Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • KlikTimes-Nusainsider Siapkan Ragam Kegiatan Sambut Hari Jadi ke-757 Sumenep

    KlikTimes-Nusainsider Siapkan Ragam Kegiatan Sambut Hari Jadi ke-757 Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sejumlah kegiatan untuk menyemarakkan Hari Jadi (Harjad) ke-757 Kabupaten Sumenep akan digelar KlikTimes dan Nusainsider.com pada 9–14 Oktober 2026 mendatang.

    Rangkaian agenda tersebut terdiri atas Pelatihan Membatik, Lomba Karaoke Madura Open, serta Kongkow yang akan dimeriahkan pertunjukan kesenian khas Madura. Pesertanya terbuka bagi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat se-Madura.

    Ketua Panitia Pelaksana, Nurdin Fainani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kolaborasi perdana antara KlikTimes dan Nusainsider sebagai dua media asal Madura.

    Menurut dia, berbagai kegiatan yang disiapkan tidak semata-mata untuk hiburan dalam rangka menyambut Hari Jadi Sumenep. Agenda tersebut juga diarahkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan dan mengembangkan kemampuan kreatif.

    “Ini merupakan kegiatan perdana kolaborasi dua media asal Madura. Kami berharap kegiatan ini mampu menggali kreativitas pemuda, mahasiswa dan masyarakat, khususnya di bidang tarik suara serta ketelatenan dalam melukis desain batik khas daerah,” ujar Nurdin.

    Pelatihan membatik akan memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan kreativitas melalui desain batik khas daerah. Sementara Lomba Karaoke Madura Open menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki minat dan kemampuan di bidang tarik suara.

    Adapun kegiatan Kongkow akan dikemas dengan suasana yang lebih santai dan diramaikan pertunjukan kesenian khas Madura.

    Nurdin mengatakan keterbukaan peserta menjadi bagian dari konsep kegiatan yang disepakati kedua media. Pemuda, mahasiswa, maupun masyarakat dari berbagai daerah di Madura dapat ikut ambil bagian dalam rangkaian acara tersebut.

    Ia berharap kolaborasi ini dapat menjadi agenda yang berkelanjutan dan digelar secara rutin setiap tahun.

    “Dengan tujuan itu, kami sepakat melakukan kolaborasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung serta menyukseskan kegiatan ini,” imbuhnya. (*)

  • UIN Madura Gelar Konferensi Internasional Bahas Konseling Berbasis Kearifan Lokal

    UIN Madura Gelar Konferensi Internasional Bahas Konseling Berbasis Kearifan Lokal

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Madura menggelar konferensi internasional perdana yang membahas pengembangan layanan bimbingan dan konseling berbasis kearifan lokal, spiritualitas, dan pendekatan multikultural.

    The 1st International Conference on Holistic Guidance and Counseling itu mengangkat tema “Harmony of Local Wisdom, Indigenous Spirit, and Multicultural Compassion” dan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (23/9/2026).

    Konferensi yang digelar pukul 08.00–15.00 WIB tersebut mempertemukan akademisi dan pakar bimbingan dan konseling dari Indonesia dan sejumlah negara. Forum ini membahas empat subtema, yakni Spiritual and Transpersonal Guidance and Counseling, Guidance and Counseling in Religious Educational Environments, Indigenous and Multicultural Guidance and Counseling, serta School and Community Guidance and Counseling.

    Ketua Program Studi BKPI FTIK UIN Madura, Iswatun Hasanah, menjadi penggagas sekaligus memimpin pelaksanaan konferensi tersebut.

    Dekan FTIK UIN Madura, Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.I., dalam sambutannya mengatakan pendekatan konseling perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi lingkungan tempat individu tumbuh.

    “Penggabungan kearifan lokal dengan konsep konseling holistik dapat melahirkan pendekatan psikopedagogis yang lebih aplikatif. Konseling tidak hanya melihat kondisi psikologis seseorang, tetapi juga memperhatikan latar sosial, spiritual, budaya, dan pengalaman hidupnya,” jelasnya.

    Konferensi tersebut menghadirkan tiga pembicara utama dari Indonesia, Malaysia, dan India. Mereka adalah Prof. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons. dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Mazita Ahmad, Ph.D. dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia, serta Mohd Zuber, M.Ed. dari Jamia Millia Islamia, New Delhi, India.

    Ketiganya membahas sejumlah perspektif dalam layanan bimbingan dan konseling, mulai dari konseling spiritual dan transpersonal, lingkungan pendidikan keagamaan, pendekatan indigenous dan multikultural, hingga hubungan layanan konseling dengan sekolah dan masyarakat.

    Selain pemaparan dari para pembicara, konferensi juga diisi presentasi paper peserta. Panitia turut memberikan informasi mengenai peluang publikasi artikel ilmiah bagi paper yang memenuhi ketentuan dan dinyatakan diterima.

    Artikel terpilih berkesempatan dipublikasikan melalui Edu Consilium: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam serta sejumlah jurnal di lingkungan UIN Madura.

    Ketua Senat UIN Madura, Achmad Muhlis, mengapresiasi penyelenggaraan konferensi internasional perdana tersebut. Ia menilai forum itu menjadi ruang bagi UIN Madura untuk memperluas dialog akademik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal dalam percakapan keilmuan di tingkat internasional.

    Konferensi ini juga menyoroti kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang mampu memahami keragaman identitas, budaya, nilai lokal, serta perubahan sosial.

    Pendekatan holistik menempatkan individu sebagai manusia yang tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi. Kondisi psikologis juga berkaitan dengan relasi sosial, spiritualitas, makna hidup, dan lingkungan budaya.

