Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Polresta Sumenep Raih Predikat Pelayanan Prima dalam Evaluasi PEKPPP 2025

    Polresta Sumenep Raih Predikat Pelayanan Prima dalam Evaluasi PEKPPP 2025

    MALANG, LensaMadura.com – Polresta Sumenep meraih predikat Unit Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) dalam Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional Tahun 2025.

    Penghargaan tersebut diterima Wakapolresta Sumenep Kompol Haris Darma Sucipto, yang mewakili Kapolresta.

    Penghargaan diserahkan Karorena Polda Jawa Timur Brigjen Pol. Harries Budiharto, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran serta Pemberian Penghargaan Jajaran Polda Jawa Timur Tahun 2026 di Rayz Hotel Malang, Jumat, 14 Agustus 2026.

    Predikat Pelayanan Prima (A) menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja Polresta Sumenep dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    Penilaian tersebut merupakan bagian dari mekanisme PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 yang mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada satuan kerja kepolisian.

    Wakapolresta Sumenep Kompol Haris Darma Sucipto mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personel dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan humanis sesuai dengan semangat Polri Presisi. Prestasi ini merupakan hasil sinergi seluruh personel Polresta Sumenep yang senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, predikat tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab bagi jajaran Polresta Sumenep untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang telah dicapai.

    Sementara itu, Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah berkontribusi hingga Polresta Sumenep memperoleh predikat tersebut.

    Ia menegaskan capaian itu tidak boleh membuat jajaran berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Dengan predikat Pelayanan Prima (A), Polresta Sumenep berkomitmen melanjutkan berbagai inovasi, memperkuat kualitas pelayanan, serta membangun kepercayaan publik melalui pelayanan kepolisian yang profesional, modern, transparan, dan terpercaya. (*)

  • Jelang HUT ke-81 RI, IKA PMII Sumenep Dorong Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Karya

    Jelang HUT ke-81 RI, IKA PMII Sumenep Dorong Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Karya

    SUMENEP, LensaMadura.com – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

    Ketua IKA PMII Kabupaten Sumenep, Khoirullah, mengajak masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan pengabdian.

    Menurut Khoirullah, perjuangan para pahlawan perlu diteruskan oleh generasi saat ini melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

    “Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi bagaimana kita melanjutkan tongkat estafet perjuangan tersebut melalui pengabdian. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa,” kata Khoirullah di Sumenep, Jumat, 14 Agustus 2026.

    Ia menilai semangat tersebut penting ditanamkan kepada generasi muda agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Anak muda, kata dia, harus mengambil peran melalui pendidikan, karya, gagasan, maupun kegiatan sosial yang memberikan dampak positif.

    “Jangan hanya menjadi penonton dalam perjalanan pembangunan. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang produktif dan bermanfaat,” ujarnya.

    Khoirullah juga mengingatkan keluarga besar alumni PMII Sumenep agar terus menjaga hubungan baik dan aktif mengambil bagian dalam kehidupan sosial masyarakat.

    “Alumni PMII harus hadir di tengah masyarakat, membawa gagasan, membangun kebersamaan dan ikut memberikan solusi,” katanya.

    Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.

    “Semangat kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada perayaan 17 Agustus, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui persatuan, gotong royong dan kepedulian terhadap sesama,” tutur Khoirullah.

    Ia pun mengajak masyarakat Sumenep menyambut HUT ke-81 RI dengan semangat kebersamaan sekaligus menjadikan kemerdekaan sebagai ruang untuk terus berkarya dan mengabdi.

    “Selamat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari terus merawat persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan pengabdian,” pungkasnya. (*)

  • Sambut Muktamar NU, Golkar Jatim Siapkan Posko Makanan hingga Layanan Kesehatan

    Sambut Muktamar NU, Golkar Jatim Siapkan Posko Makanan hingga Layanan Kesehatan

    SURABAYA, LensaMadura.com – DPD Partai Golkar Jawa Timur menyiapkan pos pelayanan bagi peserta dan masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang.

    Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi mengatakan pos pelayanan tersebut disiapkan untuk menyambut dan membantu para muktamirin yang diperkirakan datang dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Jawa Timur mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Muktamar NU. Ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, sehingga kami ingin ikut menyambut dan memuliakan para tamu yang hadir,” ujar Ali didampingi Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I (Surabaya-Sidoarjo) Arif Fathoni di Surabaya, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Menurut Ali, penyediaan pos pelayanan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus penghormatan terhadap Jawa Timur yang dipercaya menjadi tuan rumah forum tertinggi organisasi keagamaan tersebut.

    Pos pelayanan akan ditempatkan di sekitar kawasan pelaksanaan muktamar di Jombang. Fasilitas tersebut dilengkapi dapur umum yang menyediakan makanan dan minuman secara gratis bagi peserta.

    Selain itu, Golkar Jatim menyiapkan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan dasar apabila dibutuhkan oleh peserta maupun masyarakat yang datang ke lokasi.

