PN Jakpus Tolak Gugatan Fadel Muhammad Terhadap SK DPD RI

Kamis, 19 Januari 2023 - 15:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang dilayangkan anggota DPD RI, Fadel Muhammad terhadap Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai tergugat I dan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin sebagai tergugat II.

PN Jakpus menyatakan tidak memiliki wewenang mengadili Surat Keputusan DPD RI atas hasil Sidang Paripurna Lembaga Negara tersebut.

Menurut kuasa hukum Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Fahmi Bachmid, keputusan tersebut diambil Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Senin (16/1/2023) dan diucapkan Rabu (18/1/2023)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Mengadili: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II,” tulis salinan surat keputusan tersebut.

Baca Juga :  Pemdes Gayam Perbaiki Jalan PUD yang Rusak

Kemudian, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 518/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan penggugat.

Keputusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Bakri, yang didampingi Adeng Abdul Kohar dan T. Oyong sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Menurut kuasa hukum LaNyalla, Fahmi Bachmid, pihaknya menampilkan sejumlah bukti yang menjadi dasar keputusan hakim.

“Kita menyertakan beberapa alat bukti untuk memperkuat keputusan hakim, yaitu copy dari Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/I/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 tertanggal 18 Agustus 2022,” terang Fahmi.

Dokumen ini membuktikan bahwa surat keputusan itu dihasilkan dengan adanya Sidang Paripurna 18 Agustus 2022.

Baca Juga :  Kunjungi Madura, Ketua DPD RI LaNyalla Dorong Pemanfaatan Porang

“Dokumen ini membuktikan bahwa pada Pasal 247 yang menyatakan DPD merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara Bukan Sebagai Badan Hukum Perdata. Kemudian Pasal 290 Hak Imunitas Ayat (1) Anggota DPD mempunyai Hak Imunitas; Ayat (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD,” terangnya.

Selain itu, secara yuridis SK.Nomor:2/DPDRI/I/2022-2023 lahir dari adanya Pernyataan Tertulis berupa Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya dari 97 Anggota DPD, yang mengingikan Fadel Muhammad ditarik dari jabatan wakil ketua MPR RI dari unsur DPD RI.

Baca Juga :  Pesilat Perwakilan Korem Bhaskara Jaya Raih Juara 1

Serta Copy dari Salinan sesuai dengan aslinya yang dilegalisasi oleh Kepala Biro Organisasi Keanggotaan, dan Kepegawaian, Kepala Bagian Hukum Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib.

“Secara yuridis Surat Keputusan DPD sebagai produk hukum dari hasil sidang paripurna yang merupakan Forum Tertinggi dari Lembaga DPD hanya bisa dibatalkan melalui proses Sidang Paripurna DPD itu sendiri atau merupakan kewenangan Absolut Lembaga DPD,” terangnya.

Masalah ini mencuat setelah Fadel Muhammad ditarik dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur DPD. Penarikan tersebut atas desakan mayoritas anggota DPD RI, yang disampaikan di dalam Sidang Paripurna DPD RI. (*)

Berita Terkait

SDN Pancor II Gelar Tasyakuran Perpisahan, Ada Bazar sebagai Implementasi P5 Kurikulum Merdeka
Jaminan Hilang, BRI Pamekasan Akui Adanya Fraud Oknum Mantan Pegawai
Lima Komisioner KPU Sumenep Diisi Wajah Baru, Ini Daftar Namanya
Bappeda Sumenep Lakukan Sinkronisasi Dokumen RKPD dengan KEM-PPKF 2025
Warga Lebeng Barat, Pasongsongan Keluhkan Kondisi Proyek PATM
DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna terkait Raperda RPJPD 2025-2045
Final! KPU Sumenep Tetapkan 1.967 TPS di Pilkada Serentak 2024
Mantan Kadis PUSDA Sumenep Disebut Biang Kasus Dugaan Korupsi Proyek PATM

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 23:01 WIB

SDN Pancor II Gelar Tasyakuran Perpisahan, Ada Bazar sebagai Implementasi P5 Kurikulum Merdeka

Kamis, 13 Juni 2024 - 12:19 WIB

Jaminan Hilang, BRI Pamekasan Akui Adanya Fraud Oknum Mantan Pegawai

Kamis, 13 Juni 2024 - 11:45 WIB

Lima Komisioner KPU Sumenep Diisi Wajah Baru, Ini Daftar Namanya

Rabu, 12 Juni 2024 - 12:36 WIB

Bappeda Sumenep Lakukan Sinkronisasi Dokumen RKPD dengan KEM-PPKF 2025

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:50 WIB

Warga Lebeng Barat, Pasongsongan Keluhkan Kondisi Proyek PATM

Senin, 10 Juni 2024 - 20:03 WIB

Final! KPU Sumenep Tetapkan 1.967 TPS di Pilkada Serentak 2024

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:26 WIB

Mantan Kadis PUSDA Sumenep Disebut Biang Kasus Dugaan Korupsi Proyek PATM

Sabtu, 8 Juni 2024 - 20:44 WIB

Achmad Fauzi Wongsojudo Bakal Gandeng KH Imam Hasyim di Pilkada 2024?

Berita Terbaru