    Melalui konferensi tersebut, BKPI UIN Madura mendorong pengembangan praktik bimbingan dan konseling yang lebih kontekstual, inklusif, dan memperhatikan martabat manusia sekaligus memperkuat jejaring akademik di tingkat internasional. (*)

  • Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Jadi Agen Perlinsos dan Jaga Lingkungan Kerja

    Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Jadi Agen Perlinsos dan Jaga Lingkungan Kerja

    JAKARTA, LensaMadura.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh pegawai Kementerian Sosial ikut menjaga kebersihan lingkungan kerja sekaligus menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital bantuan sosial.

    Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

    Gus Ipul mengatakan kebersihan kantor bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Seluruh pegawai, menurut dia, perlu membangun kebiasaan menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih, sehat, dan nyaman.

    “Saya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk terus membiasakan diri terlibat menjaga kebersihan kantor. Kita dukung penuh Gerakan ASRI Bapak Presiden: Aman, Sehat, Resik, dan Indah,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

    Ia meminta kebiasaan tersebut dimulai dari lingkungan terdekat, seperti ruang kerja, toilet, pantry, tempat ibadah, hingga sudut-sudut kantor.

    “Jika melihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Bantu kantor kita ini untuk bisa dirasakan kenyamanannya oleh semua pihak,” ujarnya.

    Selain soal kebersihan, Gus Ipul meminta pegawai Kemensos ikut mendukung digitalisasi bantuan sosial dengan menjadi Agen Perlinsos. Peran tersebut dinilai penting karena masih ada masyarakat yang mengalami kendala ketika mengakses layanan perlindungan sosial secara digital.

    Kendala itu antara lain belum memiliki telepon pintar, belum memahami proses pendaftaran, hingga belum terbiasa menggunakan layanan digital.

    “Dalam kesempatan ini saya mengajak jajaran Kementerian Sosial untuk semuanya bisa menjadi agen-agen Perlinsos. Caranya mudah, daftarkan diri Anda lewat web perlinsos.kemensos.go.id, kemudian ikuti langkah-langkah di situ. Setelah menjadi agen Perlinsos, bantu tetangga-tetangga terdekat terlebih dahulu,” katanya.

    Menurut Gus Ipul, pegawai Kemensos dapat menjadi penghubung bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan untuk masuk ke sistem layanan perlindungan sosial. Bantuan dapat dimulai dari lingkungan sekitar, terutama warga yang dikenal dan tinggal berdekatan.

    “Usahakan yang dikenal dengan baik, tetangga berdekatan, bantu mereka masuk dalam sistem layanan perlindungan sosial ini. Nanti hasilnya bisa secara langsung kita lihat apakah yang kita usulkan, yang kita masukkan datanya itu memang memiliki kelayakan menerima bansos atau tidak,” ujarnya.

    Ia mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan perlindungan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

    “Kita tahu pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo terus ingin meningkatkan layanan, ingin meningkatkan layanan-layanan teknologi sebagai perangkat yang bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah,” katanya.

    Gus Ipul berharap pegawai Kemensos menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan, yakni membangun lingkungan kerja yang bersih dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial.

    “Bantu Kementerian Sosial untuk bisa memberikan layanan yang lebih hebat, tentu tanpa korupsi. Sekali lagi, mari kita memberikan layanan kepada masyarakat tanpa korupsi,” tutupnya. (*)

  • Sumenep Job Fair 2026 Buka 3.141 Lowongan dari 35 Perusahaan

    Sumenep Job Fair 2026 Buka 3.141 Lowongan dari 35 Perusahaan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sebanyak 3.141 lowongan pekerjaan tersedia dalam Sumenep Job Fair 2026 yang melibatkan 35 perusahaan atau pemberi kerja dari dalam dan luar Kabupaten Sumenep.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, dari 35 perusahaan yang berpartisipasi, sebanyak 17 perusahaan berasal dari Sumenep dan 18 lainnya berasal dari luar daerah.

    “Perusahaan yang mengikuti kegiatan itu antara lain sebanyak 17 perusahaan berasal dari Kabupaten Sumenep, sedangkan 18 perusahaan lainnya berasal dari luar daerah,” kata Agus saat pembukaan Sumenep Job Fair 2026 di Gedung KORPRI, Rabu, 23 September 2026.

    Lowongan yang ditawarkan mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan atau medis, jasa, perhotelan, perbankan hingga seluler.

    Menurut Agus, keterlibatan perusahaan dari berbagai daerah memberi pilihan lebih luas bagi pencari kerja untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor industri.

    Ia mengatakan, Sumenep Job Fair menjadi ruang pertemuan antara pencari kerja dan dunia usaha. Kehadiran ribuan lowongan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan sekaligus membuka akses terhadap peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

    “Para pencari kerja diimbau untuk aktif mencari informasi mengenai penawaran lowongan pekerjaan, mencermati persyaratan setiap posisi guna memilih peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi dan minatnya,” ujarnya.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumenep Mustangin mengatakan, pelaksanaan job fair merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran.

    Menurut dia, kegiatan tersebut juga memberikan manfaat bagi perusahaan karena dapat mempertemukan langsung pemberi kerja dengan calon tenaga kerja yang dibutuhkan.

    “Bursa kerja (job fair) juga sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, karena bertemu langsung antara pencari kerja dan perusahaan dan proses rekrutmen berlangsung lebih efektif,” kata Mustangin.

    Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketenagakerjaan, lanjut dia, akan terus mendorong program yang dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah.

    “Job Fair diharapkan tidak hanya memberikan peluang bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • RS BHC Sumenep Gandeng Komunitas JJS Gelar Pemeriksaan Mata Gratis

    RS BHC Sumenep Gandeng Komunitas JJS Gelar Pemeriksaan Mata Gratis

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rumah Sakit BHC Sumenep memberikan layanan pemeriksaan dan konsultasi mata gratis bagi anggota Komunitas JJS Keluarga Besar Purnawirawan Polri dan Pensiunan ASN Sumenep beserta keluarganya.

