Dukung KPK RI, DPD RI Minta KPK Pantau Dana Parpol Dalam Persiapan Menuju Pemilu Legislatif dan Pencalonan Presiden 2024

Minggu, 12 Desember 2021 - 23:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Lensa Madura – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan. Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasca dua Senator asal Aceh dan Lampung yang mengruduk MK, Jumat (10/12). Dukungan masyarakat terus mengalir terkait PT 0%.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut memberikan Apresiasi terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri yang baru baru ini merespon mengenai Gugatan 0% ke MK. Selain itu Senator vokal asal Aceh itu meminta KPK turut memantau aliran dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya.

“Kami, DPD RI mendukung KPK RI dan meminta KPK RI memantau dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya. Tahun 2022 mendatang kemungkinan besar semua partai partai sudah bergerak mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres 2024,” tegas Fachrul Razi.

Baca Juga :  Di Hadapan Kader PMII Kota Malang, LaNyalla Sebut Bonus Demografi Seperti Dua Sisi Mata Uang

Fachrul Razi mensinyalir awal tahun 2022, proses transaksi politik dan fund rising untuk proses pemenangan pemilu sudah dilakukan, ternyata indikasi korupsi sudah terjadi.

Selain itu, Senator Alumni Politik Universitas Indonesia itu menambahkan, dukungan kami juga kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar Presidential Threshold 0 persen adalah pesan kuat bahwa birokrasi korup dihasilkan oleh Threshold 20 persen yang selama ini diterapkan.

Baca Juga :  Dua APMS Masalembu Layani Kebutuhan BBM Hingga Pulau Terpencil

“Dengan PT 20 % menjadi 0%, maka celah koruptor semakin sempit. Sehingga membuat KPK semakin ditakuti para koruptor maupun birokrat bermental korup. Kami meminta semua pihak terus bersuara meminta Presidential Threshold nol persen,” tutup Fachrul Razi. (*)

Berita Terkait

Pembangunan Gedung Baru DPRD Sumenep Capai 50 Persen, Target Rampung September 2024
Menjelang Buka Puasa, SMSI Sumenep Berbagi Takjil
Kemenag Sumenep Gelar Safari Ramadhan Perkuat Spirit dan Solidaritas ASN
Pelayanan RSUD dr H Moh Anwar Sumenep Makin Inovatif, Kini Tambah Ruang Apotek
Pelindo Berbagi Ramadhan 2024, Ada Santunan Anak Yatim hingga Sembako Gratis
Mantap! Bupati Sumenep Sediakan Sarana Transportasi Bus DAMRI di Pulau Kangean
Ketua KONI Jatim Apresiasi Langkah Perbasi Tertibkan Event Organizer
Pemkab Sumenep Gelar Festival Hadrah Klasik, Upaya Merawat Kesenian Islam
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 22:00 WIB

Pembangunan Gedung Baru DPRD Sumenep Capai 50 Persen, Target Rampung September 2024

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:43 WIB

Menjelang Buka Puasa, SMSI Sumenep Berbagi Takjil

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:54 WIB

Kemenag Sumenep Gelar Safari Ramadhan Perkuat Spirit dan Solidaritas ASN

Selasa, 26 Maret 2024 - 12:00 WIB

Pelayanan RSUD dr H Moh Anwar Sumenep Makin Inovatif, Kini Tambah Ruang Apotek

Senin, 25 Maret 2024 - 23:00 WIB

Pelindo Berbagi Ramadhan 2024, Ada Santunan Anak Yatim hingga Sembako Gratis

Senin, 25 Maret 2024 - 19:52 WIB

Ketua KONI Jatim Apresiasi Langkah Perbasi Tertibkan Event Organizer

Minggu, 24 Maret 2024 - 18:24 WIB

Pemkab Sumenep Gelar Festival Hadrah Klasik, Upaya Merawat Kesenian Islam

Sabtu, 23 Maret 2024 - 19:49 WIB

KONI Jatim Minta Atlet Puslatda tetap Berlatih selama Bulan Ramadhan

Berita Terbaru

Salah satu anggota SMSI Sumenep saat memberikan takjil kepada masyarakat (lensamadura.com/istimewa)

Berita

Menjelang Buka Puasa, SMSI Sumenep Berbagi Takjil

Rabu, 27 Mar 2024 - 18:43 WIB