    Pos tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat singgah bagi muktamirin untuk beristirahat sejenak sebelum kembali mengikuti rangkaian kegiatan Muktamar NU.

    “Peserta dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menikmati minuman hangat maupun sekadar melepas lelah sebelum kembali mengikuti rangkaian kegiatan muktamar,” kata Ali.

    Ia menegaskan, penyediaan pos pelayanan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurut dia, langkah tersebut murni bentuk partisipasi Golkar Jatim dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Muktamar NU sekaligus memberikan pelayanan kepada para tamu.

    “Ini bukan kegiatan politis. Kami hanya ingin ikut berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur yang bangga dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar NU,” ujarnya.

    Untuk tahap awal, Golkar Jatim menyiapkan satu pos pelayanan yang berada di dekat area utama pelaksanaan muktamar.

    Ali mengatakan jumlah pos pelayanan masih dapat ditambah apabila kebutuhan di lapangan meningkat. Penambahan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan jumlah peserta yang hadir.

    Ia berharap keberadaan pos pelayanan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para muktamirin sekaligus menjadi bagian dari sambutan masyarakat Jawa Timur kepada peserta Muktamar NU dari berbagai daerah.

    “Harapannya, para muktamirin merasa nyaman selama berada di Jombang dan mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Jawa Timur,” kata Ali. (antara)

  • Polres Pamekasan Tegaskan FGD Berorientasi Aksi, Bukan Sekadar Seremonial

    Polres Pamekasan Tegaskan FGD Berorientasi Aksi, Bukan Sekadar Seremonial

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Polres Pamekasan menegaskan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar kepolisian tidak sekadar menjadi forum seremonial atau diskusi tanpa tindak lanjut.

    Penegasan itu disampaikan menyusul kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap kegiatan FGD yang dinilai berpotensi menjadi ajang seremonial dan pemborosan anggaran.

    Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan pihaknya mendukung arahan Presiden agar setiap kegiatan pemerintah memiliki manfaat dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Pada prinsipnya, Polres Pamekasan sangat mendukung dan sepakat dengan arahan Presiden Prabowo bahwa kegiatan pemerintah tidak boleh sekadar seremonial atau pemborosan. FGD yang dilaksanakan Polres Pamekasan sifatnya action-oriented atau berbasis aksi nyata,” ujar Yoni, Jumat, 14 Agustus 2026.

    Menurut dia, FGD yang digelar Polres Pamekasan menjadi ruang untuk mempertemukan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan guna membahas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

    Forum tersebut, kata Yoni, tidak diarahkan sekadar menghasilkan dokumen rekomendasi. Setiap persoalan yang dibahas diupayakan memiliki solusi dan tindak lanjut yang dapat diterapkan di lapangan.

    “Dengan demikian, output utama dari agenda FGD ini bukan sekadar lembaran dokumen rekomendasi, melainkan langkah kerja bersama secara nyata demi menjaga kondusivitas serta kenyamanan seluruh warga Pamekasan,” tegasnya.

    Bahas Persatuan di Tengah Polarisasi Digital

    Sebelumnya, Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat menggelar FGD bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika Memperkuat Kesatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” di Ruang Rapat Tatag Trawang Tungga Polres Pamekasan, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memperkuat persatuan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

    FGD dihadiri pejabat utama Polres Pamekasan, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Pamekasan Farid Afandi beserta pengurus, tokoh masyarakat, perwakilan Sabuk Kamtibmas, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan.

    Yoni mengatakan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk dampak polarisasi di ruang digital.

    Ia menambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan upaya Kapolres Pamekasan memperkuat sinergi antarelemen masyarakat dan menjaga semangat kebhinekaan.

    Polres Pamekasan memastikan hasil pembahasan dalam forum tersebut tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi menjadi bagian dari langkah bersama untuk menjaga keamanan, persatuan, dan kenyamanan masyarakat. (*)

  • Madura United Rilis Jadwal Super League 2026/2027, Persijap Menanti di Laga Perdana

    Madura United Rilis Jadwal Super League 2026/2027, Persijap Menanti di Laga Perdana

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Madura United FC resmi merilis agenda pertandingan Laskar Sape Kerrab untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027.

    Sebanyak 34 pertandingan telah dijadwalkan, dengan laga perdana mempertemukan Madura United dengan Persijap Jepara di kandang sendiri.

    Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Annisa Zhafarina, mengatakan jadwal lengkap tersebut telah diterima manajemen dan menjadi acuan bagi tim pelatih dalam mempersiapkan skuad menghadapi musim kompetisi.

    “Jadwal resmi untuk 34 pekan Super League 2026/2027 sudah kami terima secara menyeluruh. Ini menjadi pijakan penting bagi tim untuk mengatur ritme latihan, simulasi perjalanan tandang, hingga efisiensi pemulihan pemain agar tampil konsisten dari awal hingga akhir musim,” ujarnya, Jumat, 14 Agustus 2026.

