Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • BPRS Bhakti Sumekar Tawarkan Pembiayaan Kepemilikan Emas Berbasis Syariah

    BPRS Bhakti Sumekar Tawarkan Pembiayaan Kepemilikan Emas Berbasis Syariah

    SUMENEP, LensaMadura.com – PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) memperluas pilihan layanan keuangan syariah melalui fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Emas. Produk ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas melalui skema pembiayaan tanpa harus menyediakan dana dalam jumlah besar sekaligus.

    Program tersebut diperkenalkan BPRS Bhakti Sumekar melalui kanal media sosial resmi perusahaan. Pembiayaan diberikan dengan mekanisme yang mengacu pada prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

    Direktur Utama PT BPRS Bhakti Sumekar Hairil Fajar mengatakan produk tersebut tidak hanya ditujukan untuk pengembangan layanan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

    “Pembiayaan Kepemilikan Emas ini kami hadirkan sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara yang lebih mudah dan sesuai prinsip syariah. Kami berharap produk ini dapat membantu masyarakat merencanakan investasi sejak dini,” ujar Hairil Fajar, Rabu, 16 September 2026.

    Melalui fasilitas tersebut, nasabah dapat memperoleh emas dengan memanfaatkan skema pembiayaan yang tersedia. Mekanisme, persyaratan, besaran pembiayaan, dan angsuran mengikuti ketentuan yang ditetapkan BPRS Bhakti Sumekar.

    Hairil mengatakan emas masih menjadi salah satu instrumen yang diminati masyarakat untuk kepemilikan aset jangka panjang. Karena itu, fasilitas pembiayaan emas diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan.

    Namun, calon nasabah tetap perlu mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengambil pembiayaan. Pemahaman mengenai harga emas, simulasi angsuran, jangka waktu, persyaratan, serta ketentuan pembiayaan menjadi bagian penting sebelum membuat keputusan.

    Sebagai bank pembiayaan rakyat syariah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, BPRS Bhakti Sumekar menyatakan akan terus mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan syariah yang inovatif, aman, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan emas ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami dalam membantu masyarakat membangun kemandirian finansial,” katanya.

    Informasi mengenai Pembiayaan Kepemilikan Emas, termasuk simulasi, persyaratan, besaran angsuran, dan mekanisme pembiayaan, dapat diperoleh masyarakat melalui layanan resmi BPRS Bhakti Sumekar. (*)

  • JSI Anugerahi Arif Firmanto Tokoh Inovasi Pembangunan Daerah

    JSI Anugerahi Arif Firmanto Tokoh Inovasi Pembangunan Daerah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) menganugerahkan penghargaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, sebagai Tokoh Inovasi Pembangunan Daerah.

    Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian pengukuhan Pengurus JSI periode 2026-2029 yang berlangsung di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa, 15 September 2026.

    Ketua JSI, Igusty Madani, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi Arif Firmanto dalam mendorong inovasi pada proses pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep.

    Menurut Igusty, Bappeda memiliki posisi strategis dalam merancang arah pembangunan daerah. Karena itu, inovasi dalam perencanaan menjadi salah satu aspek yang penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

    “Penghargaan ini merupakan apresiasi atas dedikasi dan inovasi dalam mendorong pembangunan daerah,” kata Gusty.

    Sementara, Arif Firmanto menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan JSI. Ia mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

    “Ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” ujar Arif.

    Ia mengatakan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media.

    “Tentu media memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan melalui pemberitaan dan fungsi kontrol sosial. Kritik dan masukan dari media dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan,” jelasnya. (*)

  • BPRS Bhakti Sumekar Raih KEJAR Award 2026 dari OJK

    BPRS Bhakti Sumekar Raih KEJAR Award 2026 dari OJK

    SUMENEP, LensaMadura.com – PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) Kabupaten Sumenep meraih KEJAR Award 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

    Penghargaan diserahkan dalam rangkaian puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 melalui ajang KEJAR Award 2026.

    Program KEJAR tidak sebatas mendorong pelajar memiliki rekening tabungan. Program tersebut juga mencakup edukasi, sosialisasi, publikasi, serta kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pengelolaan keuangan sejak dini.

    Direktur Utama PT BPRS Bhakti Sumekar Hairil Fajar mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi bank milik daerah itu untuk memperluas edukasi keuangan bagi generasi muda di Sumenep.

    “Penghargaan KEJAR Award 2026 ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen dalam mendukung program literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi kalangan pelajar di Kabupaten Sumenep,” ujar Hairil, Rabu, 16 September 2026.

