Kumdam V/Brawijaya Gelar Penyuluhan Hukum Ke Jajaran Korem 081

Minggu, 26 September 2021 - 03:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Blitar, Lensamadura.com – Tim penyuluh hukum dari Kumdam V/Brawijaya gelar penyuluhan hukum bagi prajurit TNI AD di jajaran Korem 081 tepatnya di Kodim 0808/Blitar Rabu, 22 September 2021.

Tim penyuluhan hukum dari Kumdam V/Brawijaya Mayor Chk Yopi Wahyu susilo S.H. dan Letda Chk Fery Junaidi Wijaya S.H. turun langsung dalam kegiatan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, ketua tim penyuluh hukum dari Kumdam V/Brawijaya Mayor Chk Yopi Wahyu Susilo, S.H. menyampaikan tujuan kegiatan tersebut.

Target kegiatan penyuluhan, meminimalisir pelanggaran hukum oleh jajaran Kodam V Brawijaya. Termasuk untuk mewujudkan kesadaran hukum prajurit TNI AD agar lebih baik.

“Sehingga prajurit TNI AD khususnya Kodim 0808/Blitar dapat berdisiplin, mengetahui dan memahami sekaligus dapat mematuhi peraturan hukum yang berlaku,” urainya.

Baca Juga :  Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD RI Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah

Untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, penyuluhan hukum dinilai penting disetiap satuan TNI AD jajaran Kodam V/Brawijaya.

Tim penyuluh mensosialiasikan berbagai peraturan hukum yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh prajurit TNI/PNS TNI AD. Termasuk pula oleh anggota Persit Kartika Candra Kirana dan keluarga.

Ketua Tim Penyuluhan Hukum dari Kumdam V/Brawijaya Mayor Chk Yopi Wahyu Susilo, S.H. didampingi oleh Dandim Blitar Letnan Kolonel Didin Nasrudin, MM sekaligus memberikan sambutan agar personel Kodim Blitar dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Tim Penyuluhan dari Kumdam V/Brawijaya.

Sehingga personel Kodim Blitar dapat meminimalisir pelanggaran baik disiplin maupun pelanggaran pidana.

Pembinaan Hukum ini merupakan fungsi Komando yang sudah diprogramkan oleh Pimpinan TNI-AD terutama Kumdam V/Brawijaya dibawah Pimpinan Kolonel Chk Raden Deltanto Sarwi Diatmiko, S.H., M.H. yang diselenggarakan secara berlanjut dan berkesinambungan.

Baca Juga :  Kerjasama dengan BPBD Sumenep, BMKG Pasuruan Gelar SLG 2022

Sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan organisasi TNI-AD Kodam V/Brawijaya.

Beberapa Materi yang disampaikan di antaranya Sanksi Administratif, Schorsing, PDTH, Hukum Disiplin dan Tindak pidana serta perkara menonjol di jajaran Kodam V/ Brawijaya yaitu Asusila, KDRT, Desersi, THTI, dan proses perceraian.

Selain itu, penekanan Undang – Undang  Nomor 19 Tahun. 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE meliputi larangan penyalahgunaan penggunaan Medsos, penyebaran ujaran Kebencian, Hoax, Isu SARA, Pornografi, penipuan dan pencemaran nama baik.

Baca Juga :  Petugas DKPP Periksa Kambing di Pasar Pamolokan Sumenep

Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ST Kasad No. 328/VI/2020 tgl 29 Juni 2020 tentang mencegah kerugian personel akibat arisan dan judi online.

Mayor Chk Yopi Wahyu Susilo, S.H. selaku pemateri menjelaskan kepada segenap prajurit dan  PNS serta Persit Kartika Chandra Kirana tentang penyelesaian proses perkara dilingkungan TNI-AD.

Pun juga tentang penyelesaian perkara di satuan dan prosesi perceraian prajurit harus mendapatkan persetujuan dari Bapak KASAD.

Mayor Chk Yopi Wahyu Susilo, S.H. menambahkan, beberapa jenis hukum saat ini telah disosialisasikan ke jajaran Korem 081.

“Materi ini merupakan Penekanan dari Bapak Pangdam V/Brawijaya sehingga harus dipahami betul sehingga ke depan, kita mampu menekan seminimal mungkin pelanggaran yang akan terjadi terhadap prajurit,” pungkasnya. (Yan/Rif)

Berita Terkait

SDN Pancor II Gelar Tasyakuran Perpisahan, Ada Bazar sebagai Implementasi P5 Kurikulum Merdeka
Jaminan Hilang, BRI Pamekasan Akui Adanya Fraud Oknum Mantan Pegawai
Lima Komisioner KPU Sumenep Diisi Wajah Baru, Ini Daftar Namanya
Bappeda Sumenep Lakukan Sinkronisasi Dokumen RKPD dengan KEM-PPKF 2025
Warga Lebeng Barat, Pasongsongan Keluhkan Kondisi Proyek PATM
DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna terkait Raperda RPJPD 2025-2045
Final! KPU Sumenep Tetapkan 1.967 TPS di Pilkada Serentak 2024
Mantan Kadis PUSDA Sumenep Disebut Biang Kasus Dugaan Korupsi Proyek PATM

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 23:01 WIB

SDN Pancor II Gelar Tasyakuran Perpisahan, Ada Bazar sebagai Implementasi P5 Kurikulum Merdeka

Kamis, 13 Juni 2024 - 12:19 WIB

Jaminan Hilang, BRI Pamekasan Akui Adanya Fraud Oknum Mantan Pegawai

Kamis, 13 Juni 2024 - 11:45 WIB

Lima Komisioner KPU Sumenep Diisi Wajah Baru, Ini Daftar Namanya

Rabu, 12 Juni 2024 - 12:36 WIB

Bappeda Sumenep Lakukan Sinkronisasi Dokumen RKPD dengan KEM-PPKF 2025

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:50 WIB

Warga Lebeng Barat, Pasongsongan Keluhkan Kondisi Proyek PATM

Senin, 10 Juni 2024 - 20:03 WIB

Final! KPU Sumenep Tetapkan 1.967 TPS di Pilkada Serentak 2024

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:26 WIB

Mantan Kadis PUSDA Sumenep Disebut Biang Kasus Dugaan Korupsi Proyek PATM

Sabtu, 8 Juni 2024 - 20:44 WIB

Achmad Fauzi Wongsojudo Bakal Gandeng KH Imam Hasyim di Pilkada 2024?

Berita Terbaru