    Madura United akan mengawali kompetisi di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, dengan menjamu Persijap Jepara pada Minggu, 6 September 2026 pukul 19.00 WIB.

    Laga kandang tersebut menjadi kesempatan bagi Laskar Sape Kerrab untuk mengawali musim dengan hasil positif sekaligus membangun kepercayaan diri sebelum menjalani rangkaian pertandingan berikutnya.

    Pada pekan kedua, Madura United akan melakoni laga tandang menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo pada 12 September 2026. Enam hari berselang, Madura United kembali bermain di kandang dengan menjamu PSIM Yogyakarta pada 18 September 2026.

    Jadwal Padat pada Oktober

    Tantangan berat akan datang pada Oktober 2026. Madura United dijadwalkan menghadapi sejumlah tim dengan tradisi kuat secara beruntun.

    Pada pekan keenam, Laskar Sape Kerrab menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada Kamis, 22 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

    Empat hari kemudian, Madura United bertandang ke Surabaya untuk menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin, 26 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

    Laga tandang berlanjut pada pekan kedelapan. Madura United akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB.

    Rangkaian pertandingan tersebut menjadi salah satu periode penting bagi Madura United untuk menjaga konsistensi performa sekaligus mengumpulkan poin.

    Kompetisi kemudian memasuki paruh kedua pada Februari 2027 setelah jeda. Pada periode Februari hingga Maret, sejumlah pertandingan Madura United dijadwalkan berlangsung pada malam hari dengan waktu kick-off sekitar pukul 20.30 WIB.

    Memasuki Mei 2027, Madura United akan menghadapi dua laga kandang secara beruntun. Persija Jakarta dijadwalkan menjadi lawan pada pekan ke-32, 22 Mei 2027, disusul Borneo FC Samarinda pada pekan ke-33, 29 Mei 2027.

    Perjalanan Madura United dalam kompetisi Super League 2026/2027 kemudian ditutup dengan laga tandang menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan.

    Annisa mengajak seluruh suporter Madura Bersatu memberikan dukungan sepanjang kompetisi. Menurutnya, dukungan dari tribun menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan motivasi pemain ketika menjalani pertandingan.

    “Dukungan penuh suporter sangat berarti bagi semangat tanding para pemain Madura United,” ujarnya. (*)

  • Madura United Datangkan Kiper Muda Asal Aceh, Aria Devangga

    Madura United Datangkan Kiper Muda Asal Aceh, Aria Devangga

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Madura United memperkuat sektor penjaga gawang menjelang bergulirnya kompetisi dengan mendatangkan kiper muda asal Aceh, Aria Devangga.

    Penjaga gawang asal Serambi Mekkah tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi Laskar Sape Kerrab untuk menambah kedalaman skuad, khususnya di posisi penjaga gawang.

    Aria datang dengan catatan prestasi yang cukup menjanjikan. Ia tercatat tiga kali meraih penghargaan sebagai kiper terbaik dalam ajang kompetitif. Rekam jejak tersebut menjadi salah satu pertimbangan Madura United dalam merekrut pemain muda tersebut.

    Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Annisa Zhafarina, mengatakan kehadiran Aria diharapkan mampu menjaga kualitas sekaligus memperkuat persaingan di posisi penjaga gawang.

    “Kami mendatangkan Aria Devangga untuk menjaga kualitas dan kedalaman di posisi penjaga gawang. Rekam jejaknya yang pernah tiga kali menjadi kiper terbaik membuktikan potensi besarnya,” ujar Annisa Zhafarina, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Menurut dia, Aria diproyeksikan mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Rendy Razzaqu. Rendy saat ini dipinjamkan ke Adhyaksa Bekasi FC untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

    “Kami yakin kehadiran Aria akan membuat barisan pertahanan terakhir Laskar Sape Kerrab semakin tangguh,” katanya.

    Bagi Madura United, perekrutan Aria juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi yang diprediksi berlangsung ketat.

    Kehadiran kiper muda tersebut diharapkan memberikan opsi tambahan bagi tim dalam menjaga konsistensi di bawah mistar.

    Dengan pengalaman dan catatan prestasi yang dimilikinya, Aria kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya bersama Madura United sekaligus bersaing memperebutkan posisi utama di skuad Laskar Sape Kerrab. (*)

  • Kasus Dugaan Pelanggaran Lisdes Bergulir, PPD Datangi Polresta Sumenep Desak Percepatan Penanganan

    Kasus Dugaan Pelanggaran Lisdes Bergulir, PPD Datangi Polresta Sumenep Desak Percepatan Penanganan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) menggelar audiensi dengan Polresta Sumenep, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Mereka mendesak kepolisian mempercepat penanganan laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) di Kecamatan Batang-Batang.

    Audiensi tersebut diterima Kanit Pidum Polresta Sumenep Aiptu Asmuni bersama penyidik yang menangani perkara.

