 |
| Drs. H. Achmad Iskandar, M. Si (kanan) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat saat menyerahkan bantuan masker dan beras untuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep beberapa bulan lalu./Foto M. YantoLensaMadura. Com |
Surabaya, LensaMadura. Com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan 10 lembaga atau badan.
Pembubaran itu lewat Perpres Nomor 112 tahun 2020. Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi 26 November 2020.
Salah satu lembaga yang dibubarkan adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
Pembubaran terhadap lembaga yang dibentuk pada masa Presiden SBY itu mendapat respon dari salah satu petinggi politisi Partai Demokrat (PD) Provinsi Jatim.
Yaitu oleh Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim. Politisi senior PD asal Dapil Madura ini menyampaikan respon melalui keterangan tertulis ke redaksi LensaMadura. Com Minggu malam, 29 November 2020.
Menurutnya, keberadaan BPWS khususnya setelah satu tahun masuk Jembatan Suramadu tidak dipungut biaya, fungsinya makin bagus.
Utamanya untuk operasional perawatan jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dan Surabaya ini.
“Tapi sangat disayangkan BPWS dibubarkan. Sementara, salah tujuan utama BPWS pengembangan ekonomi. Khususnya di Madura,” urai politisi yang akrab disapa Pak Is ini.
Pembubaran itu, lanjutnya terutama ke perkembangan ekonomi, khususnya Surabaya tentu makin melesat jauh meninggalkan Madura.
Sebab, dengan dihapusnya BPWS, pembangunan kembali pada sektor wilayah. Dulu, kata politisi asli Sumenep ini, Surabaya merasa terganggu oleh keberadaan BPWS.
“Sebab, salah satu kewenangannya masuk wilayah Surabaya,” sebutnya dalam keterangan tertulis itu.
Nah, fungsi awal BPWS untuk pengembangan Madura, terutama mengejar ketertinggalan ekonomi, kini sudah purna.
Seiring terbitnya Perpres yang salah satu isinya membubarkan lembaga yang berkantor di Tambak Wedi, Surabaya itu.
Terkait hal itu, Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Jatim berpesan secara khusus kepada empat bupati di Madura.
Harus menjadi kajian dan fokus pemikiran para kepala daerah di Madura. Agar Madura kata Iskandar mampu jadi penyangga Kota Surabaya.
“Yaitu harus mampu mengendalikan para mafia tanah dan keamanan. Sehingga kepadatan industri di Surabaya bisa jadi peluang baru pelaku usaha ekspansi bisnisnya ke Madura,” tegas politisi yang suka blusukan secara diam-diam ke pelosok Madura ini.
Sebab, masih menurut politisi kalem ini, dengan pembubaran BPWS itu, tidak ada lagi lembaga yang memfasilitasi kepentingan wilayah Madura. (Yan)