    Sebanyak 48 peserta mengikuti kegiatan tersebut di Rumah Sakit BHC Sumenep, Kamis, 24 September 2026. Pemeriksaan dilakukan bersama dokter spesialis mata mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

    Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta. Selain menjalani pemeriksaan, mereka juga mendapat kesempatan berkonsultasi langsung mengenai kondisi kesehatan mata.

    Ketua Komunitas JJS Keluarga Besar Purnawirawan Polri dan Pensiunan ASN Sumenep, AKBP (Purn) Edy Purwanto, mengapresiasi perhatian yang diberikan Rumah Sakit BHC Sumenep.

    “Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit BHC Sumenep yang telah memberikan kesempatan kepada 48 peserta, terdiri dari anggota Komunitas JJS beserta keluarganya, untuk mengikuti pemeriksaan dan konsultasi kesehatan mata,” ujar Edy.

    Menurut dia, pemeriksaan kesehatan menjadi pelengkap aktivitas olahraga yang selama ini dilakukan anggota komunitas melalui kegiatan Jalan-Jalan Sehat (JJS) setiap pekan.

    JJS, kata Edy, tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan antaranggota.

    “JJS kami lakukan untuk menjaga kebugaran dan mempererat silaturahmi. Tetapi menjaga kesehatan juga harus dilakukan secara menyeluruh. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala, apalagi bagi kami yang sudah memasuki masa purna tugas,” katanya.

    Edy menilai pemeriksaan bersama dokter spesialis memberikan manfaat karena peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan mata sekaligus memperoleh arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan.

    “Dengan pemeriksaan dan konsultasi langsung bersama dokter spesialis mata, kami bisa mengetahui kondisi kesehatan mata dan mendapatkan informasi serta arahan yang tepat,” ujarnya.

    Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan melalui kerja sama antara Rumah Sakit BHC Sumenep dan Komunitas JJS sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh keluarga besar purnawirawan Polri dan pensiunan ASN di Sumenep.

    “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta. Dengan mata yang sehat, kita tetap bisa aktif, nyaman menjalankan aktivitas sehari-hari, bersilaturahmi, berolahraga, dan menikmati masa purna tugas dengan lebih bahagia,” pungkasnya. (*)

  • SKK Migas-KEI Perkuat Peran Kader Posyandu untuk Tangani Stunting di Kepulauan Sumenep

    SKK Migas-KEI Perkuat Peran Kader Posyandu untuk Tangani Stunting di Kepulauan Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Penguatan peran kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi salah satu langkah untuk memperkuat penanganan stunting di wilayah kepulauan Sumenep. Kader dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memantau tumbuh kembang balita hingga memberikan edukasi kepada keluarga.

    Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kader yang digelar SKK Migas-Kangean Energy Indonesia (KEI) bersama Puskesmas Pagerungan Besar pada 22–23 September 2026.

    Pelatihan diikuti kader Posyandu dari empat desa, yakni Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, Tanjung Kiaok dan Sakala.

    Kepala Puskesmas Pagerungan Besar H Moh Salim mengatakan kader memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan keluarga di desa. Mereka menjadi salah satu penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pemantauan kondisi balita.

    “Kehadiran mereka di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu memastikan pemantauan kesehatan balita berjalan secara berkelanjutan,” ujar Salim.

    Menurut dia, peningkatan kapasitas kader dibutuhkan agar pendampingan keluarga dan pemantauan tumbuh kembang anak dapat dilakukan dengan lebih baik.

    Salim juga mengapresiasi dukungan SKK Migas–KEI terhadap layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan.

    “Dengan perhatian SKK Migas-KEI ini, semoga kapasitas para kader semakin meningkat dan kegiatan ini tetap dilanjutkan,” katanya.

    Dukungan terhadap penanganan stunting tersebut tidak hanya dilakukan melalui pelatihan kader. SKK Migas–KEI juga melakukan pendampingan terhadap anak stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT) dalam Program Cendana atau Cegah Stunting dengan Edukasi Gizi dan Pangan Lokal Tahun 2026.

    Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep drg Ellya Fardasah mengapresiasi program yang telah dilakukan SKK Migas–KEI selama beberapa tahun tersebut.

    Menurut Ellya, penguatan kapasitas kader menjadi bagian penting dalam penanganan stunting, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dan akses pelayanan kesehatan.

    “Pelatihan kader Posyandu ini merupakan bentuk semangat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kader memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga, memantau tumbuh kembang balita, serta menyampaikan edukasi kesehatan,” ujarnya.

    Ia berharap peningkatan kapasitas kader dapat memperkuat pelayanan di masing-masing desa. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha dan masyarakat juga dinilai penting agar upaya penanganan stunting tidak berhenti pada kegiatan sesaat.

    “Harapannya, kolaborasi ini terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat bersama, kita optimistis upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan,” kata Ellya. (*)

  • Piala AF Sport U-17 Sumenep Jadi Ajang Jaring Pemain Muda untuk Liga 4

    Piala AF Sport U-17 Sumenep Jadi Ajang Jaring Pemain Muda untuk Liga 4

    SUMENEP, LensaMadura.com – Piala AF Sport U-17 Kabupaten Sumenep disiapkan sebagai salah satu wadah untuk menjaring pemain muda potensial dari berbagai kecamatan. Pemain yang tampil menonjol berpeluang mengikuti seleksi untuk persiapan menghadapi Liga 4.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membuka ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi di bidang sepak bola.

    “Selain itu, kami juga memberikan wadah seluas-luasnya bagi para atlet Sumenep, salah satunya melalui Piala AF Sport U-17 ini. Kami ingin menjaring pemain-pemain andal yang ada di kecamatan. Nantinya, mereka juga akan kami siapkan berkesempatan mengikuti seleksi Liga 4,” ujar Achmad Fauzi dalam Talk Show Persiapan Piala AF Sport U-17, Selasa, 22 September 2026.