    Koordinator PPD Abdul Fikri mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat mengawal proses penegakan hukum.

    Dalam pertemuan itu, PPD meminta agar perkara yang telah dilaporkan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada.

    “Kami ingin proses ini berjalan terang. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana penanganan perkara dan apa saja langkah hukum yang sudah dilakukan,” ujar Abdul Fikri.

    Perkara tersebut bermula dari pekerjaan Program Lisdes di Desa Batang-Batang Daya dan Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Dalam pelaksanaannya, dua pohon siwalan atau lontar dan satu dahan pohon memba atau mimba disebut ditebang di lahan milik almarhum Razak di Dusun Tenggina, Desa Batang-Batang Daya.

    Lahan tersebut kini berada dalam penguasaan Mahyuni selaku ahli waris. PPD menyebut penebangan dilakukan tanpa persetujuan, pemberitahuan maupun musyawarah dengan pihak yang menguasai lahan.

    Menurut Fikri, persoalan yang dikawal PPD tidak hanya berkaitan dengan tanaman yang ditebang. Mereka juga mempertanyakan proses sebelum pekerjaan fisik dilakukan, termasuk dugaan tidak adanya verifikasi lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat.

    “Kalau memang ada pekerjaan yang menyentuh lahan dan tanaman milik warga, semestinya persoalan hak dan dampaknya diselesaikan lebih dulu. Jangan sampai pembangunan justru menyisakan persoalan baru bagi masyarakat,” ujarnya.

    Masyarakat sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polsek Batang-Batang pada 19 Mei 2026. Dalam perkembangannya, perkara kemudian dilimpahkan ke Polresta Sumenep.

    PPD menilai proses tersebut perlu terus dikawal. Mereka meminta kepolisian memeriksa seluruh fakta, termasuk persoalan kepemilikan atau penguasaan lahan, proses sebelum penebangan, hingga kemungkinan adanya kerugian terhadap pemilik tanaman.

    Fikri mengatakan PPD tidak bermaksud mengintervensi proses hukum. Menurutnya, audiensi justru menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai perkembangan perkara sekaligus memastikan hak-hak warga tetap diperhatikan.

    “Kami tidak ingin menentukan siapa yang salah atau benar. Itu kewenangan aparat penegak hukum. Yang kami dorong adalah semua fakta diperiksa dan setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan keterangan,” katanya.

    PPD juga menyoroti aspek perlindungan hak milik warga. Mereka merujuk Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang.

    Dalam konteks penggunaan tanah untuk kepentingan ketenagalistrikan, PPD berpandangan bahwa penggunaan lahan tetap harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Mereka menilai persoalan ganti rugi atau kompensasi serta penyelesaian hak atas tanah perlu diperhatikan sebelum pekerjaan dilakukan.

    PPD juga merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta sejumlah aturan teknis Kementerian ESDM yang mengatur proses pendataan, sosialisasi, survei, pemetaan, inventarisasi, dan verifikasi sebelum pekerjaan fisik.

    Dari sisi pidana, PPD menyebut dugaan penebangan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya berkaitan dengan dugaan perusakan barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Namun, Fikri menegaskan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

    “Intinya, kami ingin hukum bekerja sebagaimana mestinya. Kalau ada unsur pidana, silakan diproses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, masyarakat juga harus mendapat penjelasan yang jelas,” ujar dia.

    PPD menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga ada kejelasan mengenai penanganannya.

    Sementara itu, Kanit Pidum Polresta Sumenep Aiptu Asmuni menyampaikan perkembangan terbaru penanganan laporan tersebut.

    Asmuni mengatakan perkara dugaan tersebut telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan sejak 7 Agustus 2026.

    “Sudah naik status dari lidik ke sidik sejak tanggal 7 Agustus 2026,” kata Asmuni.

    Ia menjelaskan, penyidik juga telah melakukan pendalaman terhadap pelapor serta memeriksa enam saksi dari pihak pelapor.

    “Kami berkomitmen akan melakukan penanganan perkara secara profesional. Selanjutnya akan memanggil terlapor,” katanya. (*)

  • Kemenhub Fasilitasi Penyerahan Santunan Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin

    Kemenhub Fasilitasi Penyerahan Santunan Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin

    MATARAM, LensaMadura.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengawal penanganan pascainsiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin.

    Pemerintah memfasilitasi penyerahan santunan dan jaminan asuransi bagi korban serta ahli waris sebagai bentuk perlindungan dan kehadiran negara.

    Penyerahan santunan yang disalurkan PT Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera berlangsung di Asrama Brimob Ampenan, Mataram, atau sehari setelah insiden kebakaran terjadi, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Santunan secara simbolis diserahkan Direktur Utama PT Jasa Raharja M. Awaluddin kepada Agus Wahyu (46), ayah almarhumah Indah Dwi Septiani (20), salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tersebut.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar, Syamsurizal, mengatakan Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait terus memastikan hak-hak para korban terpenuhi.

