kopyah dan sarung, tetapi harus tercermin dalam karakter, etika, moral, dan tanggung jawab.

    “Napas santri yang sesungguhnya adalah etika dan moral. Bukan semata-mata karena seseorang berkopyah atau bersarung, lalu merasa paling santri. Kes santrian itu tercermin dari bagaimana seseorang bersikap, menjaga amanah, menghormati sesama, dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya,” demikian pandangan Suryadi.

    Menurutnya, pesantren merupakan ruang pendidikan yang menempa seseorang agar tumbuh menjadi pribadi tangguh, disiplin, sederhana, dan memiliki tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut semestinya tetap melekat ketika seorang santri memasuki berbagai ruang pengabdian, termasuk politik dan pemerintahan.

    Dalam pandangan Suryadi, etika dan moral tidak boleh berhenti sebagai nasihat dalam pengajian. Keduanya harus menjadi landasan dalam mengambil keputusan, menjalankan kewenangan, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

    Karena itu, Hari Santri seharusnya tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial. Peringatan ini juga perlu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi apakah nilai-nilai yang dipelajari di pesantren benar-benar diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

    Suryadi mengajak masyarakat, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, untuk mengukur pengabdian melalui manfaat yang dirasakan orang lain. Menurutnya, pengalaman belajar di pondok akan memiliki makna lebih ketika ilmu dan nilai yang diperoleh mampu menghadirkan kebaikan bagi lingkungan sekitar.

    “Hari Santri harus menjadi pengingat bahwa ukuran pengabdian bukanlah simbol yang kita kenakan, melainkan nilai yang kita perjuangkan dan dampak yang kita hadirkan. Santri harus hadir membawa solusi, menjaga moralitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Suryadi.

    Pesan tersebut menempatkan akhlak dan integritas sebagai ukuran penting dalam memaknai kesantrian. Identitas sebagai santri, pada akhirnya, tidak hanya berkaitan dengan tempat seseorang pernah menimba ilmu, tetapi juga bagaimana nilai-nilai pesantren dijalankan dalam kehidupan.

    Bagi Suryadi, menjaga tradisi pesantren berarti merawat nilai-nilai luhur yang diajarkan di dalamnya, termasuk kejujuran, amanah, penghormatan terhadap sesama, dan keberpihakan pada kemaslahatan masyarakat.

    “Selamat Hari Santri Nasional. Merawat tradisi, menjaga moralitas, dan memperkuat pengabdian untuk negeri,” ucapnya. (*)

  • Hari Santri di Stadion, Madura United Bawa Tradisi Santri dan Budaya Madura

    Hari Santri di Stadion, Madura United Bawa Tradisi Santri dan Budaya Madura

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Hari Santri Nasional (HSN) bagi masyarakat Madura tidak berhenti pada seremoni tahunan. Nilai keislaman dan tradisi pesantren menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di Pulau Garam.

    Presiden Madura United Achsanul Qosasi membawa semangat tersebut ke lapangan sepak bola. Seusai Madura United menang 1-0 atas Persib Bandung dalam lanjutan Super League, ia menilai identitas Madura dan santri memiliki kaitan erat.

    “Bagi Madura, Hari Santri adalah hari yang sangat spesial karena ada ratusan ribu santri di sini. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa Madura adalah santri, dan sarungan adalah identitas santri Madura,” ujar Achsanul Qosasi.

    Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) itu mengatakan nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam cara masyarakat Madura menyambut tamu. Tradisi menghormati tamu, menurut dia, menjadi bagian dari kearifan lokal yang tetap relevan dibawa ke ruang publik, termasuk sepak bola.

    “Menyambut tamu dengan tangan terbuka dan penghormatan penuh adalah amanah tradisi yang terus dijaga, sebab bagi warga Madura, kehadiran tamu senantiasa dimaknai sebagai pembawa keberkahan,” ujarnya.