    Menurut dia, kebiasaan menabung perlu diperkenalkan sejak usia sekolah. Melalui KEJAR, pelajar tidak hanya didorong memiliki rekening, tetapi juga mulai memahami cara mengelola keuangan secara sederhana.

    “Kami berharap melalui program KEJAR, para pelajar dapat mulai mengenal dan membiasakan diri mengelola keuangan sejak dini. Ke depan, BPRS Bhakti Sumekar akan terus berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi yang cerdas dan mandiri secara finansial,” katanya.

    Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara perbankan, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat dalam penguatan literasi serta inklusi keuangan.

    “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dan memberikan kontribusi nyata. Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memperluas edukasi keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya. (*)

  • Lia Istifhama Ajak Generasi Muda Berani Kawal Kebijakan dan Persoalan Masyarakat

    Lia Istifhama Ajak Generasi Muda Berani Kawal Kebijakan dan Persoalan Masyarakat

    PROBOLINGGO, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama meminta generasi muda tidak pasif menghadapi persoalan masyarakat. Ia mendorong mahasiswa berani menyampaikan kritik, mengawal kebijakan, dan mendorong perubahan regulasi melalui jalur konstitusional.

    Pesan itu disampaikan Lia dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Probolinggo, Jumat, 11 September 2026.

    Kegiatan tersebut diikuti antara lain kalangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta sejumlah penyelenggara pemilu.

    Menurut Lia, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup dipahami sebagai konsep. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui keberpihakan terhadap kepentingan publik.

    “Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up. Kalau ada regulasi negara yang sudah terlanjur disahkan, kita harus berani berbicara apakah memungkinkan adanya ruang revisi,” kata Lia.

    Ia menilai organisasi pergerakan mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai kemanusiaan. Karena itu, mahasiswa perlu memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial dan tidak sekadar menjadi penonton ketika menemukan ketidakadilan di tengah masyarakat.

    Lia kemudian menyinggung pengaduan masyarakat terkait dugaan praktik mafia tanah yang diterimanya. Ia mengatakan persoalan pertanahan tersebut memiliki kedekatan dengan keluarganya karena orang tuanya juga menghadapi kasus pertanahan yang masih berproses secara hukum.

    “Tadi malam saya menerima tamu dari masyarakat yang menjadi korban mafia tanah atau mafia bersertifikat. Saya pun juga korban, orang tua saya menjadi korban dan sampai sekarang masih berproses hukum,” ujarnya.

    Menurut Lia, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik serta peraturan perundang-undangan. Kritik maupun dorongan perubahan regulasi, kata dia, dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional.

    Namun, ia menekankan setiap upaya perubahan regulasi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan.

    “Semua harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.

    Dalam forum itu, Lia juga menyinggung pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurut dia, arah pembangunan jangka panjang diperlukan agar program strategis negara tetap berlanjut meski terjadi pergantian kepemimpinan.

    “Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” katanya.

    Lia juga menyampaikan pandangannya mengenai politik. Menurut dia, politik semestinya tidak berhenti pada perebutan jabatan atau kepentingan materi, melainkan menjadi ruang untuk mengambil posisi strategis dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

    Melalui Sosialisasi Empat Pilar, ia berharap generasi muda semakin peka terhadap persoalan sosial, berani menyampaikan gagasan, serta aktif mengawal kebijakan negara dengan tetap berpegang pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (*)

  • Anggaran Kebencanaan 2027 Naik Jadi Rp1,1 Triliun, Banggar Soroti Karhutla

    Anggaran Kebencanaan 2027 Naik Jadi Rp1,1 Triliun, Banggar Soroti Karhutla

    JAKARTA, LensaMadura.com – Anggaran penanggulangan bencana pada 2027 naik menjadi Rp1,1 triliun dari Rp494 miliar pada 2026. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan kenaikan tersebut belum termasuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.

    “Di 2026 Rp494 miliar, sekarang Rp1,1 triliun,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2026).

    Menurut Said, skema pendanaan kebencanaan juga mencakup sejumlah pos lain. Ia menyebut dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp256 miliar, DSP Rp5 triliun, serta pooling insurance kebencanaan Rp14 triliun. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp10 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera dan Aceh.

    “Belum rehab-rekon. Untuk Sumatera, Aceh, ada Rp10 triliun,” ujar Said.

    Ia menyebut peningkatan anggaran tersebut cukup tinggi. Namun, Said mengatakan kebutuhan penanganan bencana masih besar sehingga dukungan anggaran akan terus diupayakan.

    “Besar sekali, tinggi sekali, bukan besar sekali. Bahwa jauh dari cukup, kita akan upayakan,” katanya.

    Selain anggaran, Said menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilainya telah berkembang menjadi persoalan nasional dengan dampak lintas negara.

