KNPI Provinsi Jatim Dukung Presidential Threshold Nol Persen

Sabtu, 12 Februari 2022 - 16:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Jatim Nur Faisal dalam suatu kesempatan sambutan/Foto: Dok. Lensa Madura.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Jatim Nur Faisal dalam suatu kesempatan sambutan/Foto: Dok. Lensa Madura.

SURABAYA, Lensa Madura – Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Timur Nur Faisal, MH mendukung upaya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memperjuangkan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden nol persen.

Dukungan tersebut disampaikan Nur Faisal dalam keterangan yang diterima redaksi media ini, Sabtu, 12 Februari 2022.

Menurut aktivis kelahiran Sumenep ini, secara konstitusi dan berkaitan dengan hak setiap warga negara, PT nol persen bagus.

“Artinya memberikan peluang kepada setiap warga negara maju menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” terang mantan aktivis GMNI Pamekasan ini.

Karena, menurut mantan Ketua PA GMNI Pamekasan tersebut, PT 20 persen itu sudah keluar dari demokrasi pancasila.

Jadi ketentuan PT 20 persen sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat tambahan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, itu ketentuan bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga :  Rudy Susanto Berikan Layanan Gratis Pembuatan Dokumen Perahu Kecil di Sapeken Sumenep

“Di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih,” jelasnya.

Artinya, Mahkamah Konstitusi (MK) betul-betul harus menguji tentang pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 sesuai atau tidak dengan UUD 1945.

“Menurut saya, ketentuan PT 20 persen, ketentuan yang bersumber dari nafsu politik kelompok atau golongan besar tertentu di Indonesia, tujuannya menutup kesempatan bagi warga negara yang lain,” ulasnya.

Baca Juga :  Potensi Duet Miskun Legiyono-Abu Hasan di Pilkada Sumenep 2024

Jika demikian melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM tentu pelanggaran pula atas UUD 1945.

“Saya berharap MK kembali memurnikan, sekali lagi saya katakan, memurnikan UU yang tidak murni. Artinya, kenapa saya bicara soal kemurnian, karena kita tahu PT 20 tidak kita kenal dalam alam demokrasi presidential. (Yan)

Berita Terkait

PPP Sumenep Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup untuk Pilkada 2024
Pemkab Bangkalan Luncurkan Implementasi dan Sosialisasi SSK, Ini Tujuannya
Kapolres Pamekasan Dapat Penghargaan Pimpinan Institusi Peduli Kebebasan Pers
Garda Pemuda NasDem Sumenep Geram atas Fitnah dan Tudingan tak Terbuka soal Dana Banpol
Jelang Pilkada 2024, Wakil Ketua DPD Hanura Jatim Mudhor Ali Resmi Daftar Bacawabup Bangkalan
Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumenep Sediakan Layanan Kesehatan bagi Lansia Penderita Osteoarthritis
IPSI Sumenep Susun Program Kerja 2024-2028
Nyai Hj Romlah Rawatib kembali Pimpin Muslimat NU Sentol Laok Periode 2024-2029

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 14:14 WIB

PPP Sumenep Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup untuk Pilkada 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:52 WIB

Pemkab Bangkalan Luncurkan Implementasi dan Sosialisasi SSK, Ini Tujuannya

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:38 WIB

Kapolres Pamekasan Dapat Penghargaan Pimpinan Institusi Peduli Kebebasan Pers

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:01 WIB

Garda Pemuda NasDem Sumenep Geram atas Fitnah dan Tudingan tak Terbuka soal Dana Banpol

Rabu, 22 Mei 2024 - 20:48 WIB

Jelang Pilkada 2024, Wakil Ketua DPD Hanura Jatim Mudhor Ali Resmi Daftar Bacawabup Bangkalan

Selasa, 21 Mei 2024 - 17:12 WIB

Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumenep Sediakan Layanan Kesehatan bagi Lansia Penderita Osteoarthritis

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:45 WIB

IPSI Sumenep Susun Program Kerja 2024-2028

Senin, 20 Mei 2024 - 20:52 WIB

Nyai Hj Romlah Rawatib kembali Pimpin Muslimat NU Sentol Laok Periode 2024-2029

Berita Terbaru