    Tradisi tersebut terlihat ketika Madura United menjamu Persib Bandung di Stadion Pamelingan, Pamekasan. Persib datang sebagai salah satu tim dengan rekam jejak kuat di kompetisi nasional, termasuk torehan tiga gelar juara liga secara beruntun.

    “Semua tamu kami sambut dengan baik karena bagi orang Madura, tamu adalah rezeki,” kata pria yang akrab disapa AQ itu.

    Menurut Achsanul, penghormatan terhadap Persib tidak hanya berkaitan dengan status mereka sebagai lawan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi klub tersebut.

    Ia menilai perpaduan antara budaya lokal dan sepak bola dapat menjadi bagian dari cara memperkuat karakter serta atmosfer kompetisi.

    “Ide-ide budaya lokal seperti ini sangat efektif jika dilekatkan dengan sepak bola. Keduanya bisa berjalan seiring antara kreativitas dan sportivitas,” tuturnya.

    Achsanul kembali menegaskan bahwa menghormati tamu merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Madura, terlepas dari siapa yang datang dan seberapa besar reputasi tamu tersebut.

    “Namun, soal memuliakan tamu, bagi orang Madura itu adalah hal yang biasa dan wajib dilakukan,” tegasnya.

    Dalam laga tersebut, sejumlah suporter Madura United mengenakan sarung dan kopiah yang identik dengan santri. Tuan rumah juga menampilkan tarian daerah yang diiringi musik Uldaul sebagai bagian dari nuansa budaya dalam pertandingan.

    Madura United akhirnya menutup laga dengan kemenangan 1-0 atas Persib Bandung. (*)

  • PWI Madura Raya Satukan Aspirasi Jelang Konferensi PWI Jatim

    PWI Madura Raya Satukan Aspirasi Jelang Konferensi PWI Jatim

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari empat kabupaten di Madura berkumpul dalam konsolidasi menjelang Konferensi PWI Jawa Timur, Kamis, 22 Oktober 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Azana Style Hotel Madura itu mempertemukan pengurus PWI Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Bangkalan. Konsolidasi mengusung tema “PWI se-Madura Bersatu, Profesi Wartawan Makin Bermutu”.

    Ketua PWI Pamekasan Khairul Anam mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan aspirasi sekaligus memperkuat solidaritas antar-PWI di Madura.

    “Ini merupakan pertemuan pertama. Setelah saya tanya-tanya barusan, bisa dikatakan ini adalah sejarah. PWI di empat kabupaten di Madura, ketua dan sekretaris dan beberapa pengurus itu berkumpul untuk membicarakan bagaimana PWI Madura Raya ini lebih baik ke depannya,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).

    Dalam pertemuan itu, terdapat tiga agenda utama yang dibahas. Pertama, pembenahan administrasi keanggotaan, termasuk persoalan pendaftaran anggota baru, penerbitan kartu tanda anggota (KTA), dan perpanjangan keanggotaan.

    Kedua, penguatan keterwakilan pengurus dari Madura dalam struktur PWI Jawa Timur. Ketiga, pembahasan rencana kegiatan bersama dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

    Anam berharap persoalan administrasi keanggotaan mendapat perhatian dari PWI Jatim maupun PWI Pusat. Ia juga mendorong adanya pengurus dari Madura yang dapat menjadi penghubung aspirasi PWI di empat kabupaten.

    “Selama ini kan tidak ada representasi, setidaknya di beberapa tahun terakhir, empat tahun terakhir enggak ada representasi dari Madura yang jadi pengurus PWI Jatim,” ungkapnya.

    Ketua PWI Sampang Hanggara Pratama Syahputra menyambut positif pertemuan tersebut. Menurut dia, konsolidasi lintas kabupaten perlu dijadikan agenda berkelanjutan, bukan hanya dilakukan menjelang konferensi.

    “Mudah-mudahan ajang silaturahmi ini menjadi tradisi. Artinya bisa dilaksanakan di kemudian hari juga tidak berhenti di sini,” ucapnya.