    “Karhutla ini menjadi masalah bukan hanya masalah publik tapi sudah menjadi masalah nasional, bahkan negara tetangga juga tidak nyaman,” ujarnya.

    Said mendorong penanganan karhutla dilakukan lebih cepat. Ia juga menyebut bantuan dari sejumlah negara, termasuk Jepang, telah masuk untuk mendukung penanganan persoalan tersebut.

    “Kami hanya mengimbau agar secepatnya mengambil langkah-langkah apa yang bisa dilakukan,” kata Said.

    Ia berharap penanganan karhutla tidak dipandang sebagai persoalan tahunan, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan. (*)

  • JSI Anugerahi Kepala Dinkes P2KB Sumenep Tokoh Kesehatan Masyarakat

    JSI Anugerahi Kepala Dinkes P2KB Sumenep Tokoh Kesehatan Masyarakat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, drg Ellya Fardasah, menerima penghargaan sebagai Tokoh Dedikasi Peningkatan Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat.

    Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian pengukuhan Pengurus Jurnalis Sumenep Independen (JSI) periode 2026-2029 di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa, 15 September 2026.

    Ketua JSI, Igusty Madani, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi Ellya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat di Sumenep.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap tokoh yang dinilai memiliki dedikasi dalam pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat,” kata Igusty.

    Menurut dia, insan pers tidak hanya memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi juga dapat memberikan penghargaan terhadap kinerja positif yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Igusty berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Dinkes P2KB Sumenep untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang membutuhkan perhatian lebih.

    Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg Ellya Fardasah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan JSI.

    Ia menilai penghargaan tersebut bukan semata-mata untuk dirinya, melainkan bentuk apresiasi terhadap kerja bersama seluruh jajaran Dinkes P2KB Sumenep.

    “Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Ellya.

    Ia mengatakan peningkatan pelayanan kesehatan membutuhkan kerja kolaboratif, baik di lingkungan pemerintah maupun dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media.

    Menurut Ellya, keberadaan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelayanan publik.

    “Masih banyak yang harus kami lakukan. Penghargaan ini justru menjadi penyemangat agar kami tidak berhenti berbenah dan terus meningkatkan pelayanan,” katanya. (*)

  • JSI Gandeng Baznas Sumenep Santuni Anak Yatim pada Momentum Pengukuhan

    JSI Gandeng Baznas Sumenep Santuni Anak Yatim pada Momentum Pengukuhan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) menyantuni anak yatim sebagai bagian dari rangkaian pengukuhan kepengurusan periode 2026-2029 di Ballroom Hotel Myze Sumenep, Selasa, 19 September 2026.

    Kegiatan sosial tersebut digelar bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo turut hadir dan secara simbolis menyerahkan santunan kepada 20 anak yatim.

    Bupati Fauzi mengapresiasi langkah JSI yang tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik, tetapi juga mengambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

    Menurut dia, kolaborasi JSI dan Baznas dalam memberikan santunan kepada anak yatim merupakan bentuk kepedulian yang perlu terus dikembangkan.

    “Keberadaan organisasi maupun komunitas akan semakin berarti ketika mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” kata Fauzi.

    Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara insan pers, pemerintah, Baznas, dan berbagai elemen masyarakat perlu diperkuat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Sementara itu, Ketua JSI Sumenep Igusty Madani mengatakan santunan anak yatim merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memperluas peran jurnalis di tengah masyarakat.

    “Jurnalis tidak hanya bisa menulis berita dan opini, tetapi juga bisa bergerak di bidang sosial dengan menyantuni anak yatim, membangun musala, serta menjaga lingkungan di wilayah kota dan desa agar tetap asri dan bersih,” ujarnya.

    Igusty mengatakan kegiatan tersebut bukan kali pertama dilakukan JSI. Menurut dia, kepedulian sosial menjadi salah satu bagian dari arah organisasi yang dikukuhkan untuk periode 2026-2029.

    Ia menyebut semangat tersebut berangkat dari nilai “Ihdinas Shirotol Mustaqim” yang menjadi bagian dari penegasan arah dan komitmen JSI.

    “Kami ingin membangun kolaborasi dengan berbagai sektor, utamanya di bidang sosial. Ini menjadi bagian dari penegasan berdirinya Jurnalis Sumenep Independen,” katanya.

    Igusty berharap JSI dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik melalui produk jurnalistik yang kritis dan konstruktif maupun kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    Pegawai Baznas Kabupaten Sumenep Sugeng Hariadi mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurut dia, kerja sama antara organisasi profesi dan Baznas dalam kegiatan sosial dapat memperluas manfaat bagi masyarakat.

