PN Jakpus Tolak Gugatan Fadel Muhammad Terhadap SK DPD RI

Kamis, 19 Januari 2023 - 15:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang dilayangkan anggota DPD RI, Fadel Muhammad terhadap Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai tergugat I dan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin sebagai tergugat II.

PN Jakpus menyatakan tidak memiliki wewenang mengadili Surat Keputusan DPD RI atas hasil Sidang Paripurna Lembaga Negara tersebut.

Menurut kuasa hukum Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Fahmi Bachmid, keputusan tersebut diambil Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Senin (16/1/2023) dan diucapkan Rabu (18/1/2023)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Mengadili: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II,” tulis salinan surat keputusan tersebut.

Baca Juga :  Bamsoet: DPD RI Harus Menjadi Penyeimbang Tugas DPR dan Pemerintah

Kemudian, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 518/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan penggugat.

Keputusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Bakri, yang didampingi Adeng Abdul Kohar dan T. Oyong sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Menurut kuasa hukum LaNyalla, Fahmi Bachmid, pihaknya menampilkan sejumlah bukti yang menjadi dasar keputusan hakim.

“Kita menyertakan beberapa alat bukti untuk memperkuat keputusan hakim, yaitu copy dari Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/I/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 tertanggal 18 Agustus 2022,” terang Fahmi.

Dokumen ini membuktikan bahwa surat keputusan itu dihasilkan dengan adanya Sidang Paripurna 18 Agustus 2022.

Baca Juga :  Lagi, Warga Desa Banuaju Barat Terima BLT-DD

“Dokumen ini membuktikan bahwa pada Pasal 247 yang menyatakan DPD merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara Bukan Sebagai Badan Hukum Perdata. Kemudian Pasal 290 Hak Imunitas Ayat (1) Anggota DPD mempunyai Hak Imunitas; Ayat (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD,” terangnya.

Selain itu, secara yuridis SK.Nomor:2/DPDRI/I/2022-2023 lahir dari adanya Pernyataan Tertulis berupa Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya dari 97 Anggota DPD, yang mengingikan Fadel Muhammad ditarik dari jabatan wakil ketua MPR RI dari unsur DPD RI.

Baca Juga :  FRM Sumenep Adakan 'Kajian Spiritual Otak'

Serta Copy dari Salinan sesuai dengan aslinya yang dilegalisasi oleh Kepala Biro Organisasi Keanggotaan, dan Kepegawaian, Kepala Bagian Hukum Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib.

“Secara yuridis Surat Keputusan DPD sebagai produk hukum dari hasil sidang paripurna yang merupakan Forum Tertinggi dari Lembaga DPD hanya bisa dibatalkan melalui proses Sidang Paripurna DPD itu sendiri atau merupakan kewenangan Absolut Lembaga DPD,” terangnya.

Masalah ini mencuat setelah Fadel Muhammad ditarik dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur DPD. Penarikan tersebut atas desakan mayoritas anggota DPD RI, yang disampaikan di dalam Sidang Paripurna DPD RI. (*)

Berita Terkait

Caleg DPR RI Dapil Madura Abu Hasan Wakafkan 1 Hektare Tanah untuk NU
14 Hari Menuju Pemilu, Lia Istifhama Sampaikan Politik Adem Menjelang Kontestasi Politik
Senam Go PKS Go Sambil Kampanyekan Capres-Cawapres AMIN Berlangsung Meriah di Sumenep
Ketua DPD RI Bangun Kesadaran Kritis Kader PMII tentang Pembangunan Berkelanjutan
Buka Turnamen Catur Antar Pesantren se-Madura, Ketua DPD RI Ulas Sejarah Islam
Aktivis Akan Lapor ke Bea Cukai Terkait Dugaan Penyelundupan Rokok Ilegal yang Berpusat di Ganding Sumenep
Relawan KAMI Gibran Blusukan di Sumenep Gerakkan Rakyat Untuk Prabowo-Gibran
Tingkatkan Literasi dan Kreativitas Siswa, AWALS Sapudi Gelar Pelatihan Jurnalistik
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 31 Januari 2024 - 23:09 WIB

14 Hari Menuju Pemilu, Lia Istifhama Sampaikan Politik Adem Menjelang Kontestasi Politik

Minggu, 28 Januari 2024 - 20:52 WIB

Senam Go PKS Go Sambil Kampanyekan Capres-Cawapres AMIN Berlangsung Meriah di Sumenep

Minggu, 28 Januari 2024 - 17:35 WIB

Ketua DPD RI Bangun Kesadaran Kritis Kader PMII tentang Pembangunan Berkelanjutan

Jumat, 26 Januari 2024 - 22:01 WIB

Buka Turnamen Catur Antar Pesantren se-Madura, Ketua DPD RI Ulas Sejarah Islam

Kamis, 25 Januari 2024 - 17:22 WIB

Aktivis Akan Lapor ke Bea Cukai Terkait Dugaan Penyelundupan Rokok Ilegal yang Berpusat di Ganding Sumenep

Kamis, 25 Januari 2024 - 11:08 WIB

Relawan KAMI Gibran Blusukan di Sumenep Gerakkan Rakyat Untuk Prabowo-Gibran

Rabu, 24 Januari 2024 - 22:57 WIB

Tingkatkan Literasi dan Kreativitas Siswa, AWALS Sapudi Gelar Pelatihan Jurnalistik

Jumat, 19 Januari 2024 - 21:06 WIB

Terpilih sebagai Ketua PMII STITA Sumenep, Hulil Amsari Bertekad Rumuskan Kaderisasi Berbasis Literasi

Berita Terbaru