    Menurut dia, kompetisi saja tidak cukup untuk membangun prestasi sepak bola. Pembinaan juga perlu ditopang pelatih yang memiliki kompetensi sehingga perkembangan pemain dapat dipantau sejak tingkat kecamatan.

    “Pemerintah Kabupaten Sumenep selama ini tentu sangat mendukung masyarakat, khususnya anak muda dalam mengembangkan potensinya, termasuk di bidang olahraga, salah satunya sepak bola. Kami menyadari, kalau untuk olahraga pengembangan potensi atlet harus didukung juga dengan hadirnya pelatih yang kompeten,” katanya.

    Achmad Fauzi meminta pemain yang akan mengikuti turnamen mempersiapkan diri secara maksimal. Penampilan mereka nantinya menjadi bagian dari proses pemantauan oleh pelatih di masing-masing kecamatan.

    “Harapan kami, para atlet bisa mempersiapkan diri secara maksimal dan memberikan performa terbaiknya, karena nanti akan diseleksi oleh para pelatih yang ada di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Askab PSSI Sumenep Febmi Noerdiansyah mengatakan persiapan turnamen masih dalam tahap pematangan. Askab PSSI sedang menyusun sejumlah ketentuan teknis sebelum regulasi resmi diumumkan kepada calon peserta.

    “Jadi saat ini proses pematangan konsep yang akan kita laksanakan terkait dengan teknis kegiatan. Insya Allah akan di-start mulai 10 Oktober 2026,” kata Febmi.

    Salah satu yang masih dibahas adalah mekanisme keikutsertaan setiap kecamatan. Menurut Febmi, format akan dibuat lebih fleksibel sesuai arahan Bupati, tetapi tetap mengacu pada regulasi sepak bola PSSI.

    “Pak Bupati ingin ini lebih fleksibel terkait dengan keikutsertaan kecamatan masing-masing, tapi tidak mengesampingkan teknis regulasi yang ada di sepak bola PSSI itu sendiri,” jelasnya.

    Askab PSSI Sumenep masih merampungkan sejumlah detail, termasuk persyaratan peserta, format kompetisi dan jadwal pertandingan. Setelah seluruh konsep selesai, ketentuan tersebut akan diumumkan kepada peserta.

    “Kalau sudah selesai nanti sesegera mungkin akan kita rilis. Teknis persyaratannya, model kompetisinya, time schedule-nya, kemudian lain-lain akan segera kita rilis,” ujarnya.

    Febmi mengatakan sejumlah pihak sudah menanyakan mekanisme turnamen yang dijadwalkan mulai 10 Oktober tersebut. Namun, Askab PSSI memilih menyelesaikan seluruh konsep terlebih dahulu agar aturan yang diumumkan nantinya sudah siap diterapkan.

    “Biar nanti sudah bisa ditetapkan. Kita selesaikan dulu. Karena memang banyak yang bertanya terkait dengan adanya kompetisi ini. Insya Allah secepatnya kita rilis,” tandasnya. (*)

  • Lia Istifhama Minta Pemerintah Lebih Cermat Gunakan Indikator Desil

    Lia Istifhama Minta Pemerintah Lebih Cermat Gunakan Indikator Desil

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, meminta pemerintah lebih cermat menggunakan indikator desil dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    Menurut Lia, kondisi ekonomi keluarga tidak selalu dapat dilihat dari kondisi fisik tempat tinggal, barang yang dimiliki atau lingkungan di sekitarnya. Karena itu, pemetaan kesejahteraan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.

    Ia mencontohkan seseorang yang tinggal di rumah besar belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Rumah tersebut bisa merupakan warisan keluarga yang tidak menghasilkan pendapatan, bahkan masih memiliki beban utang.

    “Sebetulnya kekayaan itu tidak bisa diukur hanya dengan barang. Tidak semua orang yang menempati rumah itu belum tentu miliknya. Bisa saja rumah warisan, tetapi rumah warisan tersebut meninggalkan utang dan bukan merupakan rumah yang layak huni,” ujar Lia.

    Lia mengatakan kondisi tempat tinggal tetap dapat digunakan sebagai salah satu indikator. Namun, indikator tersebut tidak semestinya menjadi dasar tunggal untuk menentukan kondisi sosial ekonomi seseorang.

    Ia mencontohkan akses terhadap air bersih. Ketersediaan air bersih di suatu kawasan dapat memberikan gambaran tertentu mengenai kondisi lingkungan masyarakat, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan kemampuan ekonomi setiap keluarga.

    “Kalau kita bicara seseorang tinggal di pemukiman dengan air bersih yang memadai, itu memang bisa menjadi salah satu indikator. Tetapi tentu tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan kondisi ekonomi seseorang,” katanya.

    Menurut Lia, karakteristik setiap keluarga berbeda. Karena itu, pemutakhiran data perlu mampu menangkap kondisi riil masyarakat, termasuk faktor yang tidak selalu terlihat secara kasatmata.

    “Intinya, indikator desil harus lebih holistik dan tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.

    Ia berharap penggunaan sistem desil tidak hanya menghasilkan klasifikasi berdasarkan angka, tetapi mampu menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat secara lebih objektif. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi ketidaktepatan dalam pemetaan kesejahteraan.

    Pentingnya Aturan Turunan

    Selain persoalan indikator, Lia menilai penerapan kebijakan juga membutuhkan aturan turunan yang jelas. Menurut dia, kebijakan yang bersifat umum perlu diterjemahkan ke dalam aturan teknis agar dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.

    Lia mengibaratkan kebijakan umum seperti Anggaran Dasar (AD) dalam organisasi, sedangkan aturan teknisnya seperti Anggaran Rumah Tangga (ART).