    “Semoga sinergi ini terus berlanjut sehingga semakin banyak anak yatim dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat menerima manfaat,” harapnya. (*)

  • JSI Dikukuhkan, Bupati Fauzi Ingatkan Peran Media dalam Pembangunan

    JSI Dikukuhkan, Bupati Fauzi Ingatkan Peran Media dalam Pembangunan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepengurusan Jurnalis Sumenep Independen (JSI) Kabupaten Sumenep periode 2026-2029 resmi dikukuhkan di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa, 15 September 2026.

    Perlu diketahui, prosesi pengukuhan dilakukan Dewan Penasehat JSI Ahmadineja, ditandai pembacaan ikrar dan penyerahan pataka kepada Ketua JSI Sumenep.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang hadir dalam pengukuhan meminta JSI menjaga kekompakan, kepercayaan, dan kesamaan arah dalam menjalankan organisasi.

    “JSI harus kompak, saling percaya, dan percaya kepada nahkodanya. Yang tidak kalah penting, seluruh anggota harus berada dalam frekuensi yang sama,” ujar Fauzi.

    Menurut Fauzi, media memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Wartawan memiliki kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, tetapi kelebihan itu harus ditopang karya jurnalistik yang berbobot, berimbang, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

    “Sudut pandang wartawan sangat luas. Itulah kelebihan wartawan. Karena itu, tulisan yang dibuat harus berbobot, berimbang, dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat,” katanya.

    Ia juga meminta JSI menjaga fungsi kontrol sosial tanpa mengabaikan prinsip jurnalistik. Keberhasilan pemerintah, kata Fauzi, patut diapresiasi, sedangkan kebijakan atau persoalan yang perlu dikritisi harus disampaikan berdasarkan fakta.

    “Berikan berita edukasi kepada masyarakat. Media harus mampu menjadi sumber informasi yang mencerdaskan, sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Bupati Fauzi turut menyampaikan selamat atas pengukuhan tersebut. Ia berharap JSI ikut berkontribusi dalam pembangunan Sumenep melalui karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab.

    “Selamat kepada pengurus JSI Sumenep. Semoga kehadirannya semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan ikut membangun Sumenep melalui karya jurnalistik,” katanya.

    Fauzi juga menilai pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi berbagai unsur melalui semangat pentahelik. Dalam konteks itu, media dinilai memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi sekaligus bagian dari kontrol sosial.

    “Membangun Sumenep itu sangat luas. Kita membutuhkan kolaborasi pentahelik. Media menjadi bagian penting karena karya jurnalistik dapat menjadi cermin pembangunan,” ujarnya.

    Ketua JSI Sumenep Igusty Madani mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan menjalankan fungsi jurnalistik dengan berpegang pada fakta, keberimbangan, dan etika.

    “Kami memegang amanah dan kepercayaan masyarakat. JSI adalah wadah independen dan beretika untuk membangun Sumenep melalui fakta, karya, dan empati,” kata Igusty.

    Ia menegaskan kritik maupun apresiasi terhadap pemerintah harus diletakkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kalau ada keberhasilan kita harus apresiasi, kalau ada yang keliru kita kritisi. Kritik dan apresiasi harus disampaikan berdasarkan fakta agar pembangunan berjalan terbuka dan masyarakat memperoleh informasi yang benar,” ujarnya.

    Pengukuhan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Bank BPRS Sumenep, organisasi wartawan, serta tamu undangan lainnya. (*)

  • RSUD Sumenep Raih Penghargaan Fasilitas Kesehatan Terbaik Program JKN 2026

    RSUD Sumenep Raih Penghargaan Fasilitas Kesehatan Terbaik Program JKN 2026

    SUMENEP, LensaMadura.com – RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tingkat Cabang Tahun 2026 untuk kategori rumah sakit kelas B.

    Penghargaan tersebut tertuang dalam piagam yang diterbitkan BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan pada 15 September 2026. Piagam diberikan kepada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan dalam pelaksanaan program JKN.

    Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN.

    Menurut dia, pelayanan kesehatan tidak berhenti pada pencapaian sebuah penghargaan. Rumah sakit, kata Erliyati, tetap perlu menjaga mutu layanan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, cepat, dan sesuai kebutuhan.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Erliyati, Selasa, 15 September 2026.

    Ia menambahkan, keberhasilan pelayanan JKN merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur di rumah sakit. Mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga jajaran manajemen yang terlibat dalam proses pelayanan pasien.

    Erliyati berharap apresiasi dari BPJS Kesehatan tersebut dapat semakin memperkuat komitmen RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.

