PAMEKASAN, LensaMadura.com — Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) oleh pemerintah dinilai sebagai langkah strategis dalam merespons tekanan krisis energi global yang kian tidak menentu. Kebijakan ini tidak hanya menyasar efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial nasional.
Guru Besar UIN Madura, Achmad Muhlis, menjelaskan bahwa dinamika global, khususnya konflik di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, memiliki dampak langsung terhadap kebijakan dalam negeri.
“Selat tersebut merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Ketegangan di wilayah itu berpotensi mengganggu pasokan minyak global dan memicu kenaikan harga energi, yang akhirnya menekan perekonomian nasional,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, kebijakan WFH tidak sekadar perubahan teknis dalam sistem kerja, melainkan juga mencerminkan transformasi dalam struktur sosial masyarakat. Pola kerja yang sebelumnya bertumpu pada interaksi langsung kini bergeser ke ruang domestik yang lebih privat.
Perubahan ini, lanjutnya, turut memengaruhi pola komunikasi, relasi kekuasaan, hingga bentuk solidaritas antarpekerja. Dalam jangka panjang, WFH berpotensi melahirkan komunitas kerja berbasis digital dengan karakteristik yang berbeda dari sistem kerja konvensional.
“WFH menghadirkan dua sisi. Di satu sisi memberikan kenyamanan, efisiensi waktu, dan mengurangi stres akibat mobilitas tinggi. Ini juga berdampak pada penghematan BBM,” jelasnya.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi dampak psikologis seperti rasa isolasi, kejenuhan, hingga kaburnya batas antara kehidupan kerja dan pribadi. Kondisi ini menuntut kemampuan manajemen diri yang lebih baik agar pekerja tidak mengalami kelelahan mental (burnout).
Dari perspektif ekonomi, kebijakan WFH dinilai memiliki dampak yang kompleks.
Secara makro, pengurangan konsumsi energi dapat membantu menjaga stabilitas neraca energi nasional serta menahan laju inflasi akibat kenaikan harga energi global.
Sebaliknya, pada level mikro, sejumlah sektor seperti transportasi, kuliner, dan usaha kecil berpotensi terdampak karena menurunnya mobilitas masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pergeseran aktivitas ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati.
Dalam kerangka ketahanan nasional, kebijakan ini dipandang sebagai strategi mitigasi risiko. Dengan mengurangi mobilitas jutaan pekerja, negara dapat memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.
“Energi adalah faktor vital dalam menjaga stabilitas negara. Maka, langkah penghematan seperti WFH dapat menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan nasional,” tambahnya.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan budaya kerja masyarakat. Kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas.
Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi digital masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki fasilitas memadai.
Ia juga menilai bahwa WFH dapat mengubah cara pandang terhadap produktivitas kerja. Jika sebelumnya diukur dari kehadiran fisik, kini lebih menitikberatkan pada hasil kerja.
“Ini bisa mendorong lahirnya budaya kerja berbasis kinerja. Namun tanpa pengelolaan yang baik, bisa memicu tekanan baru bagi pekerja,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan WFH akan efektif jika diintegrasikan dengan langkah pendukung, seperti penguatan infrastruktur digital, perlindungan sektor terdampak, serta edukasi masyarakat tentang efisiensi energi.
Menurutnya, tanpa pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi sosial.
“WFH bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi bagian dari paradigma baru dalam pengelolaan energi dan sistem kerja. Ini adalah bentuk adaptasi negara dalam menghadapi ketidakpastian global,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam dialektika antara efisiensi energi, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sosial, WFH menjadi salah satu inovasi kebijakan yang berupaya menjawab kebutuhan jangka pendek sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang.
Dengan demikian, kebijakan ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung antara faktor global, nasional, dan individu.
“Di tengah dunia yang terus berubah, kemampuan mengelola perubahan secara bijak menjadi kunci menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan stabilitas nasional,” pungkasnya.