    “Kami dari KSOP Kelas III Lembar bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus mengawal dan memastikan bahwa seluruh hak korban, baik santunan duka bagi ahli waris maupun jaminan biaya perawatan medis bagi korban luka-luka, dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Syamsurizal di Mataram.

    Berdasarkan data yang dihimpun, ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan dari dua sumber dengan total Rp125 juta. Rinciannya, santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp50 juta dan tambahan dari Jasaraharja Putera sebesar Rp75 juta.

    Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka, baik dengan tingkat keparahan berat, sedang maupun ringan, mendapatkan jaminan biaya perawatan medis hingga dinyatakan pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah.

    Selain santunan bagi korban meninggal dunia dan jaminan kesehatan bagi korban luka, Kementerian Perhubungan bersama pihak asuransi juga memastikan kendaraan milik penumpang yang masih berada di dalam KMP Putri Yasmin mendapatkan penggantian sesuai ketentuan pertanggungan asuransi.

    Dalam penyerahan santunan tersebut turut hadir Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Triono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Ervan Anwar, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoeri Soetomo, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, serta Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja NTB Soleh.

    Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia serta mendoakan para korban luka agar segera diberikan kesembuhan.

    Pemerintah juga mengingatkan seluruh operator moda transportasi laut untuk senantiasa mengutamakan aspek keselamatan dan memastikan seluruh prosedur pelayaran dijalankan sesuai ketentuan. (*)

  • Ning Lia Rayakan HUT ke-81 RI Bersama Warga Wonocolo, Tunjukkan Kedekatan dengan Masyarakat

    Ning Lia Rayakan HUT ke-81 RI Bersama Warga Wonocolo, Tunjukkan Kedekatan dengan Masyarakat

    SURABAYA, LensaMadura.com – Menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak membuat Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, berjarak dengan masyarakat.

    Senator asal Jawa Timur itu justru memilih tetap membangun kedekatan dengan warga melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.

    Kedekatan tersebut terlihat saat Ning Lia ikut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama warga Wonocolo, Surabaya, Rabu, 12 Agustus 2026.

    Tidak sekadar hadir sebagai tamu, Ning Lia turut membaur dan mengikuti sejumlah lomba khas perayaan kemerdekaan bersama ibu-ibu dan warga.

    Suasana berlangsung meriah dan penuh keakraban. Ning Lia terlihat menikmati kebersamaan dengan warga, bercanda dan tertawa tanpa sekat formal sebagai pejabat negara.

    Bagi Ning Lia, perayaan kemerdekaan tidak semata-mata berkaitan dengan seremoni. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan antara masyarakat dengan para wakilnya di lembaga negara.

    “Kemerdekaan itu milik seluruh rakyat. Karena itu, merayakannya juga harus bersama rakyat, bergembira bersama masyarakat,” ujar Ning Lia.

    Terbiasa Bergaul dengan Berbagai Kalangan

    Kedekatan Ning Lia dengan masyarakat bukan baru terlihat setelah dirinya menjadi anggota DPD RI. Pengalaman berorganisasi dan aktivitas sosial membuatnya terbiasa berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat.

    Ning Lia memiliki pengalaman di sejumlah organisasi dan komunitas, di antaranya PMII, Fatayat NU, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, hingga komunitas petani.

    Pengalaman tersebut membuat ruang pergaulannya cukup luas. Ia terbiasa bertemu dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari kalangan pesantren, perempuan, pemuda, petani, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

    Bagi seorang senator, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi keterwakilan daerah. Sebab, tugas anggota DPD RI tidak hanya mengikuti rapat dan menjalankan fungsi legislasi di tingkat nasional, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat di daerah yang diwakilinya.

    Menjadi Senator Tanpa Sekat

    Kehadiran wakil daerah yang bersedia turun langsung dan berbaur dengan masyarakat memiliki arti tersendiri bagi warga.

    Ning Lia menunjukkan bahwa jabatan sebagai senator tidak harus menciptakan jarak. Sebaliknya, interaksi langsung dengan masyarakat dapat menjadi cara untuk memahami persoalan dan kebutuhan warga secara lebih dekat.

    Suasana lomba kemerdekaan di Wonocolo menjadi salah satu gambaran sederhana. Tidak ada podium maupun suasana formal. Warga berkumpul, bercanda, mengikuti perlombaan, dan menikmati perayaan kemerdekaan bersama.

    Ning Lia hadir sebagai bagian dari suasana tersebut.

    Di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI, ia masih menyempatkan diri mengikuti kegiatan masyarakat yang sederhana, tetapi memiliki nilai sosial dan kebersamaan.

    Merawat Semangat Kebersamaan

    Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Wonocolo sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tumbuh dari lingkungan masyarakat.