    “Yang paling penting adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terus kami jaga melalui pelayanan yang berkualitas,” ujarnya. (*)

  • Kemenhub Perkuat Kompetensi Penguji Kompas untuk Keselamatan Navigasi Kapal

    Kemenhub Perkuat Kompetensi Penguji Kompas untuk Keselamatan Navigasi Kapal

    JAKARTA, LensaMadura.com – Kementerian Perhubungan memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang keselamatan pelayaran melalui Bimbingan Teknis Pengujian Penimbalan Kompas (Compass Adjuster) Tahun Anggaran 2026.

    Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, 7–11 September 2026, di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta Pusat, itu diikuti 50 peserta dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

    Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Samsuddin mengatakan ketepatan peralatan navigasi merupakan bagian mendasar dalam menjaga keselamatan pelayaran. Salah satunya pedoman magnet atau magnetic compass yang menjadi rujukan nakhoda dan perwira kapal dalam menentukan arah dan haluan.

    “Keandalan peralatan navigasi, termasuk pedoman magnet atau magnetic compass, harus senantiasa dijaga dan dipastikan dapat berfungsi dengan baik. Karena itu, kompetensi personel yang melakukan penimbalan pedoman menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan navigasi,” ujar Samsuddin.

    Menurut dia, pedoman magnet tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi akurasinya. Kemagnetan kapal, medan magnet bumi, perubahan konstruksi maupun perlengkapan kapal, lokasi dan arah haluan, serta kondisi lingkungan dapat menimbulkan compass error.

    Kesalahan dalam menentukan compass error maupun proses penimbalan berpotensi membuat informasi arah menjadi tidak akurat dan meningkatkan risiko kesalahan navigasi.

    “Kesalahan penimbalan atau penentuan compass error dapat menyebabkan ketidaktepatan informasi arah dan meningkatkan risiko kesalahan navigasi. Karena itu, penimbalan pedoman harus dilakukan secara profesional, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Karena itu, Kemenhub menekankan perlunya keseragaman metode dan standar penimbalan pedoman di seluruh Indonesia. Standar yang seragam diharapkan menghasilkan pengujian yang lebih andal sehingga mendukung navigasi kapal yang aman dan akurat.

    Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta mempelajari prinsip kerja pedoman magnet, berbagai sumber kesalahan, metode penimbalan, serta tata cara pengujian dan verifikasi hasil penimbalan. Materi diberikan oleh narasumber dari KSOP Kelas I Tanjung Emas dan AMSAT International.

    Pembekalan tidak berhenti pada materi di ruang kelas. Peserta juga menjalani praktik lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat langsung proses pengujian dan penimbalan kompas magnetik, termasuk upaya memperkecil deviasi agar informasi arah navigasi kapal lebih akurat.

    Advisor dan Tenaga Ahli Ilmu Kepelautan dan Pelayaran AMSAT International Capt. Hari Purwadi mengatakan praktik lapangan menjadi bagian penting karena peserta dapat menerapkan metode yang sebelumnya dipelajari secara teori.

    “Melalui praktik lapangan, peserta dapat memahami secara langsung bagaimana mengidentifikasi deviasi, melakukan penimbalan, serta memastikan hasil penimbalan kompas dapat mendukung ketepatan informasi arah kapal. Kompetensi ini penting untuk mendukung keselamatan navigasi,” ujar Hari.

    Samsuddin berharap kegiatan tersebut tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat kemampuan teknis mereka ketika menjalankan tugas di lapangan.

    “Peserta diharapkan mampu melaksanakan penimbalan pedoman secara profesional dan bertanggung jawab guna mendukung keselamatan navigasi serta pelayaran nasional yang berstandar internasional,” katanya. (*)

  • Bappeda Sumenep Kawal Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Wilayah Kepulauan

    Bappeda Sumenep Kawal Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Wilayah Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pengembangan wilayah kepulauan menjadi salah satu perhatian Bappeda Kabupaten Sumenep.

    Lembaga perencanaan daerah itu turut mendampingi Kementerian PPN/Bappenas memetakan potensi sekaligus persoalan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K).

    Pemetaan dilakukan melalui kunjungan lapangan pada 3–4 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto bersama tim Bappenas.

    Sejumlah sektor ditinjau untuk melihat kebutuhan pengembangan kawasan kepulauan secara lebih konkret. Di antaranya infrastruktur, pelayanan dasar, hingga kebutuhan energi.

    Arif mengatakan, pemetaan lapangan diperlukan agar kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tidak terlewat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan.