    Hanggara juga menilai keterwakilan wartawan Madura dalam kepengurusan PWI Jatim penting agar kebutuhan organisasi di empat kabupaten dapat lebih mudah disampaikan dan difasilitasi.

    “Artinya, agar PWI di Madura Raya di empat kabupaten tidak dipandang sebelah mata. Segala kebutuhan dapat difasilitasi untuk memajukan nama PWI di semua daerah Jawa Timur,” katanya.

    Untuk HPN 2027, Hanggara mengusulkan agar PWI Madura Raya menggelar kegiatan bersama setelah seluruh rangkaian HPN di masing-masing kabupaten selesai. Dengan skema itu, kegiatan lokal tetap dapat berjalan sebelum dilanjutkan dengan agenda bersama tingkat Madura Raya.

    Sementara itu, Ketua PWI Sumenep Faisal Warid menyoroti persoalan administrasi keanggotaan, khususnya penerbitan dan perpanjangan KTA yang menurut dia masih membutuhkan waktu lama.

    “Karena sangat aneh ketika misalnya otoritasnya di PWI Jatim dalam menerbitkan kartu ternyata butuh juga bertahun-tahun nggak betul-betul klir,” ujarnya.

    Warid juga mengusulkan agar konsolidasi PWI Madura Raya tidak berhenti pada pertemuan kali ini. Ia mendorong pertemuan rutin setiap tiga bulan untuk menjaga komunikasi dan memperkuat kerja sama antar-pengurus PWI di Madura. (*)

  • Hari Santri Nasional 2026, Bupati Sumenep Tekankan Ilmu Harus Berbuah Akhlak

    Hari Santri Nasional 2026, Bupati Sumenep Tekankan Ilmu Harus Berbuah Akhlak

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak dalam membentuk generasi santri yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat.

    Pesan itu disampaikan saat memimpin apel Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kamis, 22 Oktober 2026.

    Apel diikuti ratusan santri, kiai, pengasuh pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah dan unsur Forkopimda.

    Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, peringatan HSN menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi santri dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa.

    “Ilmu tanpa akhlak ibarat pohon tanpa buah. Ilmu harus memberi manfaat, bukan sekadar menjadi kebanggaan pribadi,” kata Achmad Fauzi dalam amanatnya.

    Menurut dia, tantangan zaman menuntut santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memperluas pengetahuan dan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan perubahan.

    Santri, kata Fauzi, memiliki tanggung jawab menghadirkan perubahan positif melalui sikap, perilaku, dan pengabdian. Karena itu, keberadaan santri di tengah masyarakat diharapkan tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang memberi manfaat.

    “Jadilah pribadi yang membawa manfaat. Kehadiran santri harus dirasakan melalui kebaikan dan kepedulian kepada sesama,” ujarnya.

    Fauzi juga mengingatkan santri untuk mengambil peran dalam menjaga kerukunan sosial, melestarikan budaya, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah derasnya arus globalisasi.

    “Santri harus menjadi penyejuk di tengah masyarakat, menjaga persatuan, dan ikut menghadirkan solusi atas berbagai persoalan,” tegasnya.

    Apel tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumenep, Kapolresta Sumenep, Dandim, Ketua DPRD Sumenep, serta jajaran pengurus PCNU Sumenep. Para kiai, pengasuh pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan santri dari berbagai wilayah juga turut hadir.

    Rangkaian peringatan berlangsung khidmat dan ditutup dengan doa bersama. HSN 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tradisi keilmuan sekaligus membentuk generasi muda yang berakhlak dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. (*)

  • Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas

    Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas

    oleh: Ghali Ihtifazhuddin Achmad*

    LENSAMADURA.COM – Sejarah bangsa ini tidak dapat dipisahkan dari peran pesantren dan kaum santri. Jauh sebelum era kemerdekaan, pesantren telah tumbuh sebagai pusat pendidikan, dakwah, spiritual, pembentukan karakter, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Melalui pesantren, tumbuh kekuatan sosial yang menjaga identitas serta martabat bangsa.

    Jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai negara-bangsa, keberadaan santri sudah terlacak di negeri ini. Secara embrional, keberadaan pesantren bahkan ada sebelum kerajaan Islam pertama kali di Jawa berdiri, seperti Pesantren Ampel Denta yang dari santrinya juga lahir sistem sebuah kerajaan Giri Kedaton pada akhir abad ke-15 dan Demak Bintoro pada awal abad ke-16 yang tetap menegaskan predikat kesantrian dalam sistem kerajaannya.

    Pada abad ke-15, ketika Kesultanan Demak belum berdiri, Walisongo yang juga kaum santri telah memainkan peran penting dalam perjalanan bangsa ini. Perjuangan mereka bukan hanya pada jalur dakwah keagamaan, tetapi juga pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembentukan akhlak, pendekatan kebudayaan, dan membangun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekedar proses pembelajaran di kelas, melainkan ikhtiar membangun masyarakat yang berpengetahuan, bermartabat, dan memiliki orientas moral. Warisan inilah yang menjadi salah satu akar penting
    perjalanan Bangsa Indonesia.

    Pada masa-masa selanjutnya, peran ulama dan santri semakin nyata dalam menghadapi kolonialisme. Perlawana Pangeran Diponegoro 1825-1830 memperlihatkan keterlibatan tokoh berlatar belakang agama dalam perjuangan melawan kolonialisme. Salah satu momentum penting keterlibatan kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terlihat melalui Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang difatwakan oleh Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari yang mewajibkan semua kalangan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

    Kini, ketika Indonesia bersiap menuju Indonesia Emas 2045, tantangan santri mengalami perubahan. Perjuangan tidak lagi cukup dimaknai mengangkat senjata terhadap penjajah, tetapi mampu mengaplikasikan Firman Allah, tuntunan Nabi, dan teladan para ulama’ dengan menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan pendidikan, krisis lingkungan, perkembangan kecerdasa buatan, dan perubahan dunia kerja. Santri harus mampu menguasai khazanah keislaman sekaligus memperkuat literasi digital, sains, riset, dan kemampuan berpikir kritis.

    Pesantren pun dituntut untuk terus berinovasi tanpa kehilangan identitas keilmuan, adab, dan spiritualitasnya. Pesantren tidak harus memilih antara mempertahankan kitab kuning dan mempelajari teknologi dan kemajuan. Keduanya berada pada ranah yang berbeda tetapi dapat saling menguatkan. Tradisi pesantren memberikan landasan etis, moral, dan pembentukan karakter. Sementara itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memperluas kemampuan santri dalam menjawab tantangan zaman.

    Peran santri dan pesantren sekali lagi sangat dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas tidak hanya membutuhkan manusia yang unggul di kelas dengan kecerdasan dan teknologi, tetapi juga generasi yang berakhlak, berintegritas, jujur, berkeadilan, berkemandirian, dan berpihak pada kemaslahatan bersama.

    Maka, sebagai santri kita harus sadar, perjalanan di pesantren bukan hanya untuk masa depan pribadi, tetapi tanggung jawab dalam memikul peradaban. Jangan hanya bangga menjadi santri dan kejayaan masa lalu; jadilah santri yang kelak dikenang karena sumbangsihnya bagi masa depan. Dari pesantren, kita siapkan generasi yang tidak hanya mampu membaca kitab kuning dan Al-Qur’an, tetapi mampu membawanya dalam kehidupan untuk Indonesia Emas 2045. (*)

    * Khadim di Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng, Jombang. Lulusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, Hafiz Al-Qur’an, dan Wisudawan Terbaik Non-Akademik Tingkat Fakultas dan Universitas.