    Lomba rakyat, kebersamaan antarwarga, serta interaksi sederhana menjadi tradisi yang terus dirawat dari generasi ke generasi. Di dalamnya terdapat semangat persatuan dan kegotongroyongan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

    Kehadiran Ning Lia di tengah warga juga memperlihatkan bahwa politik dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

    Seorang wakil rakyat perlu memahami bagaimana masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Dari interaksi langsung itulah aspirasi yang dibawa ke tingkat nasional dapat memiliki pijakan yang lebih kuat.

    Ning Lia berusaha menunjukkan bahwa menjadi senator bukan berarti harus berjarak dengan rakyat. Justru, kedekatan dengan masyarakat membuka ruang lebih luas untuk mendengar suara dan memahami kebutuhan mereka.

    Di Wonocolo, semangat tersebut hadir dalam bentuk sederhana: mengikuti lomba, tertawa, bercanda, dan merayakan kemerdekaan bersama warga.

    Sebab, pada akhirnya, kemerdekaan bukan milik pejabat ataupun mereka yang berada di panggung-panggung resmi.

    Kemerdekaan adalah milik rakyat. Dan bersama rakyat pula kemerdekaan dirayakan. (*)

  • Dua Pemuda di Sumenep Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Peredaran Sabu

    Dua Pemuda di Sumenep Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Peredaran Sabu

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam rangka Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026.

    Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pemuda berinisial RT, 22 tahun, warga Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, dan AA, 22 tahun, warga Desa Guluk Manjung, Kecamatan Bluto.

    Keduanya diamankan pada Rabu, 12 Agustus 2026, sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Pelabuhan, Desa Guluk Manjung, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

    Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Ariek Indra Sentanu, melalui Kasat Resnarkoba Polresta Sumenep AKP Anwar Subagyo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti anggota Satresnarkoba.

    Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap RT. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan satu paket sabu dengan berat bersih 0,12 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Paket tersebut diletakkan di dalam boks depan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai RT.

    Selain sabu, polisi turut menyita satu bungkus rokok, satu unit telepon seluler, dan satu unit sepeda motor Honda Vario dari RT. Sementara dari AA, petugas mengamankan satu unit telepon seluler.

    Berdasarkan pemeriksaan awal, RT mengaku sabu tersebut dibeli secara patungan bersama AA. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan AA di lokasi yang sama sekitar satu jam setelah penangkapan RT.

    “Kedua terduga pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” kata Anwar.

    Kedua terduga pelaku kini diproses sesuai hukum yang berlaku. Mereka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) huruf a juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Polresta Sumenep mengimbau masyarakat turut berperan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar. (*)

  • Achsanul Qosasi Soroti Transmisi Kebijakan Moneter BI yang Belum Menyentuh Sektor Riil

    Achsanul Qosasi Soroti Transmisi Kebijakan Moneter BI yang Belum Menyentuh Sektor Riil

    JAKARTA, LensaMadura.com – Proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dinilai membawa tantangan besar bagi perekonomian nasional.

    Salah satu pekerjaan rumah utama calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, adalah memastikan transmisi kebijakan moneter tidak berhenti di pasar keuangan, tetapi benar-benar dirasakan pelaku usaha di sektor riil.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti masih adanya kesenjangan antara efektivitas kebijakan stabilitas makroekonomi dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Achsanul, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Transmisi Moneter dan Akses Kredit

    Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua dimensi penting, yakni biaya (cost) dan akses (access).

    Dari sisi biaya, kebijakan pengetatan moneter BI, seperti kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen untuk meredam tekanan terhadap rupiah, dinilai mampu menahan volatilitas nilai tukar dan mendapat respons positif dari pasar finansial.

    Namun, menurut dia, membaiknya indikator pasar keuangan dan stabilitas nilai tukar tidak serta-merta menggambarkan kondisi sektor riil.

    Di tengah penguatan rupiah dan respons positif pasar keuangan, penyaluran kredit modal kerja kepada pelaku UMKM justru menunjukkan kecenderungan melambat.

    “Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” kata Achsanul.

    Achsanul menilai BI di bawah kepemimpinan baru tidak cukup hanya berfokus pada instrumen stabilitas jangka pendek dan respons terhadap dinamika pasar keuangan global.

    Menurut dia, Gubernur BI berikutnya perlu memperkuat skema serta instrumen kebijakan makroprudensial agar perbankan lebih terdorong menyalurkan likuiditas kepada sektor riil.

    Keterbatasan akses pembiayaan, kata Achsanul, berpotensi menekan aktivitas usaha, daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” ujarnya.

    Karena itu, Achsanul berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Kebijakan moneter, menurut dia, perlu diarahkan agar tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    “Stabilitas ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari angka rupiah atau indikator pasar keuangan. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari kemampuan pelaku usaha di sektor riil mendapatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usahanya,” kata Achsanul. (*)

  • Bertemu Kapolresta, PMII Sumenep Bahas Galian C hingga Pencemaran Limbah Tambak

    Bertemu Kapolresta, PMII Sumenep Bahas Galian C hingga Pencemaran Limbah Tambak

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep bersama Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Ariek Indra Sentanu, membahas persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk dugaan aktivitas galian C ilegal dan potensi pencemaran akibat limbah tambak udang.