    “Potensi dan kebutuhan wilayah kepulauan harus terpetakan dengan baik. Hasil pemetaan nanti akan menjadi bahan penyusunan kebijakan pengembangan WP3K,” kata Arif.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah ketersediaan listrik. Bappeda dan Bappenas bersama PLN mengkaji peluang konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis baterai.

    Skema tersebut dikaji sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menekan biaya produksi listrik.

    Dalam pembahasan itu, wilayah Gili Raja dan Kangean menjadi dua kawasan yang mendapat perhatian. Menurut Arif, kebutuhan energi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mempercepat pengembangan wilayah kepulauan.

    Bappeda Sumenep selanjutnya akan mengawal hasil pemetaan dan kajian tersebut agar dapat diterjemahkan ke dalam arah program pembangunan daerah.

    “Kami akan terus mengawal hasil kajian agar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Lia Istifhama Apresiasi Perhatian Pemprov Jatim terhadap Guru Ngaji dan TPQ

    Lia Istifhama Apresiasi Perhatian Pemprov Jatim terhadap Guru Ngaji dan TPQ

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pendidikan keagamaan, khususnya keberadaan guru ngaji dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

    Menurut Lia, pendidikan Al-Qur’an memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi, keberadaan guru ngaji dinilai tetap memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    “Perhatian Pemprov Jatim terhadap pendidikan keagamaan sangat baik. Pemerintah tidak hanya melihat pendidikan dari sisi akademik, tetapi juga memahami bahwa pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi Jawa Timur,” ujar Lia yang akrab disapa Ning Lia.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima silaturahmi jajaran Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an (DPW FKPQ) Jawa Timur di Kantor DPD RI Jawa Timur, Surabaya, Jumat malam (11/9/2026).

    Lia mengatakan peran guru ngaji kerap berlangsung dalam ruang pendidikan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Meski berada di tingkat akar rumput, kontribusinya dinilai memiliki dampak terhadap pembentukan karakter anak-anak.

    Karena itu, menurut dia, perhatian pemerintah terhadap guru ngaji dan lembaga pendidikan Al-Qur’an merupakan bagian dari investasi sosial untuk menyiapkan generasi masa depan.

    Pertemuan dengan pengurus FKPQ Jatim tersebut juga menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi pengelola Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) dan guru ngaji di sejumlah daerah.

    Sejumlah isu yang dibahas meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, legalitas lembaga serta keberlanjutan perhatian terhadap guru ngaji.

    Ketua DPW FKPQ Jawa Timur, H. Abdul Aziz, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi organisasinya untuk menyampaikan pengalaman sekaligus aspirasi dari para pengelola pendidikan Al-Qur’an di lapangan.

    “Alhamdulillah, atas doa dan dorongan kawan-kawan DPW FKPQ Jawa Timur, kami bisa bersilaturahmi dengan DPD RI. Kami menyampaikan berbagai curhatan dan aspirasi yang selama ini menjadi perhatian kami di lapangan, khususnya terkait pendidikan Al-Qur’an dan guru ngaji,” kata Aziz.

    Menurut Aziz, penguatan LPQ dan TPQ perlu dilakukan seiring meningkatnya tantangan pendidikan di tengah masyarakat. Dukungan kelembagaan perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kapasitas guru dan pengelola agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

    Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian. Selain itu, legalitas lembaga melalui izin operasional (Izop) dan peningkatan kualitas tahsin juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan Al-Qur’an.

    Dalam pertemuan tersebut, DPW FKPQ Jatim juga menyerahkan manuskrip Tahsin-PMPQ kepada Ning Lia untuk mendapatkan masukan dan pandangan.

    Tahsin-PMPQ merupakan program pembelajaran Al-Qur’an bagi guru TPQ dengan target khatam 30 juz menggunakan metode membaca Al-Qur’an dengan berlagu atau bittaghonniy.

    Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan tahsin guru sekaligus memperkaya metode pembelajaran Al-Qur’an di Jawa Timur.

    Aziz berharap manuskrip tersebut dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi guru TPQ dan lembaga pendidikan Al-Qur’an.

    “Kami juga menyerahkan manuskrip PMPQ untuk mendapatkan masukan. Harapannya, manuskrip ini bisa terus disempurnakan, sehingga dapat menambah kualitas dan khazanah tahsin di Jawa Timur, khususnya bagi pendidikan Al-Qur’an,” pungkasnya. (*)

  • Kumdam V/Brawijaya Tekankan Kesadaran Hukum Prajurit Yonif TP 837/Ksatria Trunojoyo

    Kumdam V/Brawijaya Tekankan Kesadaran Hukum Prajurit Yonif TP 837/Ksatria Trunojoyo

    BANGKALAN, LensaMadura.com – Penyuluhan hukum di lingkungan TNI AD tidak hanya ditujukan untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan pemahaman prajurit terhadap aturan dan konsekuensi hukum yang berlaku.