    “Kalau kita bicara suatu organisasi, AD itu bersifat umum, sedangkan ART bersifat operasional. Begitu juga kalau ada kebijakan negara, pasti ada turunannya,” jelasnya.

    Menurut dia, aturan turunan diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif. Ketentuan teknis juga perlu memberi ruang bagi keragaman kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

    Karena itu, Lia berharap penerapan sistem desil dapat didukung data yang terus diperbarui dan indikator yang mampu membaca kondisi masyarakat secara utuh.

    “Yang terpenting adalah bagaimana data dan indikator tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya,” ujarnya. (*)

  • Komunitas Pelar Kenalkan Ruang Berkesenian kepada Mahasiswa Baru STIT Aqidah Usymuni Sumenep

    Komunitas Pelar Kenalkan Ruang Berkesenian kepada Mahasiswa Baru STIT Aqidah Usymuni Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – UKM Komunitas Pelar STIT Aqidah Usymuni Sumenep mengajak mahasiswa baru mengenal lebih dekat dunia kesenian sekaligus ruang berkarya yang tersedia di lingkungan kampus.

    Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengenalan organisasi kemahasiswaan yang digelar pada Rabu, 23 September 2026.

    Dalam kesempatan itu, Komunitas Pelar memperkenalkan diri sebagai salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang kesenian.

    Ketua Komunitas Pelar, Nor Moh Yasin atau Eyon, mengatakan Komunitas Pelar selama ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas melalui berbagai kegiatan seni.

    “Pelar bergerak di bidang kesenian, seperti teater, musikalisasi puisi, sastra, dan berbagai kegiatan seni lainnya,” ujar Eyon.

    Menurut dia, kegiatan kesenian di kampus tidak hanya berkaitan dengan pertunjukan. Seni juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, mengasah keberanian dan mengembangkan potensi diri.

    Karya mahasiswa, kata Eyon, juga dapat menjadi bagian dari cara memperkenalkan STIT Aqidah Usymuni kepada masyarakat melalui bidang seni dan budaya.

    Karena itu, ia mengajak mahasiswa baru ikut menjaga keberlangsungan Komunitas Pelar. Menurutnya, keberadaan komunitas seni perlu terus dirawat agar kegiatan kesenian di kampus tetap berjalan.

    “Komunitas Pelar ini mari kita rawat kembali, jangan sampai mati. Kegiatan kesenian penting untuk menunjukkan bahwa mahasiswa STIT Aqidah Usymuni juga mampu berkarya dan bersaing dengan mahasiswa dari kampus lain di bidang kesenian,” katanya.

    Eyon berharap Komunitas Pelar dapat menjadi tempat untuk belajar, mencoba hal baru dan memeroleh pengalaman melalui proses berkesenian.

    Pengenalan Komunitas Pelar kemudian ditutup dengan penampilan musikalisasi puisi “Akulah Darahmu” karya D Zawawi Imron. (*)

  • Kemenhub Perketat Pemeriksaan Kapal Penumpang dan Ro-Ro, Awak Kapal Diminta Siap Hadapi Darurat

    Kemenhub Perketat Pemeriksaan Kapal Penumpang dan Ro-Ro, Awak Kapal Diminta Siap Hadapi Darurat

    JAKARTA, LensaMadura.com – Kementerian Perhubungan meminta pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang dan kapal Ro-Ro diperketat. Operator kapal juga diminta memastikan awak kapal benar-benar siap menghadapi kondisi darurat melalui latihan secara berkala.

    Instruksi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan dalam pertemuan bersama para pemangku kepentingan pelayaran dari berbagai daerah secara daring, Selasa, 22 September 2026.

    Lollan meminta operator kapal, marine inspector, dan petugas kesyahbandaran mengoptimalkan pemeriksaan mandiri atau self inspection. Pemeriksaan itu harus dilakukan secara objektif dan menggambarkan kondisi kapal yang sebenarnya.

    “Keselamatan kapal penumpang dan kapal Ro-Ro merupakan tanggung jawab bersama. Pemeriksaan oleh pemerintah tetap penting, namun keselamatan tidak dapat hanya bergantung pada saat kapal diperiksa oleh petugas,” kata Lollan.

    Menurut dia, pemilik kapal, operator, nakhoda dan awak kapal memiliki tanggung jawab untuk memastikan kapal tetap laik laut dan siap digunakan dalam kondisi darurat.

    Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 178 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Mandiri (Self Inspection) Kelaiklautan Kapal Penumpang dan/atau Ro-Ro Penumpang Berbendera Indonesia.

    Selain itu, pelaksanaan latihan kondisi darurat mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-DK 6 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Latihan Kondisi Darurat Umum (General Emergency Drill) di Atas Kapal.

    Lollan menjelaskan, pemeriksaan mandiri dan latihan kondisi darurat memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Self inspection memastikan kondisi kapal serta perlengkapan keselamatan diperiksa secara nyata, sedangkan general emergency drill menguji kesiapan awak kapal ketika menghadapi situasi darurat.

    Pemeriksaan mandiri mencakup antara lain dokumentasi kapal, lambung dan permesinan, peralatan keselamatan, pengawakan, radio keselamatan, pencegahan pencemaran serta aspek lain sesuai karakteristik kapal.

    Hasil pemeriksaan, kata Lollan, harus menjadi dasar perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

    Latihan Tak Sekadar Formalitas

    Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin meminta latihan kondisi darurat tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif.

    Menurut dia, skenario latihan harus disesuaikan dengan karakteristik dan risiko operasional masing-masing kapal. Beberapa kondisi yang perlu disimulasikan antara lain kebakaran, kebocoran, perintah meninggalkan kapal dan kejadian orang jatuh ke laut.

    Pelaksanaan latihan juga perlu diverifikasi oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis dan marine inspector. Setelah latihan, operator diminta melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan menentukan perbaikan pada latihan berikutnya.