  • Bupati Fauzi Terbitkan SE Pembacaan Al-Waqi’ah untuk Peringatan Hari Jadi dan HSN

    Bupati Fauzi Terbitkan SE Pembacaan Al-Waqi’ah untuk Peringatan Hari Jadi dan HSN

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar pembacaan Surat Al-Waqi’ah secara serentak dengan target 111.111 kali. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-757 Kabupaten Sumenep dan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

    Pembacaan dilakukan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa mulai 22 hingga 30 Oktober 2026. Kegiatan tersebut disebut sebagai ikhtiar spiritual bersama untuk mendoakan agar Kabupaten Sumenep semakin makmur dan sejahtera.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta seluruh jajaran pemerintahan berpartisipasi aktif. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari jadi dan HSN, tetapi juga bentuk rasa syukur sekaligus ikhtiar batin.

    “Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa untuk berpartisipasi aktif dan melaksanakan kegiatan ini dengan penuh keikhlasan,” kata Bupati kepada Media Center, Selasa, 20 Oktober 2026.

    Pelaksanaan kegiatan diatur melalui Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2026. Dalam ketentuan tersebut, badan, dinas, dan kecamatan masing-masing melaksanakan pembacaan sebanyak 30 kali. Sementara setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah melaksanakan 10 kali pembacaan.

    Untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), setiap UPT diminta melaksanakan pembacaan sebanyak 20 kali. Camat juga diminta menyampaikan informasi kegiatan kepada pemerintah desa di wilayah masing-masing agar gerakan tersebut turut dilaksanakan hingga tingkat desa.

    Achmad Fauzi berharap kebersamaan dalam kegiatan keagamaan tersebut membawa keberkahan sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

    “Semoga kebersamaan dalam doa ini semakin memperkuat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Sumenep,” tuturnya.

    Untuk memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan, setiap OPD diminta melaporkan hasil kegiatan berikut dokumentasinya kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring pemerintah daerah.

    “Yang jelas, pembacaan Surat Al-Waqi’ah sebanyak 111.111 kali ini diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep dan Hari Santri Nasional 2026, tetapi memperkuat semangat spiritual dan kebersamaan seluruh elemen pemerintahan dalam mengabdi kepada masyarakat,” pungkas Bupati. (*)

  • KNPI Sumenep Apresiasi Operasi Gabungan Pemberantasan Rokok Ilegal

    KNPI Sumenep Apresiasi Operasi Gabungan Pemberantasan Rokok Ilegal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumenep, Jawa Timur, mengapresiasi pelaksanaan operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal yang melibatkan pemerintah daerah, Bea Cukai, Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Ketua DPD KNPI Sumenep Khairul Umam meminta operasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan insidental, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dengan memperluas pengawasan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

    “Pengamanan lebih dari 90 ball rokok ilegal pada hari pertama menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Penanganannya harus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Khairul Umam, Selasa, 20 Oktober 2026.

    Menurut dia, keberhasilan petugas mengamankan puluhan ball rokok ilegal di kawasan Terminal Arya Wiraraja pada hari pertama operasi menjadi indikasi bahwa peredaran rokok ilegal di Sumenep masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

    Umam mengatakan operasi gabungan merupakan langkah penting untuk menekan peredaran rokok ilegal. Namun, efektivitas pemberantasan tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah barang yang berhasil diamankan dalam satu atau dua hari operasi.

    “Perlu strategi penindakan yang konsisten, pengawasan berlapis, serta pemetaan jalur distribusi untuk menyentuh jaringan peredaran yang lebih luas,” katanya.

    KNPI Sumenep, kata dia, mendorong agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin dengan memperluas wilayah pengawasan hingga ke desa-desa.

    Menurutnya, upaya pemberantasan rokok ilegal perlu menyasar seluruh rantai peredaran, tidak hanya titik penjualan, tetapi juga jalur distribusi dan pihak yang terlibat dalam peredarannya sesuai dengan ketentuan hukum.