    Hal tersebut disampaikan Tim Penyuluhan Hukum Kumdam V/Brawijaya, Letda Chk Fery Junaidi Wijaya, S.H., M.H., dalam rilis tertulisnya di Bangkalan, Jumat (11/9/2026).

    Menurut Fery, penyuluhan hukum menjadi bagian dari pembinaan personel untuk menggugah kesadaran hukum, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan, serta memberikan wawasan kepada prajurit Yonif TP 837/Ksatria Trunojoyo dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana.

    “Dengan penyuluhan hukum, kita dapat mengerti bagaimana hukum itu berlaku bagi kehidupan kita sebagai prajurit dan dapat mengantisipasi apabila ada permasalahan di luar untuk menggunakan jalur hukum,” jelasnya.

    Kegiatan tersebut merupakan permintaan Danyonif TP 837/KT Letkol Inf Agus Fahruddin, S.Hub.Int., M.M., kepada Kepala Kumdam V/Brawijaya Kolonel Chk Gatot Priambodo, S.H., M.H.

    Penyuluhan dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan di jajaran Kodam V/Brawijaya. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat disiplin dan tata tertib personel.

    Dalam sambutannya, Letkol Inf Agus Fahruddin mengatakan penyuluhan hukum tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan ketika prajurit menghadapi persoalan hukum.

    “Kegiatan penyuluhan hukum bukan berarti kita mendapat masalah, bukan pula untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan,” kata Agus.

    Ia berharap seluruh anggota dapat memahami aturan serta konsekuensi yang mungkin diterima apabila melakukan pelanggaran.

    “Dengan penyuluhan hukum ini semua anggota dapat mengerti dan memahami tentang hukum yang diterima apabila melakukan pelanggaran yang dilakukannya,” terangnya.

    Peserta penyuluhan juga menilai kegiatan tersebut memberikan pemahaman lebih konkret mengenai konsekuensi dari pelanggaran aturan. Pasipers Yonif TP 837/KT Letda Inf Bagus Irawan mengatakan, penyuluhan membuat dirinya semakin memahami bahwa pelanggaran dapat berujung pada sanksi pidana maupun administratif.

    “Untuk itu, kita harus mau dan siap mematuhi aturan yang berlaku serta jangan melakukan pelanggaran sekecil apa pun,” ujarnya.

    Kegiatan tersebut dihadiri Wadan Yonif TP 837/KT Kapten Inf Yosman Dallyh Alrasit Imbiri, S.Tr.Han., jajaran komandan kompi, perwira staf Yonif TP 837/KT, serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Yonif TP/Ksatria Trunojoyo. (*)

  • Kumdam V/Brawijaya Beri Penyuluhan Hukum kepada Prajurit Yonif TP 837/Ksatria Trunojoyo

    Kumdam V/Brawijaya Beri Penyuluhan Hukum kepada Prajurit Yonif TP 837/Ksatria Trunojoyo

    BANGKALAN, LensaMadura.com – Komando Hukum Kodam (Kumdam) V/Brawijaya memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) di lingkungan Yonif TP 837/Ksatria Trunojoyo. Kegiatan tersebut digelar di Aula Makoyonif TP 837/KT, Jumat (11/9/2026).

    Penyuluhan hukum itu menjadi bagian dari pembinaan personel untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan satuan.

    Tim Kumdam V/Brawijaya yang dipimpin Letda Chk Fery Junaidi Wijaya, S.H., M.H., memberikan pemahaman mengenai berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan kedinasan prajurit maupun kehidupan keluarga.

    Danyonif TP 837/KT Letkol Inf Agus Fahruddin, S.Hub.Int., M.M., turut mendampingi kegiatan tersebut. Ia meminta seluruh personel dan anggota Persit mengikuti materi secara serius agar memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan hukum yang diminta langsung oleh Danyonif TP 837/KT. Materi diberikan untuk memperkuat pemahaman prajurit dan keluarga mengenai norma serta aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

    Bagi anggota Persit yang berhalangan hadir karena pekerjaan, penyuluhan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

    Sejumlah materi hukum disampaikan dalam kegiatan tersebut, antara lain sanksi administratif, schorsing, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH), hukum disiplin dan tindak pidana.

    Tim juga membahas sejumlah perkara yang menjadi perhatian di jajaran Kodam V/Brawijaya, seperti asusila, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), desersi, Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), serta proses perceraian prajurit.