    “Latihan tidak akan efektif jika awak kapal hanya mengetahui prosedur secara teori. Awak kapal harus familiar dengan peralatan keselamatan yang tersedia di kapal dan mampu menggunakannya ketika terjadi kondisi darurat,” ujar Samsuddin.

    Kemampuan menggunakan alat komunikasi darurat juga menjadi perhatian. Awak kapal harus mengetahui cara menggunakan sarana komunikasi untuk mendukung koordinasi ketika terjadi situasi kritis.

    Penumpang Diminta Pahami Prosedur Keselamatan

    Kemenhub juga meminta operator tidak hanya memastikan kesiapan awak kapal. Penumpang perlu mendapat penjelasan mengenai prosedur keselamatan sebelum kapal berangkat.

    Informasi tersebut meliputi penggunaan pelampung, prosedur evakuasi, tanda keadaan darurat dan lokasi muster station atau titik berkumpul.

    Sistem alarm juga harus dapat didengar dan dikenali oleh penumpang.

    “Awak kapal saat memberangkatkan kapal wajib untuk memperdengarkan kepada penumpang tanda-tanda keadaan darurat supaya penumpang tahu saat ada kondisi darurat yang harus dihadapi,” kata Samsuddin.

    Ia menegaskan awak kapal harus memahami tanggung jawabnya dalam situasi darurat, termasuk memastikan keselamatan penumpang.

    “Jangan lagi terjadi kecelakaan, tetapi awak kapal menyelamatkan diri terlebih dahulu tapi penumpangnya dibiarkan begitu saja. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

    Karena itu, operator dan jajaran Kantor Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut diminta memastikan latihan dilakukan secara nyata dan dapat diverifikasi.

    Dokumentasi latihan juga harus mencantumkan tanggal dan waktu pelaksanaan atau timestamp. Bukti tersebut diperlukan untuk memastikan latihan benar-benar berlangsung sekaligus menjadi bahan evaluasi pengawasan.

    Dengan langkah tersebut, Kemenhub menekankan bahwa pemeriksaan kelaiklautan dan latihan kondisi darurat tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi menjadi bagian dari kesiapan keselamatan pelayaran. (*)

  • Bertemu Kapolresta, KNPI Sumenep Bahas Galian C hingga Rokok Ilegal

    Bertemu Kapolresta, KNPI Sumenep Bahas Galian C hingga Rokok Ilegal

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep membahas sejumlah persoalan daerah saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolresta di kantor DPD KNPI Sumenep, Selasa, 22 September 2026.

    Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara KNPI dan jajaran kepolisian mengenai persoalan lingkungan, penegakan hukum serta kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu yang dibahas adalah aktivitas galian C dan peredaran rokok ilegal.

    Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, mengatakan persoalan tersebut membutuhkan perhatian lintas sektor. Menurut dia, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu memiliki pemahaman yang sama agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

    “Yang kami dorong bukan hanya sinergisitas dalam bentuk komunikasi, tetapi kesamaan visi dan sikap. Kalau persoalan yang dihadapi masyarakat adalah persoalan bersama, maka cara kita melihat dan menyelesaikannya juga harus memiliki arah yang sama,” ujarnya.

    Umam lantas menyoroti aktivitas galian C yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak diawasi dan ditata dengan baik.

    Umam berpandangan, dampak galian C tidak hanya berkaitan dengan persoalan perizinan atau aktivitas ekonomi. Perubahan bentang alam, fungsi lahan, kerusakan jalan, debu dan sedimentasi hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar juga perlu menjadi perhatian.

    “Kita harus memiliki sikap yang sama bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Kalau hari ini kita membiarkan lingkungan rusak, maka biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di masa depan akan jauh lebih besar,” katanya.

    Umam juga mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap aktivitas galian C yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Kata Umam, penanganan tidak cukup hanya melalui penindakan. Pengawasan, penataan, penegakan aturan dan pemulihan lingkungan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

    Selain itu, persoalan lain yang disampaikan KNPI Sumenep.adalah peredaran rokok ilegal. Organisasi kepemudaan tersebut mendukung upaya pemberantasan, tetapi meminta penanganannya tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau.

    Umam menilai petani tembakau perlu dibedakan dari pihak yang memproduksi atau mengedarkan rokok secara ilegal.

    “Kita harus membedakan antara petani tembakau dengan aktivitas produksi dan peredaran rokok ilegal. Jangan sampai semangat pemberantasan rokok ilegal justru membuat petani tembakau menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar mantan aktivis PMII Sumenep itu.

    Menurutnya, penanganan rokok ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat rantai ekonomi dari hulu hingga hilir. Kepentingan petani, tenaga kerja, pelaku usaha yang taat aturan, penerimaan negara dan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan.

    Dua isu tersebut, kata Umam, menunjukkan pentingnya kesamaan arah di antara pimpinan daerah dan lembaga terkait. Penegakan hukum perlu berjalan konsisten, tetapi dampaknya terhadap masyarakat juga harus diperhitungkan.

    “Kami berharap seluruh pimpinan daerah memiliki satu kesepahaman: terhadap kerusakan lingkungan kita harus tegas, terhadap pelanggaran hukum kita harus konsisten, tetapi terhadap kepentingan masyarakat kita juga harus sensitif. Jangan sampai penegakan aturan justru melahirkan persoalan baru bagi rakyat,” katanya.

    Lebih lanjut, Umam menegaskan pertemuan tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Organisasi itu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong agar persoalan daerah dibahas secara terbuka.