    Pembahasan itu berlangsung dalam agenda silaturahmi Kapolresta Sumenep dengan pengurus PC PMII Sumenep di Rumah Sahabat PMII Sumenep, Selasa, 11 Agustus 2026.

    Selain isu lingkungan, pertemuan tersebut turut membahas komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian dalam pengawalan aksi penyampaian aspirasi.

    Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara mahasiswa dan kepolisian.

    Menurut dia, komunikasi yang baik diperlukan agar penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa dapat berlangsung secara tertib tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.

    “Selama ini sering ada gesekan di lapangan. Hari ini kita duduk bersama untuk membangun pola komunikasi yang lebih humanis,” ujar Khoirus Soleh yang akrab disapa Eros.

    Eros menegaskan PMII tetap berkomitmen menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap kepolisian juga mengedepankan pendekatan dialogis dan pelayanan ketika mengawal aksi mahasiswa.

    “PMII berkomitmen menyampaikan aspirasi dengan tertib, dan kami berharap aparat juga mengedepankan pelayanan dan dialog,” ujarnya.

    Sementara itu, Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Ariek Indra Sentanu, menyatakan kepolisian berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum.

    “Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim pelayanan di lapangan. Tujuan kita sama, menjaga Sumenep tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

    Ia menegaskan anggota kepolisian harus profesional dalam mengawal aksi penyampaian pendapat. Aparat, kata dia, tidak boleh bertindak arogan maupun melakukan kekerasan di luar prosedur.

    “Kepolisiannya juga harus profesional, juga harus menjaga diri, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan kekerasan, sesuai dengan aturan prosedur yang ada,” tegasnya.

    Ia juga meminta mahasiswa dan peserta aksi ikut menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi.

    “Teman-teman juga harus bisa menjaga diri. Kita sama-sama melakukan kegiatan kita masing-masing sebaik-baiknya,” katanya.

    Soroti Galian C dan Limbah Tambak

    Dalam pertemuan tersebut, PMII dan Polresta Sumenep turut menyoroti aktivitas galian C yang diduga ilegal.

    Persoalan itu menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi negara.

    PMII mendorong aparat memperkuat pengawasan dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Selain galian C, persoalan pengelolaan limbah tambak udang juga menjadi pembahasan. Pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik dinilai berpotensi mencemari kawasan pesisir serta mengganggu ekosistem laut.

    Kedua pihak mendorong pengawasan terhadap aktivitas tambak, terutama dalam pengelolaan dan pembuangan limbah, agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.

    Kapolresta berharap masyarakat Sumenep tetap mempertahankan karakter daerah yang dikenal mengedepankan kearifan dan ketenangan.

    “Mudah-mudahan Sumenep harus kita jaga, karena kebanggaannya Sumenep kita pertahankan, kalau Sumenep itu terkenal dengan kearifannya,” katanya. (*)

  • INKADHA dan BAZNAS Sumenep Perkuat Sinergi Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

    INKADHA dan BAZNAS Sumenep Perkuat Sinergi Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Institut Kariman Wirayudha Sumenep (INKADHA) Gapura, Sumenep memperkuat komitmennya dalam pengembangan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui kerja sama strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumenep.

    Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara INKADHA dan BAZNAS Sumenep pada 12 Agustus 2026.

    Kolaborasi ini diarahkan untuk mengembangkan program di bidang pendidikan, sosial, penelitian, serta pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

    Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BAZNAS Sumenep Ahmad Rahman, Rektor INKADHA Zainollah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INKADHA Zainorrahman, serta Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Muhni.

    Kehadiran jajaran pimpinan kedua lembaga tersebut menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi perguruan tinggi dan lembaga zakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Ketua BAZNAS Sumenep, Ahmad Rahman, mengatakan kerja sama dengan INKADHA diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperluas kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sinergi ini penting untuk menghadirkan program yang dapat mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Rektor INKADHA Zainollah menegaskan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

    “Kerja sama dengan BAZNAS menjadi bagian dari upaya INKADHA untuk memperkuat implementasi pendidikan berbasis praktik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ekonomi syariah,” ujarnya.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INKADHA Zainorrahman menilai, kerja sama tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai kegiatan akademik dan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kata dia, siap mengambil peran melalui pengembangan keilmuan, riset, pelatihan, hingga pendampingan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

    Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Muhni mengatakan, MoU tersebut juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam memahami pengelolaan zakat, ekonomi syariah, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Kolaborasi ini diharapkan membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah,” katanya.