    “Jangan sampai operasi ini hanya ramai pada saat pelaksanaan, kemudian kembali senyap setelah kegiatan selesai. Kami berharap ada pola pengawasan yang berkelanjutan dengan jangkauan yang lebih luas hingga tingkat desa,” ujarnya.

    Ia menambahkan temuan lebih dari 90 ball rokok ilegal pada hari pertama dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan serta penindakan pada tahap berikutnya. (*)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Fasilitasi Sertifikat Halal untuk 5.076 Produk UMKM

    Diskop UKM Perindag Sumenep Fasilitasi Sertifikat Halal untuk 5.076 Produk UMKM

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep memfasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi 5.076 produk UMKM hingga 25 September 2026.

    Program ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen.

    Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh Ramli, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur.

    “Berdasarkan laporan terbaru dari tim pendamping yang kami tunjuk, saat ini sudah ada 5.076 pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal dan kami berharap jumlah tersebut terus bertambah, mengingat nilai manfaat program ini sangat bagus dalam mendukung pengembangan usaha,” katanya.

    Jumlah produk UMKM yang memiliki sertifikat halal terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hingga Desember 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 3.602 produk. Angka tersebut bertambah menjadi 4.063 produk pada Juni 2026, sebelum mencapai 5.076 produk pada 25 September 2026.

    Ramli menjelaskan, fasilitasi sertifikasi halal telah dijalankan Pemkab Sumenep sejak tiga tahun lalu. Program tersebut tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM, tetapi juga bagian dari upaya mendorong pelaku usaha memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

    Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui pendampingan tersebut, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha yang masuk kategori wajib halal agar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurut Ramli, sertifikat halal memiliki manfaat bagi keberlanjutan usaha. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi dapat menjadi nilai tambah produk dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Antara lain bisa meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Secara otomatis juga akan berdampak positif bagi kelancaran dan peningkatan pendapatan usaha,” ujarnya. (*)

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Dorong UMKM Lengkapi Legalitas Usaha

    Diskop UKM Perindag Sumenep Dorong UMKM Lengkapi Legalitas Usaha

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melengkapi legalitas usaha. Langkah ini penting agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis sesuai ketentuan sekaligus memperluas peluang pengembangan usaha.

    Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan salah satu dokumen dasar yang perlu dimiliki pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen tersebut diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi identitas sekaligus legalitas dasar usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Identitas tersebut diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi legalitas dasar bagi kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ramli.

    Menurut dia, pengurusan legalitas tidak seharusnya dipandang sebatas pemenuhan administrasi. Kelengkapan dokumen dapat membantu pelaku UMKM membangun kepercayaan konsumen, menjalin kemitraan, mengikuti program pembinaan, serta mengakses pembiayaan yang mensyaratkan legalitas usaha.

    Persyaratan perizinan setiap usaha berbeda, bergantung pada jenis kegiatan dan tingkat risikonya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dengan persyaratan yang disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

    Usaha berisiko rendah pada umumnya cukup memiliki NIB. Sementara itu, usaha berisiko menengah atau tinggi dapat memerlukan sertifikat standar maupun izin tambahan sesuai ketentuan bidang usahanya.

    Pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman juga perlu memperhatikan persyaratan khusus berdasarkan jenis produk yang dipasarkan. Persyaratan tersebut dapat mencakup sertifikat halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), atau izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku.

    Sebaliknya, mengabaikan kewajiban perizinan dapat menghambat pengembangan usaha dan menimbulkan konsekuensi hukum atau administratif sesuai jenis pelanggarannya.

    Karena itu, pelaku UMKM disarankan mengidentifikasi jenis usaha dan memeriksa persyaratan perizinannya melalui laman resmi oss.go.id. Pelaku usaha yang mengalami kendala juga dapat meminta pendampingan kepada Diskop UKM Perindag atau instansi perizinan terkait.

