SKK Migas Sosialisasikan Devisa Hasil Ekspor di Industri Hulu Migas

Selasa, 7 November 2023 - 21:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sosialisasi implementasi PP No 36 Tahun 2023 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) (lensamadura.com/istimewa)

Sosialisasi implementasi PP No 36 Tahun 2023 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) (lensamadura.com/istimewa)

JAKARTA, lensamadura.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 terkait devisa hasil ekspor di industri hulu migas.

Dalam rangka mendiskusikan implementasi dari ketentuan tersebut, SKK Migas dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan sosialisasi implementasi PP No 36 Tahun 2023 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Selasa, 7 November 2023 di Jakarta.

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf dengan keynote speech Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari perwakilan dari Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Bea Cukai, Bank Indonesia, KKKS dan fungsi terkait di SKK Migas.

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Kepala SKK Migas menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2023 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 07 tahun 2023 bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, yang sejalan dengan investasi hulu migas yang kondusif untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“SKK Migas selaku perpanjangan tangan Pemerintah di industri hulu migas turut berkomitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah, termasuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mencapai peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional,” kata Nanang.

Nanang menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi di dalam ekosistem hulu migas merupakan kunci keberhasilan di dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Baca Juga :  Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil Apresiasi Atlet Whusu Sabet Banyak Medali

“Industri hulu migas membutuhkan kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mewujudkan target Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, termasuk PP 36/2023 dan peraturan turunannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nanang berharap melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat terjadi interaksi positif secara langsung antara pelaku usaha atau investor dengan pembuat kebijakan yang pada akhirnya dapat tercipta kesepahaman dan sinergi antara pelaku usah atau investor dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Dari sosialisasi hari ini tentu akan dilanjutkan komunikasi dan diskusi yang lebih mendalam dengan tim dari Bank Indonesia sehingga implementasinya di industri hulu migas dapat berjalan dengan smooth,” ujarnya.

Dalam pengarahannya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menginformasikan bahwa sesuai arahan Presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian agar melakukan evaluasi dalam 3 bulan terkait penerapan dari  PP 36 Tahun 2023 yang jatuh tempo di akhir November ini.

Baca Juga :  Pakai Uang Pribadi, Sandiaga Uno Beri Pemudik Gratis THR, Ini Tujuannya

“Hal ini terkait dengan mulai adanya enforcement terkait kepatuhan terhadap implementasi PP 36 Tahun 2022,” kata Susiwijono Moegiarso.

Dia menjelaskan, di sektor migas ada kekhususan dibandingkan komonditas lainnya karena ekspor migas, ada trustee, ada bagian pemerintah, ada bagian KKKS dan lainnya.

Hal ini, kata dia, berbeda dengan sektor lainnya yang murni menjadi bagian perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dari pelaku industri hulu migas.

Dijelaskan, kepatuhan industri hulu migas dalam merepratriasi hasil ekspor selama ini sudah sesuai ketentuan. Kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk dukungan Pemerintah terhadap sektor industri hulu migas yang selama ini sudah compliance dengan ketentuan yang ada.

“Serta agar keberadaan PP 36 Tahun 2022 maupun rencana perubahannya tetap mendukung iklim usaha di sektor industri hulu migas,” tandasnya. (r/red).

Berita Terkait

Kemenhub Komitmen Berikan Layanan Kesehatan Berkualitas bagi Para Pelaut
KONI Jatim Lakukan Persiapan Porprov 2025, Cek Venues di Malang Raya
SKK Migas Gelar Halal Bihalal, Perkuat Sinergi untuk Capai Target 2024
Pelindo Tingkatkan Koordinasi agar Pelayanan Arus Balik Lebaran 2024 Berjalan Optimal
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024
Pelindo Jamin Kepelabuhanan tetap Optimal selama Libur Lebaran 2024
Jelang PON 2024, KONI Jatim Maksimalkan Cabor Bela Diri
Menhub Lepas Keberangkatan Mudik Gratis Kapal Laut
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 20:38 WIB

Kemenhub Komitmen Berikan Layanan Kesehatan Berkualitas bagi Para Pelaut

Selasa, 23 April 2024 - 15:00 WIB

KONI Jatim Lakukan Persiapan Porprov 2025, Cek Venues di Malang Raya

Jumat, 19 April 2024 - 14:00 WIB

SKK Migas Gelar Halal Bihalal, Perkuat Sinergi untuk Capai Target 2024

Senin, 15 April 2024 - 18:30 WIB

Pelindo Tingkatkan Koordinasi agar Pelayanan Arus Balik Lebaran 2024 Berjalan Optimal

Selasa, 9 April 2024 - 21:00 WIB

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

Senin, 8 April 2024 - 23:29 WIB

Pelindo Jamin Kepelabuhanan tetap Optimal selama Libur Lebaran 2024

Minggu, 7 April 2024 - 18:21 WIB

Jelang PON 2024, KONI Jatim Maksimalkan Cabor Bela Diri

Sabtu, 6 April 2024 - 15:41 WIB

Menhub Lepas Keberangkatan Mudik Gratis Kapal Laut

Berita Terbaru

Kepala DLH Sumenep Arif Susanto (lensamadura.com/istimewa)

Berita

DLH Sumenep Bakal Sediakan Bank Sampah di Setiap Desa

Rabu, 24 Apr 2024 - 21:37 WIB