    Materi lain berkaitan dengan penggunaan media sosial dan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Prajurit dan keluarga diingatkan mengenai risiko penyalahgunaan media sosial, termasuk penyebaran ujaran kebencian, hoaks, isu SARA, pornografi, penipuan dan pencemaran nama baik.

    Penyuluhan juga mencakup ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta Surat Telegram Kasad Nomor ST/328/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 mengenai pencegahan kerugian personel akibat praktik arisan dan judi online.

    Letda Chk Fery Junaidi Wijaya menjelaskan pula mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan TNI AD, termasuk proses penanganan perkara di satuan serta prosedur perceraian bagi prajurit.

    Menurut dia, pemahaman terhadap hukum diperlukan agar setiap personel dapat mengetahui batasan tindakan sekaligus konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

    “Materi ini merupakan penekanan dari Bapak Pangdam V/Brawijaya sehingga harus dipahami betul. Ke depan, kita mampu menekan seminimal mungkin pelanggaran yang akan terjadi terhadap prajurit,” tegas Fery.

    Melalui kegiatan tersebut, Yonif TP 837/Ksatria Trunojoyo diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kesadaran hukum personel, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak terhadap prajurit maupun keluarganya. (*)

  • Lia Istifhama Raih Penghargaan Senator Penggerak Demokrasi, Dorong Gen Z Tak Apatis Politik

    Lia Istifhama Raih Penghargaan Senator Penggerak Demokrasi, Dorong Gen Z Tak Apatis Politik

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menerima penghargaan Senator Penggerak Demokrasi dalam ajang 9.9 Awarding Ketik.com bertema “Melesat Hebat” di Mercure Surabaya Grand Mirama Hotel, Rabu (9/9/2026).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kiprah Lia, yang akrab disapa Ning Lia, dalam mendorong partisipasi publik serta mendekatkan demokrasi dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

    Lia menilai demokrasi tidak berhenti pada momentum pemilu. Menurut dia, kehidupan demokrasi harus terus diisi dengan keterlibatan masyarakat, keberanian menyampaikan aspirasi, serta kontrol terhadap kebijakan publik.

    “Sebagai pejabat, kita memiliki tugas penting untuk menumbuhkan semangat positif di kalangan generasi muda agar tidak apatis terhadap politik,” ujar Ning Lia seusai menerima penghargaan.

    Ia mengatakan politik memiliki kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan dari proses politik, kata dia, berdampak pada berbagai sektor, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, lapangan pekerjaan hingga pelayanan publik.

    Karena itu, Lia mendorong generasi Z tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan politik. Anak muda, menurut dia, perlu berani menyampaikan pandangan, kritis terhadap persoalan di sekitarnya, sekaligus mampu membedakan informasi berdasarkan fakta.

    “Gen Z harus melek digital dan melek politik secara bersamaan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang cerdas, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan,” katanya.

    Lia juga menekankan pentingnya penggunaan ruang digital secara bertanggung jawab. Menurut dia, kemampuan memahami informasi menjadi bagian penting agar partisipasi politik generasi muda tidak mudah diarahkan oleh informasi yang keliru.

    Kiprah Lia sebagai senator Jawa Timur juga mendapat dukungan elektoral yang besar. Dalam Pemilu 2024, ia meraih 2.739.123 suara dalam pemilihan anggota DPD RI dari Jawa Timur.

    Bagi Lia, jumlah tersebut bukan sekadar capaian elektoral, melainkan mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu caranya dengan membuka ruang dialog dan membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses kebijakan.

    “Mandat masyarakat harus dijaga dengan terus membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi mereka,” ujarnya.

    Sementara itu, Founder sekaligus CEO Ketik.com, Kiagus Firdaus, mengatakan 9.9 Awarding merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh, mitra, serta insan inspiratif di tingkat nasional maupun regional yang dinilai memiliki dedikasi, integritas dan kontribusi di bidang masing-masing.

    Pemilihan angka 9.9 berkaitan dengan hari lahir Ketik.com pada 9 September 2022. Dalam gelaran tersebut, sembilan tokoh menerima penghargaan.

    Adapun tema “Melesat Hebat” menjadi refleksi atas harapan agar Ketik.com terus berkembang dan memperluas jangkauan kepada masyarakat melalui informasi serta karya jurnalistik yang berkualitas.

    Bagi Lia, penghargaan sebagai Senator Penggerak Demokrasi bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat atas tanggung jawab yang melekat pada mandat sebagai wakil daerah.

    Ia menegaskan demokrasi harus tetap berjalan setelah pemilu berakhir. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan suara, generasi muda tidak boleh apatis, sementara wakil rakyat dituntut tetap hadir untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. (*)