    Kelengkapan legalitas diharapkan menjadi salah satu langkah bagi UMKM Sumenep untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. (*)

  • PWI Sumenep Beri Penghargaan Tokoh UMKM kepada Owner Roti Gembong Menul dan DRT

    PWI Sumenep Beri Penghargaan Tokoh UMKM kepada Owner Roti Gembong Menul dan DRT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep memberikan penghargaan kepada dua pelaku usaha lokal, Ahmad Fawaid, pemilik Roti Gembong Menul, dan H. Syafwan Wahyudi atau Haji Udik, pemilik DRT, dalam acara Sarasehan dan Penganugerahan Tokoh UMKM, Selasa, 20 Oktober 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di Aula Jege Tembe Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Sumenep, itu menghadirkan Prof. Ahsanul Qosasi sebagai pemateri sarasehan.

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah keduanya dalam mengembangkan usaha lokal. Perjalanan usaha mereka dinilai menjadi bagian dari dinamika pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep.

    Ahmad Fawaid mengembangkan Roti Gembong Menul melalui PT Roti Menul Indonesia. Sementara itu, Haji Udik dikenal sebagai pengusaha lokal yang mengembangkan sejumlah bidang usaha di Sumenep.

    Pertumbuhan usaha lokal dinilai berpotensi memperkuat perputaran ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

    Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, mengatakan peran pers dalam mendukung UMKM tidak terbatas pada pemberitaan. Menurut dia, insan pers juga dapat menyediakan ruang dialog untuk mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai gagasan pengembangan bisnis.

    “PWI berkomitmen mengawal UMKM agar naik kelas, tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga lewat forum seperti ini,” demikian pesan yang disampaikan Faisal.

    Ia berharap sarasehan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara insan pers dan pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif.

    Selain itu, peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran, dan pemanfaatan media untuk memperluas jangkauan pasar menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing.

    Kehadiran Prof. Ahsanul Qosasi sebagai pemateri diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta mengenai strategi pengembangan usaha dan penguatan kapasitas UMKM di Sumenep. (*)

  • Wabup Sumenep Tekankan Disiplin ASN sebagai Kunci Pelayanan Publik

    Wabup Sumenep Tekankan Disiplin ASN sebagai Kunci Pelayanan Publik

    SUMENEP, LensaMadura.com – Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep agar menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, bukan sekadar dilakukan ketika ada pengawasan pimpinan.

    Pesan tersebut disampaikan Imam saat menjadi bagian dari apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di halaman Kantor Bupati Sumenep, Senin, 19 Oktober 2026.

    Menurut dia, kedisiplinan ASN mencakup berbagai aspek, mulai dari ketepatan waktu masuk kerja, kepatuhan terhadap ketentuan berpakaian, hingga pelaksanaan tugas sesuai aturan dan tanggung jawab masing-masing.

    “ASN disiplin tidak boleh hanya muncul ketika ada pengawasan pimpinan atau inspeksi mendadak, tetapi aparatur harus memiliki kesadaran pribadi untuk menaati peraturan dan menjaga tanggung jawabnya sebagai abdi negara,” kata Imam.

    Ia menilai disiplin menjadi salah satu unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan bertanggung jawab. Karena itu, ASN diminta memahami tugas pokok dan fungsi sekaligus bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Imam juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berperan sebagai pengawas. Pimpinan, kata dia, harus menjadi contoh dalam menerapkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan di lingkungan kerja.

    “Yang jelas, pimpinan mampu mendorong seluruh pegawai untuk menerapkan prinsip kedisiplinan secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya.

    Menurut Imam, budaya disiplin dan tanggung jawab yang diterapkan secara konsisten akan mendukung pelaksanaan program pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Seluruh ASN berkomitmen disiplin dan tanggung jawab menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya. (*)

  • Polresta Sumenep dan BNNK Gelar Operasi Gabungan Antinarkoba

    Polresta Sumenep dan BNNK Gelar Operasi Gabungan Antinarkoba

    SUMENEP, LensaMadura.com – Polresta Sumenep bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep menggelar operasi gabungan untuk menekan peredaran narkotika di wilayah setempat pada Selasa, 20 Oktober 2026 dini hari.