    Melalui kerja sama tersebut, INKADHA dan BAZNAS berencana mengembangkan sejumlah program kolaboratif, antara lain beasiswa pendidikan, literasi zakat dan ekonomi syariah, penelitian, pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, pengabdian kepada masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi mustahik.

    Kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia akademik dan lembaga pengelola zakat. Integrasi pendidikan, riset, dan pemberdayaan ekonomi dinilai dapat memperluas manfaat program bagi masyarakat.

    Kerja sama INKADHA dan BAZNAS juga diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi berkelanjutan untuk melahirkan generasi yang unggul, berintegritas, memiliki jiwa kewirausahaan, serta mampu berkontribusi terhadap kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat. (*)

  • DPRD Pamekasan Apresiasi Satreskrim Tangkap DPO Kasus Investasi Bodong Rp7,8 Miliar

    DPRD Pamekasan Apresiasi Satreskrim Tangkap DPO Kasus Investasi Bodong Rp7,8 Miliar

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mengapresiasi kinerja jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan yang berhasil menangkap buronan kasus dugaan penipuan investasi bodong dengan nilai kerugian mencapai Rp7,8 miliar.

    Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Pamekasan, Moh Faridi, saat menghadiri audiensi bersama para korban dugaan penipuan di Gedung DPRD Pamekasan, Selasa , 11 Agustus 2026.

    Faridi secara khusus mengapresiasi kinerja Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto bersama jajarannya yang berhasil menangkap tersangka setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama sekitar enam tahun.

    “Kami sangat mengapresiasi kinerja cepat dan tegas Kasatreskrim Polres Pamekasan yang baru, AKP Yoyok Hardianto. Beliau bersama timnya membuktikan dedikasi tinggi dengan mengamankan tersangka yang telah menjadi DPO selama enam tahun,” ujar Faridi.

    Sebelumnya, Satreskrim Polres Pamekasan menangkap tersangka berinisial MLA atau Mohammad Lukman Anizar pada Minggu, 26 Juli 2026 lalu. Tersangka yang merupakan mantan pegawai bank tersebut ditetapkan sebagai DPO sejak 4 Desember 2020.

    Kasus tersebut disebut merugikan 17 orang korban dengan nilai kerugian yang mencapai Rp7,8 miliar.

    Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, penangkapan tersangka merupakan bagian dari upaya kepolisian menuntaskan perkara yang telah dilaporkan masyarakat.

    “Tersangka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Langkah ini adalah wujud komitmen Polres Pamekasan untuk mengusut tuntas perkara yang merugikan 17 orang korban tersebut,” kata Yoni.

    Dalam perkara tersebut, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

    Penangkapan tersangka mendapat apresiasi dari DPRD Pamekasan dan masyarakat. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para korban sekaligus menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. (*)

  • PMII Sumenep Desak Pemkab Prioritaskan Anggaran Naskah Akademik Perda Tembakau

    PMII Sumenep Desak Pemkab Prioritaskan Anggaran Naskah Akademik Perda Tembakau

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep mendesak pemerintah setempat memprioritaskan anggaran untuk penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah (Perda) tentang Tembakau.

    Pasalanya, penyusunan regulasi tersebut telah melalui proses panjang sejak tahun lalu dan perlu segera ditindaklanjuti.

    Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh, meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Dwi Agus Saputra, memastikan agenda tersebut tidak terhenti karena persoalan anggaran.

    “Kami mengingatkan kepada Bapak Sekda dan Pemkab Sumenep. Perda Tembakau ini sudah melalui proses panjang sejak tahun lalu. Jangan sampai mangkrak hanya karena persoalan anggaran. Petani Sumenep butuh kepastian hukum dan keberpihakan hari ini, bukan besok,” ujar Khoirus Soleh di Sumenep, Selasa, 11 Agustus 2026.

    Menurut Eros, sapaan akrabnya, regulasi tentang tembakau penting sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani. Sektor tembakau, kata dia, menjadi salah satu penopang ekonomi bagi ribuan keluarga di Sumenep.

    Lebih lanjut, pihaknya juga mengingatkan agar pembahasan regulasi tersebut tidak berhenti pada forum-forum musyawarah tanpa diikuti langkah konkret.

    Eros berpandangan, tanpa dukungan anggaran yang jelas, proses penyusunan naskah akademik dan pembentukan Perda Tembakau berpotensi kembali tertunda.

    “Kami akan mengawal. Jika tidak ada langkah konkret dari Pemkab, maka kami akan konsolidasi bersama elemen petani dan turun aksi untuk menagih janji Perda ini,” ujar Eros.

    Dia berharap Sekda Sumenep segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan kebutuhan anggaran penyusunan naskah akademik Perda Tembakau dapat dialokasikan.

    “Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan mengenai penganggaran dan tahapan penyusunan regulasi. Karena ini sangat penting bagi perlindungan serta kepastian hukum bagi petani tembakau di Sumenep,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep Agus Dwi Saputra belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari yang bersangkutan terkait persoalan tersebut. (*)