    “Kita ingin Sumenep dibangun dengan visi yang sama. Lingkungan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, ekonomi masyarakat harus dilindungi, dan setiap institusi harus bergerak dalam satu kepentingan: kepentingan masyarakat dan masa depan Sumenep,” ujarnya. (*)

  • KSOP Kalianget Koordinasikan Penanganan Ratusan Kayu Gelondongan yang Terdampar di Dungkek

    KSOP Kalianget Koordinasikan Penanganan Ratusan Kayu Gelondongan yang Terdampar di Dungkek

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget mengoordinasikan penanganan ratusan kayu gelondongan yang terdampar di pesisir Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

    Kayu-kayu tersebut terdampar di pesisir Bicabbi sejak 19–20 September 2026. Material kayu itu berasal dari kapal tongkang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb dengan tujuan Pelabuhan Probolinggo.

    Kepala KSOP Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, mengatakan kapal pengangkut kayu tersebut bertujuan ke Kalianget.

    “Tujuannya ke Probolinggo, bukan ke Kalianget,” kata Azwar, Rabu, 23 September 2026.

    Pasca-kejadian, KSOP Kalianget bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan rapat untuk membahas penanganan kayu yang terdampar di pesisir Dungkek.

    Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep meminta agar kayu-kayu tersebut segera dievakuasi. KSOP kemudian berkoordinasi dengan pihak pemilik kapal terkait langkah penanganan di lapangan.

    Sebagai langkah awal untuk mencegah kayu kembali bergerak dan berpotensi membahayakan nelayan, kayu yang berada di pesisir diikat agar tidak bergerak. Upaya tersebut dilakukan agar saat air laut pasang kayu-kayu tersebut tidak bergerak liar yang dapat menimbulkan dampak yang lebih luas.

    “Langkah awal oleh crew kapal, termasuk petugas dari KSOP, kayu diikat agar tidak bergerak lagi dan tidak mengenai perahu yang ada di sekitarnya,” ujar Azwar.

    Menurut Azwar, pemilik kapal akan segera mendatangkan kapal tongkang lainnya untuk melakukan evakuasi kayu gelondongan tersebut.

    Ia berharap proses evakuasi segera dilakukan, termasuk terhadap kapal yang mengalami kemiringan hingga menyebabkan kayu gelondongan terlepas dan terdampar di pesisir.

    Terhadap dampak kerusakan yang timbul, Azwar juga meminta pemilik kapal segera berkomunikasi dengan masyarakat terdampak terkait penyelesaian permasalahan yang ada.

    Azwar menegaskan penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait agar kayu gelondongan tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya nelayan di sekitar pesisir Bicabbi. (*)

  • AMPERA Dorong Bupati Situbondo Mas Rio untuk Pilgub Jatim 2029

    AMPERA Dorong Bupati Situbondo Mas Rio untuk Pilgub Jatim 2029

    JAKARTA, LensaMadura.com – Nama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mulai masuk dalam pembicaraan mengenai figur yang berpotensi maju dalam Pilgub Jawa Timur 2029.

    Aliansi Mahasiswa Pemuda Madura (AMPERA) menjadi salah satu kelompok yang menyatakan dukungan. Organisasi tersebut mendorong Mas Rio, sapaan Yusuf Rio Wahyu Prayogo, untuk mempertimbangkan maju dalam kontestasi kepemimpinan Jawa Timur.

    Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi AMPERA di Jakarta, Minggu, 20 September 2026.

    Forum tersebut membahas arah pembangunan Jawa Timur sekaligus aspirasi mahasiswa dan pemuda Madura, termasuk masyarakat Madura yang berada di Pulau Madura dan kawasan Tapal Kuda.

    Sejumlah mahasiswa asal Madura dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek hadir dalam forum tersebut, antara lain dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pamulang, Universitas Bung Karno dan sejumlah kampus lainnya.

    Koordinator Umum AMPERA Al Ghiffari mengatakan dukungan kepada Mas Rio merupakan hasil pembahasan internal organisasi mengenai figur dan arah kepemimpinan Jawa Timur ke depan.

    “Kami ingin ada kepemimpinan Jawa Timur yang mampu melihat pembangunan secara lebih luas dan merata, termasuk memperhatikan aspirasi masyarakat Madura dan kawasan Tapal Kuda,” kata Ghiffari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9/2026).

    Menurut dia, AMPERA mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menyampaikan dukungan, di antaranya pengalaman pemerintahan, rekam kerja, komunikasi dengan masyarakat serta latar sosial dan kultural Mas Rio yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kawasan Tapal Kuda.

    “Mas Rio kami lihat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dan rekam kerja yang bisa dinilai publik. Kami ingin pengalaman tersebut juga dibawa ke dalam diskusi yang lebih luas mengenai masa depan Jawa Timur,” ujarnya.

    AMPERA juga menyoroti perkembangan ekonomi Situbondo selama pemerintahan Mas Rio. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kabupaten Situbondo tumbuh 5,28 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi daerah tersebut masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan.

    Ghiffari mengatakan data tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat dilihat publik dalam menilai perkembangan Situbondo, meski menurutnya kinerja seorang kepala daerah tidak cukup diukur dari satu indikator.

    “Bagi kami, kepemimpinan tidak cukup hanya dilihat dari popularitas. Rekam kerja dan bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi dengan masyarakat juga penting,” katanya.

    Dari Situbondo ke Jawa Timur

    AMPERA melihat posisi Situbondo sebagai bagian dari kawasan Tapal Kuda dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk membicarakan pembangunan Jawa Timur secara lebih luas.

    Menurut Ghiffari, hubungan sosial dan kultural antara masyarakat Madura dan kawasan Tapal Kuda dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai pemerataan pembangunan antarkawasan.

    “Posisi tersebut dapat menjadi titik awal untuk membangun pembicaraan yang lebih luas mengenai keterhubungan Madura dan Tapal Kuda dalam pembangunan Jawa Timur,” ujarnya.

    Meski telah menyatakan dukungan, AMPERA menyadari bahwa tahapan menuju Pilgub Jawa Timur 2029 masih panjang. Karena itu, deklarasi tersebut disebut sebagai sikap organisasi saat ini, bukan keputusan yang mengikat seluruh mahasiswa maupun masyarakat Madura.

