Bangkalan, LensaMadura.Com – Jauh sebelum menjadi Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur, sosok Mathur Huysairi sudah terkenal sebagai salah satu pentolan Aktivis di Jawa Timur. Selain sibuk mengkritisi dan mengontrol kebijakan Pemerintah, Mathur juga aktif di bidang sosial dan pendidikan keagamaan.
Salah satunya, Mathur membantu rehab Gedung MTS Raudatul Ulum di Desa Galis Dajah Kecamatan Konang. Kontrol kebijakan pemerintah itu semakin kuat seiring posisinya di DPRD Jatim.
Kepala MTS Raudatul Ulum, Muktafi mengatakan, pada Tahun 2019 lalu dirinya meminta bantuan untuk menyelesaikan pembangunan gedung Mts Raudlatul Ulum.
“Jadi bangunan ini dibantu pak mathur sebelum dia menjadi anggota DPRD,” terangnya saat menyambut kedatangan Mathur di depan Gedung Madrasah tersebut saat melakukan Reses III di Lembaga Tersebut Senin (09/11/2020)
Bagi Direktur LSM Cide’s Bangkalan itu, Pembangunan Gedung MTS Raudatul Ulum bukanlah aspirasi nya di parlemen, pihaknya hanya mengawal proses pengajuannya saja kepada pemerintah Provinsi Jatim.
“Sebab kami hadir ditengah masyarakat bukan waktu menjadi Pejabat saja. Meskipun tidak jadi saya akan tetap membantu masyarakat,” imbuhnya.
Politisi PBB itu memohon doa agar tetap konsisten mengkritik dan mengontrol kebijakan pemerintah. Seperti yang dia lakukan sebelum menjadi anggota DPRD.
“Semoga saya tetap bisa konsisten dengan sikap dan tindakan yang akan terus mengontrol kebijakan pemerintah,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu pula Alumnus Uinsa Surabaya itu mendapat berbagai macam keluhan utamanya tentang infrastruktur jalan yang rusak. Ia mengatakan bahwa sudah melakukan upaya bersama teman sejawatnya di DPRD Jatim.
Terutama untuk memperbaiki jalan kabupaten yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Akan tetapi kepala daerah kabupaten Bangkalan masih enggan merespon tersebut.
Mathur menyampaikan sudah merancang yang akan di perbaiki. Salah satunya akses jalan Desa Kombangan, Kecamatan Geger menuju Sepulu, kombangan menuju Konang, Batokaban sampai pasar panbideng, akses jalan pasar Panbideng sampai Banyusangkah.
“Bupati tidak berani ngasih karena terkait dengan urusan pelebaran jalan,” terangnya. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan terkait dengan bantuan insentif guru ngaji dan Madin.
Matur mengatakan, program insentif guru ngaji dan guru Madin merupakan janji politik Bupati Bangkalan saat ini. Namun fakta di lapangan terkait dengan proses verifikasi masih belum baik.
Pra Kelahiran Sambas itu mengingatkan kepada masyarakat khususnya guru Madin dan guru ngaji supaya juga mengawal baik dari proses pencairan sehingga tidak terjadi pemotongan oleh oknum-oknum yang yang tidak bertanggung jawab. (Adi)