    Operasi yang dimulai sekitar pukul 00.30 WIB itu menyasar dua lokasi, yakni Cafe Mr Ball di Kabupaten Sumenep dan kawasan Pelabuhan Kalianget.

    Kegiatan tersebut dipimpin Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu bersama Kepala BNNK Sumenep Kombes Pol. Ferry Sandy Sitepu.

    Operasi juga melibatkan personel Satresnarkoba Polresta Sumenep, BNNK Sumenep, Denpom Sumenep, serta Seksi Dokkes Polresta Sumenep.

    “Operasi gabungan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pencegahan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujar Kapolresta.

    Dia berharap keterlibatan sejumlah instansi diharapkan memperkuat pengawasan dan koordinasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

    Dia menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika, sekaligus menjalankan program prioritas Kapolri di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Selain operasi, masyarakat juga diimbau berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkotika. Warga yang mengetahui dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika diminta menyampaikan informasi kepada pihak berwenang.

    Melalui koordinasi aparat dan partisipasi masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep diharapkan tetap terjaga. (*)

  • Festival Musik Tong-Tong KEN 2026 Jadi Magnet Pelestarian Budaya Madura

    Festival Musik Tong-Tong KEN 2026 Jadi Magnet Pelestarian Budaya Madura

    SUMENEP, LensaMadura.com – Festival Musik Tong-Tong se-Madura 2026 kembali masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata.

    Festival yang berlangsung pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026, itu juga diarahkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Madura kepada khalayak yang lebih luas sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sumenep.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penyelenggaraan festival secara berkelanjutan tidak lepas dari peran seniman, pelaku budaya, dan masyarakat dalam merawat kesenian tradisional.

    “Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak, khususnya para seniman dan pelaku budaya di Sumenep yang terus berkomitmen melestarikan kesenian daerah. Terima kasih juga kepada Kementerian Pariwisata RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Sumenep,” ujar Fauzi.

    Menurut Fauzi, musik tong-tong bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari identitas masyarakat Madura yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda dan masyarakat di luar daerah. Festival ini diharapkan mampu memperluas pengenalan budaya Madura, termasuk kepada wisatawan mancanegara.

    Sumenep tercatat untuk kedua kalinya masuk dalam program KEN melalui Festival Musik Tong-Tong. Pemerintah daerah berharap festival tersebut kembali terpilih pada 2027, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kunjungan wisatawan dan pelaku usaha lokal.

    “Mari kita bersama-sama menyaksikan dan menyukseskan Festival Musik Tong-Tong ini. Semoga kegiatan ini terus berkembang, menjadi kebanggaan masyarakat Madura, sekaligus membawa manfaat bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian daerah,” katanya.

    Kepala Bidang Promosi Kementerian Pariwisata RI Eni Komiarti menilai kegiatan berbasis budaya memiliki peran penting dalam pengembangan potensi pariwisata daerah. Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep, terutama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), dalam menjaga keberlangsungan kegiatan tersebut.

    “Atas nama Kementerian Pariwisata, kami merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Disbudporapar, yang terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata melalui kegiatan berbasis budaya,” ujar Eni.

    Ia menjelaskan, KEN merupakan program Kementerian Pariwisata yang menghimpun berbagai kegiatan daerah dengan daya tarik wisata, kekuatan budaya, dan potensi ekonomi bagi masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan seniman, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas kreatif, serta pemangku kepentingan pariwisata.

    “Festival seperti ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelestarian budaya, tetapi juga mendorong keterlibatan UMKM dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan,” kata Eni.

    Pembukaan festival dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata, anggota DPD RI, Raja Istana Jimbrana Bali, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), sesepuh Keraton Sumenep, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata se-Jawa Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumenep, anggota DPRD Sumenep, serta takmir Masjid Jamik Sumenep. (*)