    “Ini adalah sikap organisasi kami. Kami tidak mengklaim mewakili seluruh mahasiswa atau masyarakat Madura. Karena itu, kami juga terbuka terhadap diskusi dan pandangan yang berbeda,” kata Ghiffari.

    Ia juga menyatakan AMPERA tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan menyebut dukungan kepada Mas Rio merupakan hasil pembahasan internal organisasi.

    Menurut Ghiffari, deklarasi dilakukan lebih awal untuk membuka ruang diskusi mengenai arah kepemimpinan Jawa Timur, bukan untuk mendahului tahapan resmi pemilihan.

    “Kami memahami proses politik masih panjang. Justru karena masih panjang, ruang diskusi publik perlu dibuka. Kami ingin melihat bagaimana gagasan dan rekam kerja para figur berkembang hingga tahapan politik resmi dimulai,” ujarnya. (*)

  • GMNI Sumenep Nilai Perubahan Nomenklatur Tak Mendesak, Dorong Pemerataan Kepulauan

    GMNI Sumenep Nilai Perubahan Nomenklatur Tak Mendesak, Dorong Pemerataan Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Usulan perubahan nama Kabupaten Sumenep menjadi “Kabupaten Sumenep Kepulauan” mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep.

    GMNI memilih untuk tidak mendukung usulan tersebut. Mereka menilai perubahan nama belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Sumenep.

    Sikap itu disampaikan setelah GMNI Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD), Senin malam, 21 September 2026.

    Diskusi tersebut mengangkat tema “Menakar Urgensi Perubahan Nama Kabupaten Sumenep: Kepentingan Masyarakat atau Kepentingan Elit Politik?”

    Ketua GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, berpandangan perubahan nama kabupaten belum memiliki urgensi yang jelas. Menurut dia, alasan bahwa perubahan nomenklatur diperlukan untuk memperoleh perhatian atau dukungan anggaran khusus bagi wilayah kepulauan perlu dikaji berdasarkan kerangka regulasi yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

    “Jika kita membedah Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Kabupaten Sumenep secara geografis dan demografis sudah otomatis dikategorikan sebagai kabupaten/kota kepulauan. Artinya, tanpa harus mengubah nama pun, Sumenep tetap akan mendapatkan porsi bantuan dana khusus kepulauan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

    Roni berpandangan, yang lebih penting saat ini adalah memastikan kebijakan untuk daerah kepulauan benar-benar memberi dampak kepada masyarakat. Terutama dalam hal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi dan ekonomi.

    Ia juga melihat perubahan nama tidak sesederhana mengganti papan nama pemerintahan. Jika dilakukan, akan ada berbagai administrasi yang perlu disesuaikan, termasuk dokumen pemerintahan dan kependudukan.

    Karena itu, pihaknya mempertanyakan sejauh mana perubahan nomenklatur akan memberikan manfaat dibandingkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.

    “Masyarakat kepulauan saat ini butuh pemerataan infrastruktur, perbaikan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan kepastian ekonomi, bukan sekadar perubahan nama kabupaten,” katanya.

    Lebih lanjut, Roni mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumenep lebih fokus mengawal kepentingan masyarakat kepulauan.

    Yaitu, salah satunya dengan memastikan pembahasan RUU Daerah Kepulauan di tingkat pusat dapat memberikan ruang yang lebih kuat bagi daerah dengan karakteristik kepulauan.

    Menurut Roni, perhatian terhadap kepulauan seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai nama.

    Yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana masyarakat di pulau-pulau Sumenep mendapatkan pembangunan dan pelayanan yang setara dengan masyarakat di daratan.

    “Makanya, kami DPC GMNI Sumenep tetap konsisten dan tegas pada satu sikap: menolak perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (*)

  • JSI Apresiasi Upaya Pemkab Sumenep Perkuat Pembangunan Kepulauan

    JSI Apresiasi Upaya Pemkab Sumenep Perkuat Pembangunan Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

    Pembina JSI Ahmadi Neja mengatakan perhatian terhadap wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

    “Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, termasuk kesehatan,” ujarnya, Selasa, 22 September 2026.

    Salah satu program yang menjadi perhatian JSI adalah Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sumenep. Program tersebut memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan kepesertaan melalui mekanisme yang berlaku.

    Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

    Setelah berjalan selama lima tahun, cakupan kepesertaan UHC di Sumenep disebut telah mendekati 100 persen. Pemkab Sumenep juga meraih UHC Award 2026 Kategori Madya atas komitmen dalam pelaksanaan program tersebut.

    Selain pelayanan kesehatan, perhatian terhadap kepulauan juga terlihat dari alokasi pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026.

    Dari total anggaran sekitar Rp47,53 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, sekitar Rp27,53 miliar diarahkan ke wilayah kepulauan.

    Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

    Di Pulau Kangean, perbaikan jalan dilakukan pada ruas yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan. Peningkatan infrastruktur juga dilakukan pada sejumlah titik lain, termasuk ruas Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.

    Perbaikan infrastruktur tersebut dinilai penting bagi masyarakat kepulauan karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi.

    Ahmadi menilai pembangunan wilayah kepulauan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat persoalan konektivitas masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat di kawasan tersebut.

    “Pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, konektivitas antarpulau, fasilitas transportasi, dan pelayanan dasar lainnya, perlu berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” urainya.

    Dikatakan, pembangunan daratan dan kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Sumenep.

    Kemajuan daerah, kata Ahmadi, tidak hanya dapat dilihat dari perkembangan pusat pemerintahan dan perkotaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di wilayah kepulauan merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan pemerintah.

    “Kami harap program pembangunan yang telah berjalan dapat dipertahankan, dievaluasi, dan terus diperluas secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep,” paparnya. (*)